Sejumlah negara di dunia menggenjot alokasi anggaran cyber security guna memproteksi keamanan data public yang dimiliki dan dikelolanya. Bagaimana dengan Indonesia?
Oleh Romualdus San Udika
Ancaman siber di zaman ketika perkembangan teknologi digital makin marak dan penggunaan internet makin merajalela, memang tidak bisa dielakkan lagi. Oleh karena itu banyak otoritas dunia yang beberapa tahun belakangan ini sudah pasang kuda-kuda memperketat penjagaan terkait ancaman dunia maya. Salah satu yang paling menjadi perhatian adalah soal keamanan data.
Ya, ketika praktik digital menjadi hal lazim, data telah menjadi komoditas yang sangat penting yang bahkan disebut sebagai ‘the new oil’. Perlindungan atas data dari serangan siber telah menjadi prioritas dari banyak negara. Tidak mengherankan jika anggaran untuk membangun sistem penangkal serangan siber melonjak dalam beberapa tahun terakhir.
Mengutip Cybersecurity Ventures, secara global dalam lima tahun terakhir (2017-2021) sejumlah negara telah mengalokasikan pengeluaran untuk produk dan layanan keamanan siber secara kolektif melebihi 1 triliun dollar AS. Berikut data beberapa negara yang paling besar mengalokasikan dananya untuk keamanan siber di seluruh dunia.
Amerika Serikat berada pada urutan teratas soal alokasi anggaran untuk mengkal serangan siber. Tahun ini, Pemerintah AS diperkirakan akan mengalokasikan 18,78 miliar dollar AS (sekitar Rp272 triliun) untuk investasi keamanan siber, menurut penyelidikan Atlas VPN. Baru-baru ini, Presiden Joe Biden telah mengusulkan alokasi 2,1 miliar dollar AS (sekitar Rp31 triliun) untuk Cybersecurity Infrastructure and Security Agency (CISA), 110 juta dollar AS lebih banyak dari alokasi awal pada tahun 2021.
Di posisi kedua ada Israel. Keamanan siber Israel memecahkan rekor lain dalam tiga bulan pertama tahun 2021, dengan masuknya modal senilai 1,5 miliar dollar AS (sekitar Rp21,75 triliun). Berbeda dengan sektor lain yang mengalami kemunduran ekonomi, bisnis keamanan siber Israel terus melonjak, memecahkan rekor baru setiap tahun.
Selanjutnya Iran. Dalam memutuskan anggaran nasionalnya untuk program ruang siber bagi dua lembaga yang dikendalikan negara, pemerintah Teheran telah memperbarui anggarannya sebesar 71,4 juta dollar AS (sekitar Rp1 triliun lebih). Seperti dilansir IRNA, kantor berita resmi Iran, program ‘aktivis dunia maya’ Republik Islam Iran (IRIB) menerima 63 juta dollar AS (Rp900 miliar lebih) dan 8,4 juta dollar AS (Rp121,8 miliar) lainnya untuk ‘bagian dunia maya’ dari Organisasi Pembangunan Islam.
Lalu Kanada, yang telah merencanakan untuk menghabiskan 80 juta dollar AS (sekitar Rp1,1 triliun) untuk jaringan keamanan siber federal yang baru. Program keamanan siber pan-Kanada yang baru direncanakan akan didukung oleh 80 juta dollar AS Kanada dalam pembiayaan selama empat tahun ke depan.
Dari kawasan Asia, ada Malaysia, dimana pada tahun ini, Cyber Security Malaysia (CSM) mendapat alokasi anggaran sebesar 27 juta ringgit (sekitar Rp94 miliar) untuk membantu meningkatkan keamanan siber Malaysia. Hibah 27 juta ringgit kepada CSM tersebut bertujuan untuk membantu Malaysia memenuhi kesiapan transformasi digitalnya. Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, juga meluncurkan MCSS 2020-2024 dengan anggaran 1,8 miliar ringgit (sekitar Rp6,3 triliun).
Sementara Australia, sebagai bagian dari anggaran 2021-2022, pemerintah Federal Australia telah memberikan serangkaian investasi baru dalam layanan dan teknologi digital. Melalui Digital Transformation Agency (DTA) yang memiliki komponen kunci cyber securty, mendapat pemangkasan total anggaran agensi dari 425,5 juta dollar AUS (sekitar Rp4,3 triliun), menjadi 336 juta dollar AUS (Rp3,4 triliun) untuk tahun fiskal 2021. Anggaran Gugus Tugas Teknologi Digital akan ditambah pada 30 Juni 2022 sebesar 3,2 juta dollar AUS (sekitar Rp33 miliar).
Lalu dari Perancis, pada tahun 2021, menyusul penyerangan di rumah sakit belum lama ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengumumkan rencana untuk menginvestasikan 1 miliar euro, atau setara 1,2 miliar dollar AS (sekitar Rp16 triliun) untuk memperkuat keamanan siber di Prancis, dengan 350 juta euro (sekitar 400 juta dollar AS) disisihkan untuk rumah sakit.
Kemudian dari Britania Raya, baru-baru ini Perdana Menteri Inggris Boris Johnson meningkatkan alokasi anggaran sebesar 16,5 miliar poundsterling (lebih dari Rp313 triliun) untuk pengeluaran militer Inggris termasuk peringatan yang menarik bagi komunitas keamanan siber. Proporsi investasi yang cukup besar akan didedikasikan untuk mengamankan dan meningkatkan keamanan siber dan kemampuan ofensif negara tersebut. Bahkan, untuk membantu Inggris memerangi penjahat siber dalam skala besar, Pasukan Siber Nasional akan dibentuk dengan investasi sebesar 1,5 miliar poundsterling. Jika Hiscox melaporkan bahwa, secara global, anggaran keamanan siber rata-rata adalah 1,46 juta dollar AS, maka di Inggris alokasinya sekitar 900 ribu dollar AS.
Sementara Spanyol, pada Januari 2021, pemerintah mengungkapkan Rencana Keterampilan Digital Nasional dalam Plan Nacional de Competencias Digitales. Ini termasuk investasi bersama di seluruh kerangka kerja yang disebutkan untuk digitalisasi UKM dan otoritas publik pada tahun 2021-2025. Sebagai akibat dari kesenjangan keterampilan digital dan siber yang kritis di Spanyol, strategi baru ini adalah jawaban bagi mereka. Sedangkan rencana Digitalisasi UKM Uni Eropa sendiri mencapai 4,66 miliar euro (sekitar Rp71 triliun) untuk 2021-2025, yang diharapkan akan memberikan dampak langsung melalui subsidi digitalisasi.
Bagaimana Indonesia?
Di Indonesia, penjagaan dari serangan siber tersebar di sejumlah institusi dan lembaga. Mulai dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Kominfo, kemudian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelejen Negara (BIN), Kepolisian RI, dan TNI. Dari berbagai institusi tersebut alokasi belanja siber juga berbeda-beda. Namun begitu tidak ada penjelasan secara detail khusus terkait belanja siber di masing-masing kementrian dan lembaga negara tersebut.
Menurut Mayjen (Purn) TNI Djoko Setiadi, Kepala BSSN yang menjabat hingga 2019, anggaran untuk melaksanakan tugas melindungi ranah dunia maya Indonesia dari ancaman serangan siber diperkirakan mencapai Rp2 triliun per tahun. Anggaran ini akan digunakan untuk keperluan operasional, khususnya untuk pengadaan peralatan dan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM).
Dari Kementerian Kominfo, ada Cyber Drone 9, sebuah sistem baru sebagai pengganti sistem pemblokiran konten negative yang telah ada sebelumnya yakni Trust+ yang secara de facto dibubarkan. Kerja Cyber Drone 9 ini didukung oleh sebuh mesin AIS senilai Rp211 miliar. Menurut Kasubdit Penyidikan dan Penindakan Kominfo, Teguh Arifiyadi, Cyber Drone 9 akan membantu mempercepat cara kerja melawan konten negative. Apalagi dengan tambahan kecerdasan buatan Aritifical Intelligence (AI), cara kerja mesin sensor internet ini akan serba otomatis. Sistem yang memiliki ruangan khusus di lantai 8 Gedung Kominfo itu membantu tim yang berjumlah 58 orang ini untuk mempercepat proses pencarian atau crawling konten negatif. Melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Kementerian Kominfo juga mengalokasikan anggaran senlai Rp9 miliar dengan target 50 juta masyarakat mendapatkan materi dan mengikuti kurikulum literasi digital.
Sementara dari Kepolisian RI, tahun ini, DPR telah meloloskan anggaran jumbo Polri dalam APBN 2021 sebesar Rp112,1 triliun, meningkat pesat dibandingkan posisi Rp92,6 triliun pada tahun 2020. Menurut dokumen Kementerian Keuangan, anggaran ini akan dialokasikan untuk memperkuat stabilitas Polhukam dalam mendorong pemulihan ekonomi, memodernisasi alat material khusus Polri dan untuk profesionalisme SDM. Tampak jelas bahwa anggaran Polri ini jauh melebihi anggaran KPK yang hanya mencapai Rp1,3 triliun pada 2021.
Jika dilihat dalam Alokasi Belanja Modal 2021, anggaran siber Polri diperkirakan masuk dalam program material khusus dan sarana prasarana, yang mencakup Transportasi Operasional, Forensic, Persenjataan dan Amunisi, Penginderaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Transnasional Crime. Penginderaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi mendapat alokasi terbesar dari program material khusus dengan belanja melampaui Rp6 triliun.
Dalam APBN 2021, Kementerian Pertahanan ini mendapat jatah Rp137,3 triliun, melesat dibandingkan Rp117,9 triliun pada tahun 2020. Tetapi tidak ada yang jelas menyebutkan adanya anggaran untuk keamanan siber. Anggaran Kemenhan dibagi dalam tujuh bidang yaitu program penggunaan kekuatan Rp4,4 triliun, program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit Rp11,4 triliun dan program kebijakan dan regulasi pertahanan senilai Rp35,4 miliar. Selain itu program modernisasi alutsista, non alutsista dan sarpras pertahanan memakan belanja Rp42,5 triliun, pembinaan sumber daya pertahanan Rp1,6 triliun, serta program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan mencapai Rp543,8 miliar. Adapun, program paling banyak menyerap anggaran yaitu terkait dukungan manajemen menyentuh Rp76,2 triliun.
Selanjutnya dari Badan Intelejen Negara (BIN). Selama pemerintahan Joko Widodo, anggaran BIN naik drastis. Pada 2017 anggaran BIN naik menjadi Rp9,4 triliun dari sebelumnya yang hanya Rp2,1 triliun. Kenaikan anggaran BIN diperuntukkan bagi program di bidang intelijen siber, sarana dan prasarana modernisasi peralatan intelijen, penambahan jumlah kegiatan ataupun operasi intelijen, serta untuk personel intelijen profesional.
Anggaran BIN yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sempat turun pada 2019 menjadi Rp5,4 triliun. Kemudian pada 2020 anggaran BIN naik menjadi Rp7,4 triliun. Dari angka itu, Rp100 miliar lebih digunakan untuk operasi intelijen siber. Sementara pada 2021 anggaran BIN naik menjadi Rp8,5 triliun. Rencananya, anggaran BIN kembali dinaikkan pada 2022 menjadi Rp10,5 triliun.***
