JAKARTA, Stabilitas.id – Dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, memahami arah perubahan ekonomi dan politik menjadi kunci bagi pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas. DBS Asian Insights Conference 2025 yang mengusung tema ‘Growth in a Changing World’ menghadirkan para pakar terkemuka, seperti Chief Economist DBS Group Research Taimur Baig dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi untuk mengupas tuntas empat fenomena besar yang tengah membentuk lanskap dunia saat ini.
Dunia tidak lagi AS-sentris
Data oleh World Trade Organization (WTO) menunjukkan bahwa perdagangan AS berkontribusi sekitar 11 persen terhadap perdagangan dunia. Tidak hanya itu, jika ditilik berdasarkan jumlah utang negara, utang AS mencapai 65 persen ketika dibandingkan dengan negara-negara lain (35 persen). Ini menunjukkan kehadiran dunia yang semakin multipolar dan tidak lagi hanya berorientasi pada AS, ditandai dengan sebagian besar populasi, Produk Domestik Bruto (PDB), dan perdagangan global berada di luar negara tersebut.
Misalnya, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang kini menempati peringkat pertama berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) menurut International Monetary Fund (IMF), hingga menguatnya aliansi negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Untuk itu, respons yang tepat, seperti diversifikasi yang strategis menjadi kunci guna memaksimalkan potensi pertumbuhan sehingga Indonesia dapat tetap bertumbuh dengan atau tanpa AS.
Meski melemah, Indonesia punya kekuatan kompetitif di pasar global
Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat di kuartal pertama 2025, yakni sebesar 4,87 persen secara tahunan (yoy) ketika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 sebesar 5,11 persen. Kendati demikian, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia masih menempati posisi kedelapan dalam daftar 10 negara dengan pertumbuhan tertinggi di dunia.
Ke depannya, salah satu faktor ketidakstabilan yang masih perlu dihadapi adalah kebijakan tarif dari Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump 2.0. Menyikapi fenomena tersebut, Chief Economist DBS Group Research Taimur Baig mengatakan, “Indonesia masih berada dalam posisi yang relatif tangguh berkat eksposur perdagangan yang terbatas ke Amerika Serikat dibanding negara lain. Untuk menghadapi dinamika tarif ini, penting untuk membangun rekonsiliasi dan menyelaraskan respons dengan negara-negara tetangga.”
Lebih dari itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa faktor lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Yang pertama adalah soal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang implementasinya masih sangat sentralistik. Yang kedua adalah Danantara. Pemerintah perlu memberi keyakinan bahwa program ini berada pada lajur yang tepat, terutama di tengah isu perlambatan ekonomi dunia,” tambahnya.
Keresahan kelas menengah perlu mendapat perhatian pemerintah
“Dalam empat sampai lima tahun terakhir, jumlah individu dari kelas menengah terus menurun secara signifikan. Ini cukup merisaukan karena 71 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia datang dari kelas menengah. Apabila angka ini terus menurun, akan berimplikasi terhadap kondisi ekonomi dan menentukan arah politik Indonesia,” kata Burhanuddin Muhtadi.
Beberapa riset menunjukkan adanya pola ketidakpuasan terhadap pemerintah, terutama dari kalangan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini tercermin dari munculnya fenomena #IndonesiaGelap hingga #KaburAjaDulu. Untuk itu, diperlukan kebijakan strategis, tidak hanya untuk kelas menengah ke bawah, namun juga untuk kelas menengah.
Dari segi ekonomi, pemerintah perlu menyiasati pergerakan mata uang asing, memperkuat kolaborasi dengan negara-negara ASEAN lain, hingga mengeksplor pasar baru. Beberapa taktik ini diyakini Taimur Baig dapat menopang perekonomian Indonesia, termasuk bagi kelas menengah.
Pentingnya stabilitas dan pendekatan pragmatis untuk hadapi situasi
Di tengah tensi global yang kian dinamis, pemerintah perlu menghadirkan berbagai terobosan untuk meningkatkan gairah perekonomian lokal. Ini dapat dicapai salah satunya dengan relaksasi efisiensi anggaran guna memotivasi pelaku usaha. Selain pemerintah pusat, pemanfaatan anggaran ini juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah.
Secara politik, bergabungnya Indonesia ke dalam aliansi BRICS menjadi langkah awal yang baik. Meski demikian, hal ini perlu disikapi secara cermat agar Indonesia tidak dianggap berpihak dengan poros politik manapun. ***
