Indonesia adalah negeri makmur yang seharusnya membuat sektor manufaktur tumbuh subur. Akan tetapi dalam kondisi pelemahan ekonomi yang kompleks ini, manufaktur kembali tersungkur.
Kompleks, karena saat ini pelemahan ekonomi dibarengi oleh pelemahan rupiah terjadi di saat harga-harga komoditas tengah anjlok. Walhasil hampir semua faktor ekonomi tidak ada yang bisa mendukung peningkatan sektor manufaktur. Ketika rupiah melemah seharusnya hal itu bisa membuat pelaku sektor manufaktur mendapat berkah karena harga-harga produk mereka makin kompetitif. Akan tetapi ketika, kebergantungan akan impor juga besar dan harga-harga di dunia tengah merosot, berkah itu tidak bisa mereka terima. Dan ketika mereka mengubah strategi dengan fokus ke pasar dalam negeri, mereka berhadapan dengan melemahnya daya beli sehingga produk-produk akan kehilangan pembeli.
Dilema itulah yang membuat pelaku sektor manfaktur pusing lebih dari tujuh keliling. Setidaknya itu dirasakan oleh lima cabang industri manufaktur: farmasi, petrokimia, makanan dan minuman olahan, elektronik, dan otomotif.
BERITA TERKAIT
Biaya produksi kelima subsektor itu melonjak karena menguatnya mata uang dollar AS terhadap rupiah. Karena kebergantungan lima industri manufaktur yang disebutkan di atas terhadap bahan baku impor masih tinggi. Kondisi ini ibarat makan buah simalakama. Biaya operasional yang melonjak tidak lantas membuat produsen leluasa menaikkan harga jual produknya. Namun, bila tidak dinaikkan, biaya operasional tidak akan tertutupi, ujungnya pasti merugi.
“Pelemahan rupiah membuat ongkos impor bahan baku membengkak.Menaikkan harga, tidak bisa dilakukan karena daya beli masyarakat merosot,” ujar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman. Adhi juga menambahkan, untuk kinerja ekspor sendiri, sulit digenjot. Bahkan, tahun ini, ekspor makanan-minuman diperkirakan turun 22 persen dari 6,4 miliar dollar AS menjadi 5,5 miliar dollar AS. Pihaknya pesimistis target omzet industri tahun ini Rp1.050 triliun bisa tercapai.
Tidak hanya industri makanan-minuman yang gelisah. Pelemahan rupiah juga menekan industri petrokimia nasional yang masih mengandalkan impor dari hulu sampai hilir. Wakil Ketua Umum Pengembangan Bisnis Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik (Inaplas) Budi Susanto Sadiman menyatakan, semester I lalu, penjualan industri petrokimia hulu anjlok 20 persen. Pemicunya berasal dari daya beli masyarakat yang turun tajam tahun ini, sehingga memengaruhi kinerja industri pengguna produk petrokimia, seperti otomotif, properti, dan makanan-minuman,” ujar Budi.
Kejadian yang sama pun dirasakan industri farmasi. Direktur Eksekutif GP Farmasi Darodjatun Sanusi menuturkan, sebanyak 96 persen bahan baku obat kimia masih impor. Akibatnya, pemain farmasi kerap deg-degan ketika rupiah melemah. Tahun ini, kata dia, harga obat kemungkinan naik 10-20 persen. Adapun beberapa pabrikan telah menaikkan harga jual berkisar 3-5 persen. GP Farmasi juga telah mengusulkan kenaikan harga obat sebesar 10 persen untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Menurut Darodjatun, dampak depresiasi rupiah yang berkepanjangan terasa menekan industri farmasi nasional saat ini. Pelaku industri farmasi memilih menaikkan harga jual secara bertahap untuk obat resep dan obat bebas over the counter (OTC). Berdasarkan catatan Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia, per Juni 2015, penjualan industri farmasi nasional diprediksi naik 9-11 persen menjadi Rp 30-32 triliun. Hal itu dipicu permintaan yang naik dari bertambahnya peserta BPJS Kesehatan.
Sementara, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Sudirman MR mengatakan, meski kandungan lokal otomotif yang diproduksi di Indonesia sudah tinggi, porsi penggunaan bahan baku impor masih ada. Tentu saja industri unggulan ini tetap rentan terhadap volatilitas rupiah.
Pelemahan rupiah yang berkepanjangan, mau tidak mau membuat harga mobil naik. Sampai-sampai Gaikindo memangkas target penjualan menjadi 950 juta unit, karena pesimis dapat mencapai target penjualan 1 juta unit pada tahun ini. “Target tersebut kita tancapkan dengan memakai asumsi nilai tukar masih Rp 13.300 per dollar AS. Jika rupiah tetap bertahan atau melebihi Rp 13.827 per dollar AS bahkan Rp 14.000, APM akan merevisi harga,” kata Sudirman.
Naikkan Harga
Bila lima industri manufaktur seperti yang disebutkan di atas masih mengalami dilematis untuk menaikan harga, sejumlah subsektor lain mulai berani menaikkan harga jual karena hanya itu pilihan yang bisa ditempuh untuk mengatasi pembengkakan biaya operasional akibat harga bahan baku impor yang ikut melonjak seiring dengan penguatan dollar AS terhadap rupiah. Seperti industri plastik, menaikan harga jual adalah satu-satunya pilihan, karena ketergantungan terhadap bahan baku impor pada industri ini masih tinggi.
“Polipropilena (PP) dan polietilena (PE) yang merupakan bahan baku industri plastik, sebagian besar masih diimpor dan dibeli menggunakan dollar AS yang dalam setahun bisa mencapai 600.000 ton dari kebutuhan nasional sebanyak 1,4 juta ton per tahun. Bahan baku yang semakin mahal membuat industri plastik menaikkan harga jual mencapai 2 persen,” katanya,” kata Sekretaris Jenderal Indonesian Olefin and Plastic Industry Association (Inaplas), Fajar Budiyono. Ia menambahkan, pelemahan rupiah membuat biaya pembelian bahan baku melonjak tajam. Ironisnya, permintaan plastik dari beberapa industri pengguna tidak ikut naik.
Fajar meyarankan, bila penguatan dollar AS merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Maka, salah satu cara mengatasinya, pemerintah harus merangsang masyarakat untuk meningkatkan daya beli, untuk menggenjot permintaan produk industri.
Peta Jalan Industri
Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Harjanto mengamini dengan sebagian industri manufaktur yang terpukul dengan perlambatan ekonomi saat ini. Menurutnya daya saing dan dependensi bahan baku impor industri manufaktur masih tinggi. Sekitar 20 persen sampai 60 persen.“Selain itu, industri kita dari hulu sampai hilir belum terintegrasi. Industri hulu belum kompetitif sehingga menyebabkan industri hilir memilih impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku,” ujar Harjanto.
Sebagai salah satu negara yang kaya akan potensi bahan baku mineral, minyak, dan gas bumi, serta pangan, seharusnya industri pengolahan di hulu sudah dikelola dengan baik. Tidak ada pilihan lain, untuk menopang industri manufaktur, baik di hilir terutama di hulu, hal mendesak yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk percepatan pembangunan ekonomi yang fokus pada daerah penghasil bahan baku di hulu dan daerah yang industri hilirnya berpotensi dikembangkan.
Efek dari tidak diurusnya industri hulu, Kadin Indonesia mencatat, kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun selama satu dekade ini. Pada 2001, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB mencapai 29,1 persen. Namun, hingga akhir 2014 hanya 23,3 persen.Bila mengacu kepada Organisasi Pembangunan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO), sebuah negara dianggap sebagai negara industri jika kontribusi sektor industri terhadap PDB mencapai 40 persen.
Selain regulasi, Kadin juga menyoroti mengenai road map sektor industri. Seharusnya road map bisa berfungsi seperti kompas, perkembangan industri saat ini sudah berada pada jalur yang benar atau malah menunjukkan gejala deindustrialisasi. “Pemerintah seharusnya memiliki road map yang jelas untuk bidang industri ini karena dengan adanya road map industri, pembiayaan dan arah pembangunan akan menyesuaikannya,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P. Roeslani.
Lihat saja Jepang. Negara matahari terbit itu memiliki road map industri dari 1951 hingga 2008 dengan pembiayaan bersumber dari Bank Development of Japan. Begitu juga dengan Korea Selatan. Negeri gingseng itu mempunyai road map industri dari 1962 sampai 1986 yang pembiayaannya didukung oleh Korean Development Bank.
Di Korea Selatan road map dari 1962 sampai 1966 fokus pada industri semen, pupuk dan migas, kemudian pada 1967 – 1971 fokus pada industri baja dan industri besi, selanjutnya 1972 -1976 galangan kapal dan elektronik, kemudian pada 1977 -1981 galangan kapal dan elektronik, berikutnya dari 1982 sampai 1986 industri mesin, elektronik, dan mobil.
“Keberadaan road map ini memang sangat penting.Kalau kita ingin mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tentunya harus direncanakan secara bertahap, tidak mungkin hanya dalam sekejap,” ucap Rosan.
















