Ekonomi global setahun terakhir memang cenderung tak ada perbaikan yang berarti. Ketidakpastian yang masih menyelimuti perekonomian di negaranegara utama dunia terus menekan pertumbuhan ekonomi global. Masih melemahnya pertumbuhan ekonomi Eropa, belum solidnya pertumbuhan ekonomi AS, dan rebalancing dalam ekonomi China juga membuat ekonomi global tertatih-tatih.
Sementara itu, sektor komoditas yang dalam beberapa tahun ini menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi global karena harganya yang melorot dan tak kunjung menanjak, juga menjadi faktor penghambat pertumbuhan. Kondisi itu telah memukul bisnis perbankan terutama yang biasanya membiayai produk komoditas seperti tembaga, batubara, karet, dan crude palm oil (CPO).
Sejak awal tahun, bank-bank terutama yang besar, menghindari membiayai sektor-sektor komoditas dan mengalihkannya kepada sektorsektor infrastruktur yang lebih aman karena ada dukungan dari pemerintah pusat. Banyak bisnis pertambangan yang ditinggal pemiliknya dan membuat kredit ke sektor tersebut terhenti, dan yang sudah terlanjur disalurkan berubah menjadi kredit bermasalah.
Tidak cuma itu, bisnis-bisnis pendukung sektor komoditas pun seperti mati suri, seperti bisnis persewaan alat berat, dan juga bisnis pembiayaan operasional pertambangan.
Alhasil, dari semua tantangan itu, bisnis perbankan menjadi terganjal. Bank Permata misalnya. Laba bank yang dimiliki kelompok usaha Astra ini sejak triwulan awal tahun ini terseok-seok.
Memasuki paro kedua tahun ini, Bank Permata mencatakan rugi bersih Rp 838 miliar. Hal itu berlanjut pada akhir kuartal ketiga, ketika rugi bersih yang dicatatkan mencapai Rp1,2 triliun. Kondisi itu memang tidak bisa dilepaskan dari strategi pencadangan kredit akibat dari naiknya angka kredit macet (non performing loan/ NPL) di bank tersebut. Tercatat selama semester pertama, NPL Bank Permata naik menjadi 4,6 persen (gross) dan 2,7 persen (net). Kenaikan NPL terutama didorong oleh penurunan kualitas kredit di rekening pinjaman komersial di hampir seluruh sektor industri. Selain itu juga disebabkan oleh kejatuhan harga komoditas dan perlambatan industri manufaktur yang mendorong peningkatan jumlah kredit bermasalah para nasabah.
Menurut Head of Corporate Planning Bank Permata Harry Iman Subekti saat ini pihaknya akan fokus menjaga rasio NPL agar tidak terus merangkak naik. Ke depannya, ia memproyeksi potensi kenaikan NPL masih akan terjadi seiring dengan tantangan ekonomi global maupun domestik yang terjadi.
Kondisi yang mirip juga dialami oleh Bank Mandiri. Bank beraset terbesar ini melaporkan laba bersih sebesar Rp12 triliun pada kuartal ketiga, turun 17,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Hasil itu tidak terlepas dari keputusan untuk meningkatkan pencadangan sebagai antisipasi meningkatnya kredit bermasalah.
Menurut Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, kenaikan pencadangan ini menekan laba bersih. Jika tidak memperhitungkan biaya pencadangan, maka Pre-Provision Operating Proft (PPOP) perseroan mencapai Rp 31,9 triliun atau secara tahunan tumbuh 16,4 persen.
Kenaikan kredit bermasalah yang tercermin dalam rasio NPL perbankan memang disebabkan oleh perekonomian global yang terus melemah yang mengimbas ke perekonomian domestik.
Akibatnya bisnis-bisnis ikut menurun yang membuat perbankan menderita. Di Bank Danamon, rasio NPL pada kuartal ketiga juga meningkat secara gross dari 3 persen menjadi 3,5 persen. “NPL naik 50 bps dipengaruhi oleh pembagi dengan kredit yang turun 9 persen. Ada 2 hal, ada penurunan dari DSP (Danamon Simpan Pinjam) 29 persen. Hal lain karena pelambatan ekonomi,” kata Direktur Keuangan Bank Danamon Vera Eve Lim.
Tantangan Tak Berkurang
Tahun depan, ancaman untuk perbankan tidak berkurang. Dari sisi global, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS telah memunculkan banyak sentimen dan spekulasi negatif dalam perdagangan internasional. Sejak kampanye, pengusaha properti itu sudah mendengungkan akan lebih protektif terhadap ekonomi negaranya dan akan mengkaji ulang perjanjian-perjanjian perdagangan yang sudah ditandatangani pendahulunya.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi global juga masih akan melambat disertai dengan masih rendahnya harga komoditas global. Direktur Penelitian Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan bahwa nilai perdagangan global tahun ini akan tumbuh 1,7 persen, yang merupakan pertumbuhan terendah sejak 2009 ketika krisis ekonomi melanda dunia. “Tahun depan diperkirakan perdagangan global akan tumbuh pada kisaran 1,8 hingg 3 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global,” kata dia.
Menurut lembaga-lembaga kreditur global, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan mencapai 3,4 persen, naik tipis dibanding tahun ini yang diperkirakan mencapai 3,1 persen. Akan tetapi, kemungkinan akan naiknya suku bunga bank sentral AS akan berpotensi membuat ekspektasi itu berubah. Pada akhir tahun ini, The Federal Reserve diperkirakan akan menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin atau 0,25 persen. Sepanjang tahun depan, The Fed diperkirakan akan melanjutkan kenaikan tersebut hingga dua atau tiga kali, yang besarnya antara 50 hingga 75 basis poin.
Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, spekulasi naik tidaknya suku bunga Fed dalam beberapa waktu terakhir disebabkan oleh melemahnya investasi di Amerika Serikat sebagai daya dorong ekonomi dibandingkan pada saat 2013- 2014. “Ternyata di Amerika sendiri bahwa investasi sebagai daya dukung pertumbuhan yang mulai kelihatan (menguat) di 2013-2014, beberapa tahun terakhir ternyata kekuatan investasi suaka sebagai daya dorong ekonomi tidak sekuat yang diperkirakan. Sehingga itu juga yang menyebabkan Fed Funds Rate jadi maju-mundur maju-mundur, menimbulkan suatu ketidakpastian,” jelas Perry.
Selain itu, kebijakan Presiden Trump yang diperkirakan akan ekspansif tidak hanya akan meningkatkan jumlah utang yang harus dibiayai obligasi namun juga akan mendorong kenaikan inflasi. Hal itu tentu akan memaksa The Fed akan mengambil langkah menaikkan kembali suku bunganya.
Melihat adanya ancaman yang tak ringan itu, BI mengambil langkah antisipasi dengan memperkuat asesmen dan pengawasan makroprudensial terhadap seluruh pelaku sistem keuangan mulai tahun depan. Langkah ini BI ambil untuk meminimalisasi dan mengantisipasi sumber risiko stabilitas di sektor keuangan.
Bahkan Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan bahwa kebijakan makroprudensial tahun depan akan diarahkan untuk menjaga resiliensi sistem keuangan. Selain pengaturan makroprudensial terhadap perbankan, BI akan memperluas cakupan surveilans makroprudensial terhadap rumah tangga, korporasi dan grup korporasi non keuangan.
“Hasil asesmen BI menunjukkan pelemahan kinerja korporasi non keuangan dapat menimbulkan potensi risiko terhadap sistem keuangan, khususnya perbankan,” kata dia dalam pertemuan tahunan perbankan bulan lalu. ““Untuk itu, perlu penguatan surveilance makroprudensial guna mengidentifkasi lebih dini sumber risiko tekanan dan keterkaitan risiko korporasi non keuangan dengan pelaku sistem keuangan lainnya, terutama perbankan.”
Bank sentral mencatat rasio kredit bermasalah sampai menjelang akhir tahun menunjukkan tren peningkatan, yaitu menjadi sebesar 3,1 persen gross dan 1,4 persen nett. Hal ini, kata BI, tidak terlepas dari apa yang terjadi di sektor pertambangan yang masih tertekan permintaan dan harga komoditas yang lemah.
Selain risiko kredit, bank juga menghadapi risiko pasar yang disebabkan naiknya suku bunga The Federal Reserve yang akan mengatrol suku bunga dalam negeri, dan dari fluktuasi nilai tukar akibat peta perdagangan global yang akan bergeser karena kebijakan AS. Selain itu jangan lupakan pula risiko likuiditas perbankan yang akan muncul karena banyaknya pelarian modal dan juga kebijakan fskal yang tidak seiring. Semua itu akan tetap menjadi batu sandungan sektor perbankan hingga tahun depan.
