Sinergi ketat fiskal-moneter dan strategi lindung nilai (hedging) jadi kunci industri jasa keuangan hadapi ketidakpastian geopolitik global dan tekanan rupiah.
Stabilitas.id – Penguatan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor krusial dalam menjaga ketahanan perekonomian nasional dan nilai tukar rupiah. Langkah harmonisasi ini mendesak di tengah meningkatnya eskalasi geopolitik global serta ketidakpastian pasar keuangan internasional.
Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis DPMKP Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Aslan Lubis, mengungkapkan bahwa ketegangan geopolitik—seperti konflik Amerika Serikat dan Iran—serta meningkatnya tren proteksionisme perdagangan global telah mengganggu rantai pasok energi dunia. Kondisi ini memberi tekanan ganda bagi Indonesia yang kini berstatus sebagai pengimpor bersih (net importer) minyak mentah.
Sebagai respons stabilitas, Bank Indonesia (BI) tercatat telah menaikkan suku bunga acuan hingga 125 basis poin (bps) sejak Mei 2026. Di sisi lain, Kementerian Keuangan menempuh efisiensi anggaran belanja untuk menjaga ruang fiskal.
“Semua faktor ketidakpastian itu mengganggu rantai pasok global, khususnya energi. Kita patut berbangga bahwa stabilitas sektor keuangan terjaga dengan sangat baik sampai saat ini. Namun, dengan tantangan sedemikian besar, sinergi antarlembaga mutlak diperlukan,” kata Aslan dalam diskusi Forekbank Financial Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (29/7).
Jaga Keseimbangan
Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Universitas Indonesia, Telisa Falianty, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara Kementerian Keuangan (Lapangan Banteng) dan Bank Indonesia (Kebon Sirih) tanpa ada dominasi salah satu pihak. Dominasi salah satu sektor dikhawatirkan dapat mengganggu asas kehati-hatian (prudentiality) dan merusak kestabilan makro.
Telisa juga menyoroti tantangan penurunan daya beli masyarakat kelas menengah yang memicu fenomena “makan tabungan” hingga maraknya penggunaan fasilitas pinjaman (“makan pinjaman”) untuk kebutuhan sehari-hari.
“Antara Lapangan Banteng dan Kebon Sirih harus harmonis. Jika fiskal terlalu dominan, itu akan memberikan potensi krisis dan mengurangi prudentiality. Di sisi lain, penyaluran kredit perbankan juga harus didorong lebih merata ke sektor UMKM dan modal kerja, tak hanya terkonsentrasi pada korporasi besar,” jelas Telisa.
Mitigasi Risiko Hedging dan Eksekusi Perbankan
Menanggapi gejolak kurs dan lonjakan Credit Default Swap (CDS) domestik, Ekonom Senior Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, mengimbau korporasi dan lembaga keuangan untuk memanfaatkan berbagai instrumen lindung nilai (hedging) guna mengamankan portofolio aset dari risiko pelemahan rupiah.
Instrumen yang dapat dimaksimalkan antara lain Forex Forward, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), FX Swap, FX Option, hingga Cross Currency Swap.
Dari jajaran pelaku industri, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) merespons dinamika ini dengan menajamkan ekspansi bisnis yang berbasis manajemen risiko terukur.
Wakil Direktur Utama BSI, Bob Tyasika Ananta, menyampaikan bahwa BSI terus menyeimbangkan pertumbuhan kredit produktif pada sektor tangguh (resilient), seperti ekosistem perumahan melalui KUR Perumahan, serta dukungan langsung pada program strategis pemerintah.
“BSI menyiapkan dukungan pembiayaan Surat Perintah Kerja (SPK) sebesar Rp 444 miliar yang dialokasikan ke 296 Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia. Kami menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, kualitas pembiayaan, likuiditas, dan agenda pembangunan nasional,” kata Bob.***
