JAKARTA, Stabilitas– Kementerian Keuangan merilis APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) bulan November 2019. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan kondisi perekonomian global yang masih dibayangi oleh ketidakpastian telah mempengaruhi confidence konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi.
Dalam konferensi persnya, Sri Mulyani juga melaporkan realisasi defisit APBN yang sampai dengan tanggal 30 November 2019, defisit mencapai 2,29 persen per PDB.
“Namun angka defisit anggaran telah turun menjadi 2,21 persen per 13 Desember 2019 yang disebabkan karena adanya kenaikan pertumbuhan penerimaan pajak serta optimalisasi belanja,”ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (19/12/2019).
Sementara itu, hingga akhir November 2019 Pendapatan Negara masih tumbuh 0,9 persen (yoy), seiring tekanan eksternal pada perekonomian domestik. Menjelang akhir tahun 2019 realisasi pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp1.677,11 triliun (77,46 persen dari target APBN 2019), atau turun 3,34 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
“Realisasi Pendapatan Negara terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.312,40 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp362,77 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,95 triliun,”beber Menkeu.
Sri Mulyani melanjutkan, penerimaan perpajakan dan PNBP sedikit mengalami kontraksi sebesar masing-masing 3,27 persen (yoy) dan 1,11 persen (yoy). Namun demikian, per 13 Desember 2019 Pendapatan Negara mampu tumbuh meningkat menjadi 1,6 persen (yoy) karena perbaikan kondisi sektor riil dan pengendalian restitusi yang efektif.
Untuk penerimaan pajak, meskipun pertumbuhan sempat tertekan di Triwulan III, pertumbuhan penerimaan pajak mengalami rebound dengan kembali meningkat di bulan Oktober dan November. Kinerja penerimaan pajak masih ditopang utamanya oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) terutama PPh 21, PPh Orang Pribadi (OP), PPh Badan, dan PPh Final. PPh 21 dan PPh OP tumbuh double digit masing-masing 10,6 persen (yoy) dan 16,6 persen (yoy), sedangkan PPh Badan dan PPh Final tumbuh positif masing-masing 1,2 persen (yoy) dan 6,7 persen (yoy).
Secara sektoral, realisasi penerimaan pajak didorong oleh kinerja sektor usaha perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, serta transportasi dan pergudangan. Sektor perdagangan hingga akhir November 2019 mampu tumbuh 2,2 persen (yoy), sejalan dengan pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 6,9 persen (yoy) dan sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh double digit sebesar 16,3 persen (yoy).
Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai tumbuh positif sebesar 6,90 persen (yoy) mencapai Rp176,23 triliun atau 84,39 persen dari target APBN 2019. Pertumbuhan Kepabeanan dan Cukai utamanya berasal dari pertumbuhan Cukai Hasil Tembakau (CHT), cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Cukai Lainnya yang mampu tumbuh double digit masing-masing 13,03 persen (yoy), 15,49 persen (yoy), dan 25,68 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh efek tidak adanya kebijakan kenaikan tarif CHT di tahun 2019, efek pergeseran pelunasan pita cukai, dan adanya kenaikan tarif cukai MMEA.
Selanjutnya, komponen penerimaan Bea Masuk (BM) telah mencapai 86,35 persen dari target APBN 2019. Penerimaan BM secara kumulatif masih tertekan akibat melambatnya perekonomian global yang menyebabkan penurunan devisa bayar impor Indonesia, serta mulai mengecilnya selisih peningkatan kurs. Di sisi lain komponen penerimaan Bea Keluar (BK), realisasinya telah mencapai 71,95 persen dari target APBN 2019. Penerimaan BK juga masih mengalami tekanan karena penurunan ekspor konsentrat tembaga, meskipun ekspor komoditas mineral lainnya yaitu nikel dan bauksit mengalami peningkatan.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir November 2019 mencapai Rp362,77 triliun atau sekitar 95,9 persen dari target APBN 2019. Realisasi PNBP pada komponen PNBP dari pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan PNBP Lainnya membantu upaya tercapainya target PNBP 2019.
“Peningkatan PNBP dari Pendapatan Kekayaan Negara dipisahkan (KND) yang mencapai Rp76,65 triliun atau sekitar 168,1 persen dari target APBN 2019, sangat membantu peningkatan untuk mencapai target PNBP keseluruhan,”pungkasnya.
