Perbedaan pandangan antara otorias keuangan dan moneter dengan Bappebti terkait aset crypto memberikan risiko besar pada perlindungan investor crypto. Aturan baru yang dirilis Bapebti juga dinilai masih lemah terkait perlindungan konsumen jika kasus dimana invetor crypto dirugikan.
Oleh Romualdus San Udika
Otoritas Jasa Keuangan patut ketar-ketir. Upayanya sepanjang waktu untuk menihilkan invetasi yang merugikan nasabah sejak maraknya penawaran investasi dan pinjaman lewat aplikasi di dunia maya, menghadapi ancaman baru.
Adalah cryptocurrency, mata uang digital yang didapat lewat serangkaian pemecahan kode rumit di Internet. Sejak saat kemunculan pertama kali 2017 aset digital yang sudah dilarang peredaranya oleh otoritas keuangan itu, kini diperbolehkan menjadi komoditas.
BERITA TERKAIT
Pemerintah Indonesia resmi mengizinkan perdagangan mata uang digital atau cryptocurrency seperti bitcoin di bursa berjangka. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengakui 229 cryptocurrency di Tanah Air.
Pengakuan ini dituangkan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan itu mulai berlaku pada 17 Desember 2020.
Dalam melawan investasi ilegal yang marak, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah kewalahan karena terus menerus dibombardir dengan kasus-kasus kerugian nasabah. Dapat dibayangkan bagaimana jika nanti asset-aset kripto yang harganya berfluktuasi ini menambah deretan kasus itu, mengingat masyarakat masih awam mengenai aset tersebut.
Berulang-ulang pihak OJK sudah mengumumkan bahwa pihaknya tidak menyarankan publik untuk membeli dan berinvestasi di aset-aset kripto itu karena ketiadaan jaminan. Pernyataan yang konsisten sejak bitcoin marak pertama kali di Indonesia pada 2017.
Bersama Bank Indonesia, OJK kembali menegaskan bahwa aset kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Aset kripto termasuk jenis komoditas sehingga pengawasannya tidak dilakukan oleh OJK, melainkan oleh Kementerian Perdagangan lewat Bapebti.
Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pembayaran untuk membahas soal mata uang kripto. Keduanya satu suara dan kembali menegaskan bahwa mata uang kripto bukan alat pembayaran yang sah. ”Mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia,” ujar Anto dalam keterangannya.
OJK hanya mengawasi pelaku usaha keuangan yang resmi dan terdaftar. Layanan fintech yang belakangan ini sudah diizinkan juga dibatasi hanya bagi mereka yang sudah terdaftar. Otoritas tidak bertanggung jawab terhadap praktik fintech yang liar dan tidak ada dalam daftar.
Selain itu OJK terus menerus menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal. Kasus-kasus dan pengaduan masyarakat terkait investasi ilegal yang dilaporkan ke OJK akan dikoordinasikan dengan Satgas Waspada Investasi untuk penanganannya.
Ikuti Jejak
Kementerian Perdagangan tampaknya juga tengah mengikuti jejak OJK dalam mengawasi pelaku usaha sekaligus untuk melindungi konsumen. Lewat Bapebti, pemerintah akan menerbitkan instrumen baru untuk melindungi konsumen aset kripto di Indonesia. Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Mardyana Listyowati mengatakan, instrumen ini nantinya bisa menjadi panduan untuk mengawasi pasar aset kripto secara lebih komprehensif dan skema perlindungan konsumen. Aturan ini dibutuhkan lantaran perdagangan aset kripto termasuk kegiatan bisnis dengan risiko sangat tinggi.
Hanya saja, Mardyana tak menyebut apakah instrumen ini nantinya berbentuk Peraturan Bappebti (Perba) atau dalam bentuk payung hukum lain. Namun, instrumen ini nantinya akan menjadi pelengkap bagi aturan aset kripto sebelumnya yang diterbitkan Bappebti, yakni Perba Nomor 7 tahun 2020.
Aturan yang terbit 17 Desember 2020 tersebut bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Melalui beleid tersebut, Bappebti juga telah menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Ini ditujukan demi memperkuat aspek perlindungan konsumen bagi masyarakat yang bertransaksi aset kripto di Indonesia.
Sebagai konsekuensinya, jenis-jenis aset kripto selain yang tercantum di daftar itu wajib melakukan delisting. Namun, aturan ini juga akan mengatur langkah-langkah penyelesaian kepada pelanggan akibat aksi delisting tersebut.
Selain melindungi konsumen, penerbitan regulasi ini diharapkan mampu mencegah penggunaan aset kripto untuk memfasilitasi tindakan kriminal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pengembangan senjata pemusnah massal. Hal itu sesuai dengan rekomendasi internasional Financial Action Task Force. Tak hanya itu, aturan ini diharapkan juga mampu memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan aset kripto di Indonesia.
Aturan ini juga dibuat setelah tingginya animo masyarakat terhadap investasi aset kripto lantaran pertumbuhan harganya yang fantastis. Harga Bitcoin, contohnya, sudah melesat 570 persen sejak awal 2020 hingga saat ini. “Terbitnya peraturan ini diharapkan dapat mempermudah Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik dalam melakukan pengawasan atas transaksi fisik aset kripto di Indonesia,” jelas Mardyana dikutip dari siaran pers Bappebti.
Sembari menyusun instrumen anyar itu, Mardyana menyebut bahwa Bappebti telah melakukan pengawasan terhadap perdagangan aset kripto dan meminta laporan keuangan calon Pedagang Aset Kripto yang terdaftar di Bappebti.
Sosialisasi dan Edukasi
Hadirnya peraturan itu memang merupakan syarat penting agar masyarakat bisa terlindungi. Sebabnya bisnis ini memang tidak memiliki underlying yang jelas dan pihak yang bisa dmintai tanggung jawab jika terjadi sesuatu.
“Saat ini, masalahnya bagaimana konsumen mau komplain kalau ada permasalahan. Hal ini terjadi karena penjualnya bukan institusi (perusahaan) tetapi lebih individu-individu. Ini yang menjadi masalah sehubungan dengan perlindungan konsumen dan pelanggaran pidana,” jelas seorang pengacara, Justika, Haghia Sophia Lubis dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu.
Menurutnya, aspek perlindungan konsumen tersebut harus diatur agar investor dapat mengetahui mekanisme pelaporan apabila menghadapi penipuan dalam aset kripto ini. Selain itu, regulasi sehubungan perlindungan konsumen ini juga dapat memberi kepercayaan bagi masyarakat untuk berinvestasi pada aset kripto. “Apabila industrinya dikembangkan maka mendatangkan pajak dan income,” jelas Sophia.
Sayangnya, Sophia melanjutkan pemahaman konsumen mengenai aset kripto juga masih rendah saat ini. Sehingga, risiko penipuan tersebut tinggi menimpa para investor yang masih awam. Contohnya, investor masih belum mengetahui perbedaan produk kripto sebagai mata uang dan aset komoditi. Untuk itu, dia menekankan setiap pihak untuk mengedukasi konsumen atau investor mengenai produk kripto ini.
Apalagi terdapat perbedaan penggunaan produk kripto sebagai mata uang dan aset. Sebagai mata uang, BI telah menyatakan pelarangan produk kripto karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Demikian juga dengan peringatan yang dilontarkan OJK tentang risiko tinggi dari trading aset kripto. Bahkan OJK telah memblokir sejumlah entitas yang memperdagangkan aset kripto. Sedangkan, produk kripto sebagai aset berjangka yang dapat diperdagangkan saat ini telah diperbolehkan sehubungan Peraturan Bappebti Nomor 5/2019.
Menurut Fajar Wibhiyadi, Presiden Direktur PT Kliring Berjangka Indonesia Persero, sosialisasi mengenai penggunaan aset kripto perlu terus dilakukan untuk memberi pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat membedakan produk kripto sebagai mata uang dan aset berjangka.
Sementara itu, Head of Legal PT Hara (perusahaan berbasis Blockchain), Tom Malik menjelaskan otoritas saat ini belum memandang aset kripto sebagai produk investasi yang setara dengan pasar modal. Sebab, apabila dibandingkan dengan sektor pasar modal, perputaran dana industri kripto masih tertinggal jauh. Meski demikian, Tom menilai aspek perlindungan konsumen tidak dapat disampingkan sehingga peraturan Bappebti proaktif dalam mengatur secara tegas mengenai hal tersebut. Menurutnya, industri kripto ini akan terus tumbuh menjadi alternatif investasi bagi masyarakat.
Singkat kata, peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bappebti dinilai masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen yakni terkait prosedur komplain oleh investor bila terjadi suatu kerugian dimana penjualnya bukan sebuah perusahaan (institusi) melainkan lebih kepada individu-individu yang menjual aset mereka. Aspek perlindungan hukum bagi investor merupakan hal yang harus diatur oleh Bappebti agar para investor dapat mengetahui prosedur pelaporan apabila dirugikan akibat tindak kriminal dalam internet atau cyber crime.

















