OJK lantik Henry Rialdi sebagai Deputi Komisioner Pengawasan BMKS. Langkah strategis cegah transfer pricing dan bentuk harga acuan komoditas dalam negeri.
Stabilitas.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melantik dan mengambil sumpah jabatan Henry Rialdi sebagai Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari penguatan struktur kelembagaan OJK dalam merespons mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait penataan perdagangan komoditas nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan, pembentukan struktur BMKS difokuskan untuk menjawab tantangan tata kelola komoditas nasional, khususnya menekan praktik penentuan harga transfer (transfer pricing) dan pelaporan nilai di bawah sebenarnya (under-invoicing).
“Harapan negara sangat besar akan suksesnya bursa mineral dan komoditas strategis ini. Bursa ini diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan tata kelola, terutama praktik transfer pricing dan under-invoicing yang selama ini merugikan perekonomian nasional,” ujar Friderica dalam keterangan resminya, Rabu (19/8/2026).
Friderica menambahkan, meskipun Indonesia berstatus sebagai salah satu produsen utama berbagai mineral dan komoditas strategis dunia, penerimaan nilai tambah domestik belum optimal lantaran proses pembentukan harga acuan (price discovery) masih bergantung pada bursa luar negeri.
Penyusunan POJK dan Pengawasan Ekosistem
Melalui pengisian posisi Deputi Komisioner BMKS, OJK mulai menyusun kerangka regulasi komprehensif, mencakup penerbitan Peraturan OJK (POJK), mekanisme pendaftaran, hingga sistem pengawasan pasar yang transparan dan teratur.
Langkah persiapan dini ini ditujukan untuk memastikan perdagangan mineral dan komoditas strategis berjalan dengan tingkat integritas tinggi, memiliki manajemen risiko yang tangguh, serta mampu menciptakan harga acuan dalam negeri (Indonesia Reference Price).
“Kami mempersiapkan sejak awal, mulai dari POJK, pengaturan, hingga pengawasan, agar kehadiran BMKS memberikan hasil optimal sesuai dengan kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada OJK,” pungkas Friderica.***
