• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Laporan Utama

Melapangkan Jalan Made in China

by Sandy Romualdus
7 Mei 2016 - 00:00
9
VIEWS
Kemenperin Siapkan Kawasan Industri Terpadu untuk Tarik Investor Potensial
0
SHARES
9
VIEWS

Kemesraan hubungan Indonesia-China mungkin bisa dilihat dari banyaknya produk dan jasa negeri itu di sini. Dan ketika saat ini, barang-barang made in China makin melimpah dan sangat mudah dijumpai itu berarti memang hubungan kedua negara itu makin erat.

Sejatinya kemesraan itu tidak terjadi dua tiga tahun belakangan ini, atau ketika Presiden Joko Widodo mulai memerintah. Barang-barang dari Negeri Panda, boleh dibilang mulai marak ketika kerjasama perdagangan bebas dengan China lewat ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) diimplementasikan enam tahun lalu.

Perjanjian yang resmi berjalan pada 1 Januari 2010 itu membuat barang-barang China mulai merangsek ke pasar Indonesia. Bea masuk yang dihilangkan atau nol persen, atas barang-barang China yang ingin dipasarkan di negera-negara Asia Tenggara, membuat barang-barang China leluasa masuk ke Indonesia. Sebelumnya, barang China memang sudah mulai membanjiri pasar Indonesia karena harganya yang sangat murah.

BERITA TERKAIT

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

ACFTA juga membuat perusahaan-perusahaan China terus merangsek yang jumlahnya diperkirakan lebih 1.000 perusahaan, yang tersebar di bidang infrastruktur, kelistrikan, energi, komunikasi, agrikultural, manufaktur dan sektor lainnya.

Jalinan bisnis Indonesia dan China makin mesra manakala November tahun 2014 lalu, Presiden Joko Widodo bertandang ke Beijing, China. Tak kurang dari 12 nota kesepakatan investasi antara 11 perusahaan domestik dengan investor China senilai 17,8 miliar dollar AS diteken. Maraknya kerjasama itu kian mengukuhkan gurita bisnis pemodal Tiongkok di Indonesia. Mereka masuk ke pembangkit listrik, migas, bank, dan properti.

Pemberlakuan ASEAN Economic Community alias Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak 1 Januari 2016 makin melapangkan jalan produk-produk China ke Indonesia meski perjanjian itu hanya berlaku untuk negara-negara ASEAN. Akan tetapi karena China sudah membuka pintu masuk ke negara-negara ASEAN sejak perjanjian ACFTA maka pasar bebas ASEAN hanya makin memuluskan barang-barang China ke Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor Indonesia pada Januari 2016 mencapai 10,45 miliar dollar AS atau mengalami penurunan 13,48 persen dibandingkan dengan nilai impor Desember 2015. Menurut Kepala BPS Suryamin, impor ini sebagian besar berasal dari China. Negara yang mengalami perlambatan ekonomi sepanjang 2015 tersebut saat ini tengah berupaya menata kembali perekonomiannya. Salah satunya dengan berupaya meningkatkan nilai ekspor ke Indonesia.

“China cukup menarik, masih mendominasi nilai impor nonmigas dengan total 26,86 persen,” ujar Suryamin.

Catatan BPS menyebut, barang-barang atau produk yang didominasi oleh China antara lain mesin atau peralatan listrik, besi dan baja, bahan kimia organik, plastik dan barang dari plastik, filamen buatan, pupuk, kendaraan, serta benda yang berasal dari besi dan baja.

Dampaknya PHK

Serbuan produk China ke Indonesia sedikit banyak membuat pengusaha dalam negeri kelabakan. Tak sedikit yang mengurangi jumlah karyawan bahkan hingga menutup pabrik. Toshiba dan Panasonic dikabarkan menutup pabriknya di Indonesia. Panasonic menutup pabrik lampunya di Cikarang, Jawa Barat, sementara dua pabrik lampu lainnya yang berlokasi di Pasuruan dan Cileungsi tetap dipertahankan.

Panasonic Executive Advisor yang juga mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel membantah kabar yang beredar bahwa Panasonic tutup. Apa yang dilakukan Panasonic saat ini adalah melakukan rasionalisasi bisnis. Rasionalisasi bisnis tersebut berupa pemindahan lokasi pabrik ke tempat yang lebih strategis untuk meningkatkan efisiensi bisnis.

Menurut Rachmat, strategi bisnis tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kini produk lampu bohlam mulai digantikan dengan produk lampu light emitting diode (LED), maka Panasonic memutuskan untuk mengalihkan produksinya ke lampu LED. Namun demikian strategi ini juga akan membuat pekerja-pekerja di perusahaan itu dirumahkan sebagian.

Pemutusan hubungan kerja PHK massal Toshiba dan Panasonic rencananya dilakukan April 2016. Saat

Laporan aporan Utamatama ini, sedang terjadi proses negosiasi pesangon antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja pabrik tersebut.
Perusahaan Jepang tersebut diduga menggelepar setelah kalah saing dari serbuan produk China. Pada bulan Januari 2016 lalu, ada perusahaan elektronik memanfaatkan layanan izin 3 Jam China dengan nilai investasi sebesar Rp 125 Miliar dan rencana tenaga kerja 1.500 orang.

Lapangkan Jalan

Di tengah maraknya kabar PHK, pemerintah mengumumkan paket kebijakan kesepuluh pada 11 Februari 2016. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan paket kebijakan X berisi daftar negatif investasi (DNI). Dalam aturan ini ada 35 bidang usaha yang diperbolehkan 100 persen bagi investor asing. Dalam aturan sebelumnya, bidang usaha tersebut dibatasi, bahkan ada beberapa yang dilarang untuk asing.

“Dibuka 100 persen untuk asing ini artinya yang dikeluarkan dari DNI. Ada 35 bidang usaha, seperti crumb rubber, e-commerce yang modalnya diatas Rp 100 miliar atau market place, industri bahan baku obat dan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi,” ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Selain terbuka untuk asing, dalam DNI ini ada juga 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Bidang usaha tersebut tercakup dalam jenis usaha yang nilai pekerjaannya kurang dari Rp10 miliar.

Ada juga 39 bidang usaha yang awalnya dicadangkan untuk UMKMK diperluas nilai pekerjaanya dari semula Rp1 miliar menjadi Rp50 miliar. Kegiatan itu mencakup jenis usaha jasa konstruksi, seperti pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial, bangunan sarana kesehatan, dan lain-lain.

Kemudian, ada kelompok kemitraan yang ditujukan agar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) bekerja sama dengan UMKMK. Bidang usaha untuk kelompok ini dinaikkan dari 48 menjadi 110 bidang usaha. Bidang usaha itu diantaranya perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih, dan perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet. UMKMK juga tetap dapat menanam modal, baik di bidang usaha yang tidak diatur dalam DNI maupun bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan lainnya.

Dalam paket kebijakan X tersebut pemerintah juga menghilangkan rekomendasi pada 83 bidang usaha. Antara lain Hotel, Motel, Usaha Rekreasi, Seni, dan Hiburan, Biliar, Bowling, dan Lapangan Golf. Revisi DNI juga membuka 20 bidang usaha untuk asing dengan besaran saham tertentu, yang sebelumnya PMDN 100 persen. Yakni jasa pelayanan penunjang kesehatan sebesar 67 persen. Kemudian, angkutan orang dengan moda darat dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi masing-masing 49 persen.

Konsekuensi dari ketiadaan DNI rasanya cukup jelas., terutama bagi UMKM. Tidak ada lagi proteksi bagi UMKM nasional. Pelaku UMKM lokal harus siap jika area pasar mereka pun akan dimasuki modal asing. Lalu, karena Indonesia pun harus melaksanakan komitmen penyatuan pasar ASEAN dalam kerangka MEA, UMKM nasional pun harus menghadapi serbuan produk dari negara tetangga di lingkungan ASEAN. Sebab, tidak ada lagi hambatan tarif maupun nontarif. Produk asing atau impor bebas masuk pasar Indonesia.

Paket kebijakan ini tak pelak akan makin membuat gelombang serbuan barang-barang China makin besar. Mengingat kemesraan hubungan RI-China dan maraknya hubungan investasi kedua negara itu, bukan tidak mungkin perusahaan-perusahaan China adalah investor yang paling banyak akan memanfaatkan peluang bisnis dari paket kebijakan tersebut.

Apalagi saat ini ekonomi China tengah melambat yang membuat daya beli di Negeri Tirai Bambu tersebut akan turun. Kondisi itu akan makin mendorong pengusaha dan investor China mencari pasar baru, dan Indonesia adalah pilihan yang paling memungkinkan.

 
 
 
 
 
Previous Post

Menguatnya Cengkeraman Sang Naga

Next Post

China akan Lakukan Berbagai Cara

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Sejarah Uang

Daya Beli Tertekan Inflasi Pangan, Saldo Rekening di Bawah Rp100 Juta Turun ke Rp1,66 Juta

by Stella Gracia
21 Oktober 2026 - 14:20

INDEF menyoroti fenomena makan tabungan akibat inflasi pangan di atas 5 persen yang membuat rata-rata saldo tabungan di bawah Rp100...

Bank BSN Perkuat Ekosistem UMKM Halal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif

Bank BSN Perkuat Ekosistem UMKM Halal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif

by Sandy Romualdus
21 Juli 2026 - 07:47

Bank BSN mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan kewirausahaan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan Stabilitas.id - Direktur Network...

Berantas Judi Online, OJK Perintahkan Bank Blokir 33.000 Rekening Penampung

Suku Bunga Tinggi dan Rupiah Loyo, OJK Evaluasi Revisi Rencana Bisnis 105 Bank

by Sandy Romualdus
10 Juli 2026 - 12:52

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengevaluasi revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2026 yang diajukan oleh sekitar 105 bank akibat penyesuaian...

Respons Aturan KUR 5% Presiden Prabowo, OJK Minta Himbara Pertebal Pencadangan

by Sandy Romualdus
21 Mei 2026 - 14:50

Stabilitas.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta perbankan pelat merah (Himbara) untuk...

Virsem LPPI #107: Bukan Sekadar Religi, Hijrah Finansial Jadi Tren Baru Ekonomi Berkelanjutan

Virsem LPPI #107: Bukan Sekadar Religi, Hijrah Finansial Jadi Tren Baru Ekonomi Berkelanjutan

by Sandy Romualdus
13 April 2026 - 14:54

Stabilitas.id — Industri perbankan syariah nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif meski masih menghadapi tantangan penetrasi pasar yang belum optimal....

Menaker Terbitkan SE WFH 1 Hari Sepekan, Dorong Ketahanan Energi Nasional

Menaker Terbitkan SE WFH 1 Hari Sepekan, Dorong Ketahanan Energi Nasional

by Stella Gracia
1 April 2026 - 21:53

Stabilitas.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi mengimbau perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah...

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
CIMB Niaga Gunakan Sistem Core Banking Baru

Bayar Tiket AirAsia Indonesia Kini Bisa Lewat Rekening Ponsel CIMB Niaga

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance