JAKARTA, Stabilitas– Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melantik sebanyak sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II di lingkungan Kementerian Perindustrian. Adapun sembilan pejabat Eselon II Kemenperin yang dilantik, yakni R Hendro Marnoto sebagai Kepala Pusat Peningkatan Penguatan Produk Dalam Negeri, Yulia Astuti menjadi Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Jonni Afrizon sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri, M Arifin menjadi Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri, serta Dini Hanggandari sebagai Direktur Industri Logam.
Kemudian, Wawas Swathatafrijiah dilantik menjadi Inspektur IV, Iken Retnowulan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Agro, serta Ali Murtopo Simbolin dilantik menjadi Kepala Balai besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri.
Kepada para pejabat yang dilantik, Menperin meminta mereka ikut berkontribusi menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat memacu industri nasional agar lebih tangguh dan berdaya saing global terutama untuk mengimplementasikan peta jalan Making Indonesia 4.0 dalam menyongsong industri keempat.
“Kami menginginkan peran serta saudara-saudara untuk memberikan kontribusi terbaiknya dalam mewujudkan penerapan Making Indonesia 4.0 supaya berjalan dengan sukses. Kami sangat berharap kehadiran saudara sekalian sebagai pimpinan di lingkungan Kemenperin agar dapat mendorong efektivitas dan kemajuan industri sehingga industri Indonesia dapat bersaing di pasar global,” kata Menperin pada acara pelantikan tersebut di Kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (12/3).
Menurut Airlangga, pelantikan sembilan pejabat Eselon II ini merupakan langkah konsolidasi dalam rangka menata jabatan strategis guna meningkatkan kinerja kementerian. Selanjutnya, implementasi program kerja yang efektif diharapkan mendukung iklim investasi industri dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Menperin juga meminta para pejabat yang dilantik agar terus berinovasi dan tidak terjebak dalam rutinitas. Menurutnya, sebagai personel lembaga yang menjadi leading sector dari revolusi industri 4.0, para pejabat tidak boleh tertinggal dalam teknologi dan sistem yang digunakan sehari-hari. “Pemanfaatan inovasi dapat membantu tercapainya tujuan dan sasaran besar Kemenperin untuk kemajuan Indonesia,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Airlangga menegaskan, perlunya akselerasi secara maksimal beberapa program kerja utama Kemenperin, antara lain penguatan pendidikan vokasi melalui konsep dual system, pembangunan Politeknik dan Akademi Komunitas di kawasan industri, program Link and Match antara SMK dengan industri, Diklat 3 in 1, Sertifikat Kompetensi Tenaga Kerja Industri, serta Pengembangan SDM Industri 4.0.
Kemudian, pengembangan kawasan dan sentra industri. Pada periode 2015-2018, Pemerintah telah berhasil mengembangkan 13 kawasan industri baru di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, serta 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) di 22 Kota dan Kabupaten di luar Pulau Jawa.
Selanjutnya, pengembangan wirausaha baru, dengan target lahirnya 5.000 wirausaha baru di 2019 melalui program e-Smart IKM dan program Satripreneur yang menjangkau hingga 20 pondok pesantren. Selanjutnya, Program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), super tax deduction untuk investasi pada pendidikan vokasi dan inovasi, serta pengembangan ‘mobil pak tani’ Alat Mekanis Multi Guna Pedesaan (AMMDes) untuk mendorong pengembangan industri komponen kendaraan.
“Oleh karena itu, kami mengharapkan kontribusi dan kerja sama Saudara-Saudara sekalian demi tercapainya program prioritas sehingga tercapai tujuan dan sasaran Kemenperin,” tegasnya.
Airlangga menambahkan, program prioritas pengembangan SDM diperlukan untuk melahirkan SDM industri yang maju, unggul, dan andal. Mereka tidak hanya diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah mendasar seperti pemenuhan kebutuhan, namun juga mampu memenangkan persaingan global.
“Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga momentum kinerja perekonomian kita yang tumbuh dengan positif dari segi industri. Berbagai reformasi untuk peningkatan investasi dan ekspor harus terus digulirkan untuk memperkuat kepercayaan para pelaku usaha, agar bisa menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya, membuka lapangan pekerjaan, dan mengatasi pengangguran,” imbuhnya. (Is)
