JAKARTA, Stabilitas.id – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) menggelar pameran bertajuk INABUYER B2B2G EXPO 2023 di Gedung Smesco.
Acara tersebut juga didukung oleh LKPP dan BUMN yang berupaya untuk mendorong rantai pasok nasional yang kuat dengan menjalin kemitraan usaha besar, BUMN dan UMKM.
Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Hanung Harimba Rachman, mewakili Menteri Koperasi dan UKM, pada acara sosialisasi INABUYER B2B2G Expo 2023, di Jakarta, pada Rabu (15/3/23).
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan peran dari usaha besar dan BUMN untuk bermitra dengan usaha mikro dan kecil, mewujudkan rantai pasok nasional yang kuat, mengoptimalkan belanja produk dalam negeri, agar ekonomi kita bisa kokoh dan berkelanjutan,” ungkap Hanung.
INABUYER B2B2G Expo 2023 digelar pada 5-6 Juli 2023 dan akan menghadirkan para buyer, merchandising, procurement, purchasing, pembelian, pengadaan barang dan jasa baik dari sektor swasta maupun pemerintah.
Hanung mengajak para pelaku UKM potensial yang ingin mengembangkan kemitraan usahanya melalui kegiatan Inabuyer ini. Alokasi belanja pemerintah bagi UMKM ditargetkan sebesar Rp500 triliun pada tahun ini.
“Hal ini diharapkan dapat dioptimalkan para pelaku UMKM,” ungkap Hanung.
Sementara itu, Ketua Umum HIPPINDO, Budihardjo Iduansjah menjelaskan, menjadi wujud nyata dari gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), serta upaya mendorong program belanja barang/jasa pemerintah untuk produk UMKM dan produk lokal melalui sektor ritel.
Ia juga mengatakan, HIPPINDO mendukung program pemerintah Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan penyelamatan ekonomi dalam negeri. Salah satunya, dengan mengumpulkan para buyer dari anggota sekaligus tim pengadaan barang dan jasa dari LKPP dan BUMN bersama-sama berkumpul di Smesco pada Juli 2023 dan menjadikan Smesco Indonesia sebagai pusat B2B produk lokal dan UKM.
Budihardjo berharap, pameran ini dapat menjadi pusat sourcing produk lokal dan UKM. Sehingga, dapat menjadi alternatif produk untuk mendukung ekspansi dari peritel dengan dukungan supplier lokal.
“Bersama-sama pemerintah dan swasta bergandengan tangan menggerakkan ekonomi dalam negeri agar bergerak dan tetap maju,” ungkap Budihardjo.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Sarah Sadiqa mengungkapkan, regulasi terkait upaya mendorong peningkatan produk dalam negeri sudah banyak.
“Regulasi semua sudah siap, tinggal bagaimana masyarakatnya, khususnya pelaku UMKM,” ungkap Sarah.
Menurut Sarah, para pelaku UKM mudah masuk ke pasar dan sistem elektronik tersebut melalui e-Katalog LKPP. Saat ini pemerintah sedang menyusun RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik yang memiliki peran sebagai pemicu aktivitas ekonomi terutama Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi), meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pemerataan pembangunan.
Termasuk turut menjamin terjadinya persaingan yang sehat. “Sehingga, secara menyeluruh pengadaan barang/jasa dapat memberikan dampak positif pada dunia usaha nasional,” tutup Sarah.***
