Lembar terakhir kalender 2016 masih belum disobek tetapi lamat-lamat suara kekhawatiran akan kondisi ekonomi yang berat di tahun depan sudah terdengar. Dalam berbagai seminar dan juga pertemuan bisnis, outlook ekonomi 2017 yang tampak tidak akan banyak beranjak dibanding keadaannya yang sekarang.
Perekonomian tahun ini masih berjalan lambat, seperti prediksi sebagian besar ekonomi tahun lalu, yang dicirikan oleh rendahnya perdagangan internasional dan juga perilaku risk aversion. Di sisi ekonomi domestik ditandai dengan rendahnya inflasi inti karena menurunnya permintaan serta terganggunya fungsi intermediasi perbankan akibat turunnya aktiftas transaksi, volume kredit, dan preferensi masyarakat untuk memegang uang kas.
“Lingkungan bisnis dan kondisi eksternal pada 2017 mungkin tidak banyak berbeda dengan tahun 2016, dengan keseimbangan risiko ekonomi akan lebih berat ke arah risiko pertumbuhan yang rendah,” kata Adrian Panggabean, Kepala Ekonom Bank CIMB Niaga dalam acara Outlook Ekonomi Indonesia Tahun 2017 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, November lalu.
Apa yang diungkapkan Adrian dan juga sebagian ekonom ataupun peneliti ekonomi sejatinya tidaklah berlebihan. Bahkan hasil simulasi lembaga think tank kebijakan pembangunan pemerintah mengatakan bahwa masih nyatanya ancaman global maupun domestik yang bisa mengganjal pertumbuhan ekonomi.
Risiko eksternal didominasi oleh kebijakan ekonomi Amerika Serikat, dengan terpilihnya Donald J Trump sebagai Presiden. Kebijakan proteksionis yang ditawarkan Presiden AS ke-45 itu sejak kampanye akan berdampak negatif terhadap tingkat keyakinan pasar, tidak hanya bagi pengusaha atau investor di AS, tetapi di seluruh dunia. “Jika Trump menjalankan kebijakan ekonomi sesuai dengan yang dia janjikan saat kampanye, maka itu akan berdampak pada perlambatan ekonomi dunia, tak terkecuali Indonesia,” kata pernyataan resmi Bappenas.
Sementara dari risiko domestik, bersumber dari aktivitas sektor swasta yang cenderung terbatas, dengan indikasi rendahnya pertumbuhan kredit perbankan. Menurut Bappenas, pertumbuhan kredit akan berada di bawah 10 persen, paling lambat sejak 2009 saat awal commodity booming.
Melambatnya ekonomi akan berimbas pada naiknya kredit bermasalah atau non performing loans (NPL) perbankan. Angka NPL yang saat ini masih bisa dikelola di bawah level yang aman kemungkinan akan makin meningkat.
Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Doddy Ariefanto mengatakan, kondisi NPL perbankan tengah memasuki fase plateau atau stagnan. Diperkirakan pada periode paro pertama 2017 posisi NPL industri perbankan Tanah Air masih di level 3 persen. Setelah itu, secara perlahan posisi rasio kredit bermasalah berpotensi menurun. “Dengan demikian, akhir tahun 2017, NPL perbankan akan berada di kisaran 2,8-2,9 persen,” jelas Doddy.
Terkait hal itu, perbankan sudah pasang kuda-kuda dalam menghadapi kemungkinan naiknya kredit bermasalah, salah satunya dengan merencanakan peningkatan pencadangan. Rasio provisi perbankan tercatat sebesar 106,5 persen atau menanjak 569 basis poin (bps) secara tahunan (yoy) atau setara Rp139,2 triliun per akhir September 2016.
Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pencadangan paling tinggi dilakukan bank besar atau kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) IV dengan rasio provisi 152,93 persen per September. Rasio provisi bank BUMN sebesar 135,14 persen, disusul bank asing sebesar 123,53 persen.
Contoh, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mencatatkan rasio provisi sebesar 143,2 persen atau naik 3,6 persen. Achmad Baiquni, Direktur Utama BNI mengatakan, BNI akan tetap ditingkatkan secara berharap untuk mengantisipasi potensi kredit macet di masa mendatang. “Tahun depan diharapkan rasio provisi BNI akan sama seperti rasio provisi beberapa bank besar lain,” ujar Baiquni. Per kuartal III 2016, NPL BNI sebesar 3,1 persen, naik 30 bps secara tahunan.
Glen Glenardi, Direktur Utama Bank Bukopin mengatakan, pihaknya menunggu perkembangan kredit di 2017 dalam menentukan kebijakan rasio provisi. Per September 2016, rasio provisi Bukopin sebesar 47,91 persen, tak berubah dari posisi tahun lalu. Sementara, NPL naik sebesar 55 bps menjadi 3,43 persen.
Sedikit berbeda, rasio provisi PT Bank Mandiri sebesar 126,6 persen atau turun 9,6 persen. Rasio provisi Bank Mandiri merupakan yang terendah ketimbang tiga bank BUKU IV lain. Adapun, NPL Bank Mandiri naik 100 bps menjadi 3,81 persen. “Selama ini Mandiri menjaga coverage ratio di atas industri karena bagian dari prinsip konservatif,” ujar Direktur Keuangan dan Tresuri Bank Mandiri Pahala Mansury.
Risiko Likuiditas
Selain risiko kredit, perbankan juga terpapar risiko likuiditas. Namun beruntung, otoritas moneter sudah mempersiapkan ‘bantuan’ cadangan untuk menghindarkan bank dari kondisi kekeringan likuiditas.
Adalah kebijakan pelonggaran dalam pengelolaan giro wajib minimum (GWM) yang sudah dilontarkan oleh bank sentral sejak akhir tahun ini. Bank Indonesia mempersiapkan aturan yang akan membuat bank lebih fleksibel dalam menyetorkan GWM-nya.
“Bank Indonesia akan mulai memperkenalkan sistem GWM Averaging pada 2017. Berbeda dengan sistem GWM yang saat ini berlaku, sistem GWM Averaging hanya mewajibkan bank untuk memelihara rata-rata kecukupan GWM dalam satu maintenance period. Lewat GWM Averaging, kewajiban bank dalam menaruh simpanan di giro BI akan dihitung secara rata-rata per periode,” jelas Direktur Eksekutif Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung, saat pelatihan wartawan ekonomi di Bali belum lama berselang.
Misalkan, saat ini rasio GWM-Primer atau yang diartikan sebagai simpanan minimum bank dalam rupiah atau valas di BI sebesar 6,5 persen. Maka, setiap waktu bank harus menaruh 6,5 persen dari total Dana Pihak Ketiga bank di giro BI.
Sementara jangka waktu periode GWM Averaging tersebut yakni dua minggu rata-rata. BI memperkirakan dengan likuiditas yang lebih baik pada 2017, dan pemulihan kondisi ekonomi, pertumbuhan kredit bank dapat tumbuh 10-12 persen, sementara DPK bank berkisar 9-11 persen.
Sebagai informasi, dalam Pertemuan Tahunan BI, Bank Sentral memperkenalkan kebijakan GWM Averaging kepada industri perbankan di Indonesia. Rencananya kebijakan ini akan diterapkan pada Semester II 2017. Gubernur BI Agus DW Martowardojo, mengatakan, kebijakan GWM Averaging ini merupakan best practice yang sudah dijalankan di negara-negara maju.
Kalangan bankir menilai, kebijakan BI tersebut bakal memberikan kemudahan bagi perbankan untuk mengelola likuiditasnya, yang juga sejalan dengan keberhasilan program tax amnesty (pengampunan pajak) di periode pertama tahun 2016.
Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kebijakan GWM Averaging ini akan memberikan ketenangan perbankan dalam mengelola likuiditas yang selalu naik turun setiap waktu. “Itu bagus, karena kan memang kita selama ini managing short-term liquidity-nya harus ngepasin supaya pas. Dengan GWM Averaging kan kita bisa menjaga supaya kita nggak harus top up,” kata pria yang akrab disapa Tiko ini.
Sedangkan menurut Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja, ke depan kebijakan ini memang diperlukan guna menjagalikuditas di pasar dan mengantisipasi berbagai kemungkinan pengetatan likuiditas. “Ke depan kalau proyek infrastruktur semua bekerja kan likuiditas akan lebih ketat,” tandas Jahja. Jahja memandang, kebijakan ini juga akan memberikan efsiensi bagi perbankan dalam mengelola likuiditas. Pasalnya nanti ada kemungkinan bank bisa menarik likuiditas dari cadangan (GWM) BI. “Ya harusnya dong itu kan pakai duit sendiri. Untuk bank yang likuditas ketat kita bisa pakai cadangan GWM sendiri daripada dia pinjam di pasar. Kalau di pasar kan bunganya lebih mahal dari itu,” tandasnya.
Bahkan untuk makin menjaga kondisi likuiditas, BI baru-baru lalu telah memperpanjang kerja sama bilateral swap arrangement (BSA) dengan Jepang pada 12 Desember lalu. Sebagaimana perjanjian sebelumnya, kerja sama BSA ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan likuiditas potensial dan aktual melalui penyediaan skema pencegahan dan penanganan krisis. Kerja sama ini memiliki nilai sebesar 22,76 miliar dollar AS.
Kerja sama BSA merupakan kerja sama swap dollar AS versus rupiah antara Jepang dengan Indonesia untuk mengatasi kesulitan likuiditas akibat permasalahan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek.
