Masa lalu memang tak bisa diubah, tetapi ia seharusnya menjadi cermin yang merefleksikan apa yang kurang sehingga bisa diperbaiki. Tahun 2013 yang sudah lewat menyisakan catatan yang kurang apik mengenai harmonisasi para pemangku kebijakan dalam menghadapi perekonomian.
Tak sedikit pihak –terutama mereka yang berasal dari kalangan pengamat, menilai bahwa Bank Indonesia yang terlihat ‘habis-habisan’ menjaga perekonomian. Bank sentral dinilai yang hampir selalu merespons kondisi ekonomi terutama ketika gunjang-ganjing di sektor keuangan. Meski begitu, dampak kebijakan itu sangat terbatas karena BI hanya bisa memberikan intervensi di sektor moneter. Sedangkan pemerintah yang menguasai sisi fiskal dinilai hanya reaktif saja, yang seringkali malah terlambat.
Namun tanpa mengecilkan kebijakan yang ditelurkan, pemerintah setidaknya sudah mengeluarkan kebijakan yang cukup berarti meskipun dampaknya memerlukan bukti nyata di lapangan.
Pemerintah telah menerbitkan dua aturan baru dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK), sebagai upaya meredam impor dan mendorong volume ekspor guna merespon tekanan pada defisit neraca perdagangan secara keseluruhan.
Peraturan pertama adalah terkait pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor, sebagai upaya untuk meredam impor barang-barang tertentu, dengan menyesuaikan tarif pemungutan dari semula 2,5 persen menjadi 7,5 persen.
Kriteria impor barang tertentu yang menjadi sasaran pengenaan tarif PPh pasal 22 impor adalah bukan barang yang digunakan untuk industri dalam negeri, barang konsumtif dengan nilai impor signifikan dan tidak memberikan dampak terhadap inflasi.
Selain itu, pemerintah juga menerbitkan peraturan untuk mendorong ekspor, memperkuat daya saing perusahaan dan meningkatkan investasi dengan menyederhanakan prosedur, menerapkan risk management dan optimalisasi otomasi terkait fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
Pokok-pokok kebijakan yang mengalami perubahan digolongkan dalam penambahan jenis insentif fiskal serta kemudahan di bidang perijinan dan pelayanan fasilitas KITE melalui berbagai penyederhanaan persyaratan dan penerapan otomasi.
Perubahan dalam bidang fiskal terkait KITE yaitu fasilitas pembebasan yang sebelumnya industri hanya mendapatkan fasilitas bebas bea masuk, saat ini juga mendapatkan fasilitas bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
PMK terkait PPh pasal 22 impor akan berlaku efektif 30 hari sejak tanggal diundangkan atau awal Januari 2014, sedangkan PMK terkait fasilitas KITE dipastikan berlaku efektif sejak 60 hari sejak tanggal diundangkan atau awal Februari 2014.
Namun demikian, baik kebijakan moneter maupun fiskal yang sudah dikeluarkan regulator bukanlah akhir dari upaya menjaga perekonomian. Tahun ini tantangan masih akan datang dari ekonomi global terutama dari pemerintahan AS. Ekonomi AS masih akan dihinggapi masalah anggaran yang dalam lima tahun terakhir telah menjadi bahaya laten bagi perekonomian dunia.
Selain itu, di dalam negeri, Indonesia menghadapi peristiwa politik yang amat penting yaitu pemilihan umum. Tak pelak keduanya akan menjadi ujian lebih lanjut bagi kekompakan dua otoritas.
Akan tetapi sebelum pemerintahan baru terbentuk, tampaknya bank sentral kembali akan menjadi pihak yang menguasai panggung ‘perekonomian’. Artinya kebijakan moneter kemungkinan besar akan lebih berperan mengarahkan perekonomian di saat kebijakan fiskal masih mencari ‘sang empunya’ yang baru.
Namun dengan prediksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,7 sampai 5,8 persen di tahun 2014, Indonesia masih akan tetap menarik sebagai tempat investasi buat investor global. Apalagi bila pemilu dapat berjalan lancar seperti lima tahun lalu.
Dan setelah itu, harmonisasi yang sesungguhnya dari sisi moneter dan fiskal seharusnya sudah mulai terlihat.
