JAKARTA, Stabilitas.id – Komisi XI DPR RI menyetujui rights issue alias Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2022 sebesar Rp3,8 triliun.
Keputusan itu dibacarakan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Kementerian Keuangan RI, dan PT Adhi Karya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).
Adapun rinciannya diperoleh dari Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp1,98 triliun dan rights issue porsi publik sebesar Rp1,89 triliun.
“Komisi XI dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk menyepakati proses privatisasi dan PMN melalui mekanisme rights issue kepada Adhi Karya tahun 2022, dengan nilai PMN sebesar Rp1,98 triliun dan nilai rights issue porsi publik sebesar Rp1,89 triliun,” kata Dolfie.
Adanya PMN ini, maka struktur kepemilikan saham pemerintah tetap yakni sebesar 51 persen dan kepemilikan saham publik sebesar 49 persen.
Komisi XI DPR RI juga mendorong Adhi Karya meningkatkan kinerja pengelolaan business lines untuk dapat memperkuat kemampuan keuangannya.
Selanjutnya, Kementerian Keuangan menyempurnakan kebijakan dan regulasi tata kelola Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Privatisasi yang memiliki landasan roadmap pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan, tata kelola bisnis proses dalam melaksanakan proyek penugasan dan komersial, dan kewenangan-kewenangan kementerian atau lembaga.
Di kesempatan yang sama Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengatakan bahwa suntikan PMN tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional.
Adapun proyek yang akan digarap oleh Adhi Karya antara lain Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, SPAM Karian-Serpong (Timur), FPLT kawasan Limbah Medan, Jalan Tol JORR Elevated Ruas Cikunir-Ulujami, dan Preservasi Jalan Lintas Sumatera Selatan.
Prospek Positif
Rionald mengatakan dengan aksi korporasi tersebut, para investor melihat adanya prospek positif dalam berbagai proyek yang sedang dikerjakan perusahaan dengan kode perdagangan ADHI itu.
“Ketika dilakukan non deal roadshow, para calon investor lokal itu menyampaikan, mereka melihat prospek yang positif dari PT Adhi Karya, melihat dari proyek-proyek yang disampaikan,” kata Rionald.
Rionald mengatakan non deal roadshow dilakukan terhadap 29 institusi untuk menjaring para investor menjelang akan dilaksanakannya right issue Adhi Karya pada bulan Oktober tahun 2022 ini.
Dia menjelaskan, Adhi Karya masih membutuhkan suntikan dana sebesar 1,89 triliun rupiah dari para investor pada pelaksanaan right issue nanti, untuk melengkapi PMN yang akan diberikan oleh pemerintah sebesar 1,98 triliun rupiah.
Selain membiayai berbagai proyek strategis, lanjut Rionald, dana hasil right issue juga akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan perseroan. Dana hasil right issue juga diperkirakan dapat mendorong laba bersih perseroan tumbuh 64,4 persen dan laba kotor tumbuh 12,5 persen secara year on year (yoy) pada tahun 2026. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekuitas perseroan sebesar 23,8 persen dan menurunkan Debt to Equity Ratio (DER) menjadi sebesar 1,3 persen pada tahun 2026.
Siap Tuntaskan Enam Proyek
Sementara Direktur Utama Adhi Karya, Entus Asnawi mejelaskan, serapan dana sebesar Rp 3,87 triliun dari right issue untuk menyelesaikan pembangunan enam proyek, yang terdiri dari tiga PSN dan tiga proyek non PSN.
Tiga PSN meliputi, proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta- NYIA Kulonprogo, dengan alokasi dari PMN sebesar 1,40 triliun rupiah dan dari publik sebesar 350 miliar rupiah.
“Untuk tol Jogja-Solo kami sudah mulai mengerjakan, karena pembebasan tanahnya sudah mulai dilakukan. Untuk mengamankan tanah-tanah yang sudah dibebaskan,” kata Entus.
Kemudian, lanjut dia, proyek Jalan Tol Yogyakarta- Bawen, dengan alokasi dari PMN sebesar 390 miliar rupiah dan dari publik sebesar 145 miliar rupiah, dan proyek SPAM Karian-Serpong, dengan alokasi dari PMN sebesar 185 miliar rupiah dan dari publik sebesar 69 miliar rupiah.
“SPAM Karian diharapkan selesai tahun ini, sepanjang 45 kilometer dari Karian (Banten) ke Tangerang Selatan (Tangsel),” kata Entus.
Dengan demikian, dana hasil right issue yang digunakan untuk tiga PSN ini totalnya adalah sebesar 1,97 triliun rupiah dari alokasi PMN dan 564 miliar rupiah dari publik.
Selain itu, dana hasil right issue juga akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan tiga proyek non PSN yang meliputi, proyek FPLT Kawasan Limbah Medan, dengan alokasi dari publik sebesar 495 miliar rupiah.
“Dari lima hektare luas lahan (FPLT Medan), baru kami kerjakan 1,5 hektare untuk sebagian pengolahan limbah padat dan cair,” kata Entus.
Kemudian, lanjut dia, proyek Jalan Tol JORR Elevated Ruas Cikunir- Ulujami, dengan alokasi dari publik sebesar 662 miliar rupiah, dan proyek preservasi Jalan Lintas Timur, Sumatera Selatan, dengan alokasi dari publik sebesar 177 miliar rupiah.
“Ini untuk menambah kelancaran dari beban Jalan Tol JORR, harus dinaikkan jalannya supaya tidak terlalu padat, untuk mengurai kemacetan,” kata Entus.
Dengan demikian, dana hasil right issue yang akan digunakan untuk tiga proyek non PSN ini totalnya 1,33 triliun rupiah yang sepenuhnya berasal dari publik tanpa adanya PMN.
Entus juga menegaskan tujuan dari right issue juga untuk memperkuat struktur permodalan dan menghindarkan perseroan dari melakukan pinjaman ke perbankan.***
