Kemesraan hubungan Indonesia-China mungkin bisa dilihat dari banyaknya produk dan jasa negeri itu di sini. Dan ketika saat ini, barang-barang made in China makin melimpah dan sangat mudah dijumpai itu berarti memang hubungan kedua negara itu makin erat.
Sejatinya kemesraan itu tidak terjadi dua tiga tahun belakangan ini, atau ketika Presiden Joko Widodo mulai memerintah. Barang-barang dari Negeri Panda, boleh dibilang mulai marak ketika kerjasama perdagangan bebas dengan China lewat ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) diimplementasikan enam tahun lalu.
Perjanjian yang resmi berjalan pada 1 Januari 2010 itu membuat barang-barang China mulai merangsek ke pasar Indonesia. Bea masuk yang dihilangkan atau nol persen, atas barang-barang China yang ingin dipasarkan di negera-negara Asia Tenggara, membuat barang-barang China leluasa masuk ke Indonesia. Sebelumnya, barang China memang sudah mulai membanjiri pasar Indonesia karena harganya yang sangat murah.
BERITA TERKAIT
ACFTA juga membuat perusahaan-perusahaan China terus merangsek yang jumlahnya diperkirakan lebih 1.000 perusahaan, yang tersebar di bidang infrastruktur, kelistrikan, energi, komunikasi, agrikultural, manufaktur dan sektor lainnya.
Jalinan bisnis Indonesia dan China makin mesra manakala November tahun 2014 lalu, Presiden Joko Widodo bertandang ke Beijing, China. Tak kurang dari 12 nota kesepakatan investasi antara 11 perusahaan domestik dengan investor China senilai 17,8 miliar dollar AS diteken. Maraknya kerjasama itu kian mengukuhkan gurita bisnis pemodal Tiongkok di Indonesia. Mereka masuk ke pembangkit listrik, migas, bank, dan properti.
Pemberlakuan ASEAN Economic Community alias Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak 1 Januari 2016 makin melapangkan jalan produk-produk China ke Indonesia meski perjanjian itu hanya berlaku untuk negara-negara ASEAN. Akan tetapi karena China sudah membuka pintu masuk ke negara-negara ASEAN sejak perjanjian ACFTA maka pasar bebas ASEAN hanya makin memuluskan barang-barang China ke Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor Indonesia pada Januari 2016 mencapai 10,45 miliar dollar AS atau mengalami penurunan 13,48 persen dibandingkan dengan nilai impor Desember 2015. Menurut Kepala BPS Suryamin, impor ini sebagian besar berasal dari China. Negara yang mengalami perlambatan ekonomi sepanjang 2015 tersebut saat ini tengah berupaya menata kembali perekonomiannya. Salah satunya dengan berupaya meningkatkan nilai ekspor ke Indonesia.
“China cukup menarik, masih mendominasi nilai impor nonmigas dengan total 26,86 persen,” ujar Suryamin.
Catatan BPS menyebut, barang-barang atau produk yang didominasi oleh China antara lain mesin atau peralatan listrik, besi dan baja, bahan kimia organik, plastik dan barang dari plastik, filamen buatan, pupuk, kendaraan, serta benda yang berasal dari besi dan baja.
Dampaknya PHK
Serbuan produk China ke Indonesia sedikit banyak membuat pengusaha dalam negeri kelabakan. Tak sedikit yang mengurangi jumlah karyawan bahkan hingga menutup pabrik. Toshiba dan Panasonic dikabarkan menutup pabriknya di Indonesia. Panasonic menutup pabrik lampunya di Cikarang, Jawa Barat, sementara dua pabrik lampu lainnya yang berlokasi di Pasuruan dan Cileungsi tetap dipertahankan.
Panasonic Executive Advisor yang juga mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel membantah kabar yang beredar bahwa Panasonic tutup. Apa yang dilakukan Panasonic saat ini adalah melakukan rasionalisasi bisnis. Rasionalisasi bisnis tersebut berupa pemindahan lokasi pabrik ke tempat yang lebih strategis untuk meningkatkan efisiensi bisnis.
Menurut Rachmat, strategi bisnis tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kini produk lampu bohlam mulai digantikan dengan produk lampu light emitting diode (LED), maka Panasonic memutuskan untuk mengalihkan produksinya ke lampu LED. Namun demikian strategi ini juga akan membuat pekerja-pekerja di perusahaan itu dirumahkan sebagian.
Pemutusan hubungan kerja PHK massal Toshiba dan Panasonic rencananya dilakukan April 2016. Saat
Laporan aporan Utamatama ini, sedang terjadi proses negosiasi pesangon antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja pabrik tersebut.
Perusahaan Jepang tersebut diduga menggelepar setelah kalah saing dari serbuan produk China. Pada bulan Januari 2016 lalu, ada perusahaan elektronik memanfaatkan layanan izin 3 Jam China dengan nilai investasi sebesar Rp 125 Miliar dan rencana tenaga kerja 1.500 orang.
Lapangkan Jalan
Di tengah maraknya kabar PHK, pemerintah mengumumkan paket kebijakan kesepuluh pada 11 Februari 2016. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan paket kebijakan X berisi daftar negatif investasi (DNI). Dalam aturan ini ada 35 bidang usaha yang diperbolehkan 100 persen bagi investor asing. Dalam aturan sebelumnya, bidang usaha tersebut dibatasi, bahkan ada beberapa yang dilarang untuk asing.
“Dibuka 100 persen untuk asing ini artinya yang dikeluarkan dari DNI. Ada 35 bidang usaha, seperti crumb rubber, e-commerce yang modalnya diatas Rp 100 miliar atau market place, industri bahan baku obat dan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi,” ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Selain terbuka untuk asing, dalam DNI ini ada juga 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Bidang usaha tersebut tercakup dalam jenis usaha yang nilai pekerjaannya kurang dari Rp10 miliar.
Ada juga 39 bidang usaha yang awalnya dicadangkan untuk UMKMK diperluas nilai pekerjaanya dari semula Rp1 miliar menjadi Rp50 miliar. Kegiatan itu mencakup jenis usaha jasa konstruksi, seperti pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial, bangunan sarana kesehatan, dan lain-lain.
Kemudian, ada kelompok kemitraan yang ditujukan agar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) bekerja sama dengan UMKMK. Bidang usaha untuk kelompok ini dinaikkan dari 48 menjadi 110 bidang usaha. Bidang usaha itu diantaranya perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih, dan perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet. UMKMK juga tetap dapat menanam modal, baik di bidang usaha yang tidak diatur dalam DNI maupun bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan lainnya.
Dalam paket kebijakan X tersebut pemerintah juga menghilangkan rekomendasi pada 83 bidang usaha. Antara lain Hotel, Motel, Usaha Rekreasi, Seni, dan Hiburan, Biliar, Bowling, dan Lapangan Golf. Revisi DNI juga membuka 20 bidang usaha untuk asing dengan besaran saham tertentu, yang sebelumnya PMDN 100 persen. Yakni jasa pelayanan penunjang kesehatan sebesar 67 persen. Kemudian, angkutan orang dengan moda darat dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi masing-masing 49 persen.
Konsekuensi dari ketiadaan DNI rasanya cukup jelas., terutama bagi UMKM. Tidak ada lagi proteksi bagi UMKM nasional. Pelaku UMKM lokal harus siap jika area pasar mereka pun akan dimasuki modal asing. Lalu, karena Indonesia pun harus melaksanakan komitmen penyatuan pasar ASEAN dalam kerangka MEA, UMKM nasional pun harus menghadapi serbuan produk dari negara tetangga di lingkungan ASEAN. Sebab, tidak ada lagi hambatan tarif maupun nontarif. Produk asing atau impor bebas masuk pasar Indonesia.
Paket kebijakan ini tak pelak akan makin membuat gelombang serbuan barang-barang China makin besar. Mengingat kemesraan hubungan RI-China dan maraknya hubungan investasi kedua negara itu, bukan tidak mungkin perusahaan-perusahaan China adalah investor yang paling banyak akan memanfaatkan peluang bisnis dari paket kebijakan tersebut.
Apalagi saat ini ekonomi China tengah melambat yang membuat daya beli di Negeri Tirai Bambu tersebut akan turun. Kondisi itu akan makin mendorong pengusaha dan investor China mencari pasar baru, dan Indonesia adalah pilihan yang paling memungkinkan.
















