Memang selalu ada alasan untuk sebuah kejadian. Saat ini perekonomian Indonesia tengah berjalan menuju pelambatan yang nyata. Tandanya sudah muncul ketika pada kuartal pertama, pertumbuhan tahunan hanya mampu menyentuh angka 4,71 persen. Kemudian tandanya makin jelas ketika pada kuartal kedua pertumbuhan melemah lagi dan hanya mampu mencapai 4,67 persen.
Pencapaian itu jelas akan membuat upaya pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan tahun ini sebesar 5,4 persen menjadi sangat sulit, jika tidak mau dibilang mustahil.
Pertumbuhan triwulanan yang melemah dua periode berturut-turut itu sejatinya tidak menjadi masalah ketika indikator ekonomi lain masih menunjukkan perbaikan. Akan tetapi hingga Agustus, perbaikan dalam indikator-indikator ekonomi yang lain masih jauh dari harapan. Meski begitu pemerintah selalu memiliki alasan terhadap setiap penurunan indikator itu dan juga kegagalan mencapai target.
BERITA TERKAIT
Ketika pada triwulan pertama pertumbuhan ekonomi melempem, pemerintah mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh adanya perubahan anggaran negara yang dilakukan di awal tahun sehingga banyak belanja pemerintah yang belum direalisasikan.
“Tahun sebelumnya, APBN-P biasanya dilakukan di semester II sekitar bulan Juni atau Agustus. Tahun ini dilakukan di awal tahun dan baru selesai kemarin bulan Februari. Ditambah proses administrasi dan lainnya jadi baru bisa jalan bulan April atau Mei ini,” ujar Deputi bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Leonard VH. Tampubolon, Mei lalu.
Singkatnya karena anggaran belum ditetapkan maka instansi pemerintah menunda pengeluaran dana pembangunan yang seharusnya bisa menggerakkan perekonomian. Alasan tersebut bisa diterima.
Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi triwulan kedua yang kembali di bawah 5 persen tentu tidak bisa diterima jika tetap memakai alasan pencairan anggaran pemerintah masih mandek. Untuk pelemahan pertumbuhan kuartal kedua yang hanya 4,67 persen pemerintah punya alasan lain.
Menurut Sofyan Djalil yang saat itu masih menjabat Menteri Koordinator rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua lantaran kondisi global masih buruk. Hal itu ditandai dengan pelemahan harga komoditas. “Kalau anda lihat data per wilayah, yang memproduksi komoditas itu pasti kena hard hit, Sumatera, Kalimantan. Tapi saya belum dapat data lebih detil,” kata dia awal Agustus.
Pejabat yang kini digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas itu mengatakan bahwa perolehan di kuartal kedua tidak lebih buruk dibanding kuartal sebelumnya. “Ibarat orang melihat gelas setengah kosong atau setengah penuh. Kalau gelas setengah penuh artinya adalah masih positif. Artinya kita itu di kuartal kedua ini tidak lebih memburuk dibandingkan dengan kuartal kesatu.”
Kendati demikian, Sofyan tetap optimistis ekonomi Indonesia bakal membaik di sisa tahun ini. Dia berharap, pertumbuhan ekonomi nasional pada akhir tahun bisa mencapai 5 persen. “Di semester II kami yakin. Karena penyerapan belanja pemerintah kan polanya kuartal I rendah, kuartal II naik sedikit, tiga lebih tinggi, empat baru itu,” kata dia. “Secara overall mudah-mudahan bisa capai 5 atau 5,1 persen. Jadi harus tumbuh kuartal III ini di atas 5 persen.”
Janji Pemerintah
Berbagai pelemahan dalam bidang ekonomi memang tidak bisa menahan orang untuk lantas menyalahkan pemerintahan saat ini. Kondisi itu dapat dipahami mengingat masyarakat tengah terancam oleh kenaikan bahan makanan belakangan ini, nilai tukar rupiah yang melemah, bahkan di beberapa daerah sudah mulai ada PHK besar-besaran.
Tak sedikit orang mengkhawatirkan kondisi saat ini akan terjadi seperti yang terjadi pada 1997 yang membuat pemerintah menjadi jatuh. Namun, kesigapan pemerintah yang harus secepatnya mencari solusi dan dapat mengendalikan semua permasalahan yang tengah menghantui masyarakat terutama masalah ekonomi, tentu dinantikan banyak pihak.
Kenyataan itu seperti bertolak belakang dengan janji-janji pemerintah selama ini yang akan mengupayakan percepatan penyerapan belanja infrastruktur, mendorong sektor investasi serta meningkatkan kinerja sektor ekspor.
Sebagai perbandingan, selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono 2009-2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 5,9 persen per tahun. Dengan pencapaian tersebut, di antara negara-negara kelompok G 20, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya kalah dari China.
Sementara itu, pemerintahan Joko Widodo yang berjanji akan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata pada tingkat 7 persen per tahun, di tahun pertamanya tampaknya tidak akan selamat membawa ekonomi ke 5 persen. Selain itu janji akan menyediakan 15 juta lapangan kerja baru atau 3 juta per tahun juga akan sangat berat.
Soal Nilai Tukar
Sementara itu mengenai pelemahan rupiah, pemerintah pun banyak menemukan kambing hitam. Pada awal tahun, tepatnya di bulan Januari, ketika rupiah mulai melemah di level Rp12.750-an, pemerintah menyalahkan kondisi kisruh di Yunani, negara yang dalam dua tahun terakhir dilanda resesi.
“Jadi ada persoalan faktor eksternal, terutama kemarin gara-gara Yunani (Greece) itu, partai kiri yang keliatan votingnya Greece menakutkan orang karena restrukturisasi ekonomi Uni Eropa, jadi terganggu,” kata Sofyan Djalil, yang masih menjabat sebagai Menko Perekonomian.
Berlanjut pada bulan berikutnya ketika rupiah mulai memasuki zona Rp13.000 per dollar AS pemerintah menyatakan bahwa hal itu dikarenakan proyeksi negatif pasar terhadap pertumbuhan ekonomi China.
Sampai pada puncaknya pada Agustus lalu ketika Presiden Jokowi mengatakan bahwa pelemahan rupiah disebabkan memanasnya hubungan antara Korea utara dan Korea Selatan. “Sehari dua hari ini berpengaruh (pelemahan rupiah) karena ramainya Korea Selatan dan Korea Utara,” kata Jokowi saat mengumpulkan seluruh gubernur, kapolda dan kajati di Istana Bogor pada Senin (24/8).
Akan tetapi, menurut ekonomi, alasan pemerintah yang banyak menyalahkan faktor eksternal merupakan pilihan kebijakan yang tidak tepat.
Bahkan menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati justru buruknya kinerja pemerintahlah yang menjadi penyebab utama melambatnya pertumbuhan ekonomi.
“Alasannya selalu mitra dagang. Sebenarnya biang keroknya siapa, biang kerok utama itu karena konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah cuma naik 2,28 persen,” kata dia.
Konsumsi pemerintah, lanjut Enny, seharusnya bisa meningkat 4-5 persen. Tentu hal itu membuktikan minimnya penyerapan anggaran pemerintah.
Dengan begitu, pemerintah gagal memberikan stimulus terhadap pergerakan ekonomi. Seharusnya dengan penyerapan anggaran yang efektif melalui pembangunan infrastruktur bisa menggerakkan perekonomian. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga bisa mendorong geliat dunia industri, karena infrastruktur merupakan fasilitas utama dalam kegiatan industrialisasi. “Tapi pemerintah selalu menyalahkan mitra dagang. Bahkan pemerintah bangga inflasi pada bulan puasa rendah,” ujar Enny.
Hal ini, lanjut dia, memberi efek berantai pada kegiatan ekonomi secara nasional. Karena anggarannya belum ditetapkan, instansi pemerintah dari mulai Kementerian, Lembaga hingga Pemerintah Daerah menunda pengeluarannya.
“Sebenarnya kalau sifatnya pengeluaran rutin mereka bisa keluarkan. Tapi ada kekhawatiran sehingga mereka memilih menunggu, karena dilematis. Kalau mereka belanja (melakukan pengeluaran) di saat anggaran belum ditetapkan, mereka bisa kena masalah temuan BPK kalau begitu anggaran ditetapkan ternyata belanja mereka lebih tinggi,” ujar dia.
Memang selalu ada alasan untuk sebuah kejadian. Namun jika itu digunakan untuk menghindari tanggung jawab atau menyembunyikan ketidakmampuan, maka hal itu hanya alasan yang dibuat-buat.
















