Saat pesta ulang tahun kemerdekaan bulan lalu, muncul berita cukup mengagetkan: Direktur Utama Pertamina Galaila Karen Agustiawan mundur dari jabatannya. Banyak teori menyertai pengunduran diri mantan Direktur Hulu Pertamina itu, namun banyak yang berpendapat, itu hanya gunung es dari masalah klasik yang tak pernah selesai: subsidi bahan bakar minyak.
Subsidi BBM memang selalu menjadi momok semua pihak yang mengendalikan roda pemerintahan. Dari waktu ke waktu selalu muncul gagasan untuk menghapus subsidi, namun yang terjadi adalah subsidi yang terangkum dalam sektor energi itu terus membesar. Sejatinya hal itu bukan soal, jikalau yang menikmati betul-betul masyarakat golongan kurang mampu.
Dalam Rancangan APBN 2015, alokasi anggaran subsidi BBM mencapai Rp291,1 triliun. Angka itu naik Rp44,6 triliun dibandingkan dengan jatahnya dalam APBN Perubahan 2014 yang dipatok Rp246,5 triliun. Menjadi lebih tinggi, karena APBN 2015 harus menerima beban limpahan subsidi BBM tahun sebelumnya sebesar Rp 46,3 triliun. Adanya limpahan itu karena pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk subsidi yang dianggarkan pada 2014.
Mundurnya Karen dari jabatannya dinilai sebagai puncak kekesalan terhadap kebijakan pemerintah di bidang energi yang tidak jelas, dan cenderung berubah. Sebagaimana dikatakan pengamat M Said Didu, bahwa Karen terlihat sudah capek menghadapi pemerintah yang kerapkali membuat Pertamina justru merugi. “Saya bisa menganalisis penyebab Karen mundur karena dia capek menghadapi dilema hadapi kebijakan pemerintah yang tidak profesional, seperti pengelolaan BBM subsidi yang berubah tiap saat,” ujar Said.
Menurut mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu, salah satu bentuk tidak profesionalnya pemerintah terhadap Pertamina adalah melarang BUMN migas itu menaikkan harga elpji non-subsidi 12 Kg. Padahal, jika harga BBM itu tidak dinaikkan, perseroan bakal merugi cukup besar. Saat ini saja Pertamina sudah rugi Rp6 triliun dari bisnis elpiji 12 kg itu. Jika Pertamina rugi, ini berimplikasi hukum kepada direksi. Dan, Bos PLN Nur Pamudji juga sudah lebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya sejak tahun lalu.
Mundurnya bos Pertamina tentu menambah persoalan yang akan dihadapi pemerintahan baru. Saat ini, Indonesia sudah berada di ambang krisis minyak. Cadangan minyak bumi yang dimiliki Indonesia hanya tersisa 14 persen. Sepanjang 50 tahun sudah 22 miliar barel dikeluarkan dari perut bumi Nusantara dan dalam tempo itu cadangan minyak Indonesia telah merosot lebih dari 75 persen. Ini adalah penurunan cadangan minyak paling tajam dan cepat di Asia.
Blok-blok besar yang selama ini menjadi andalan produksi minyak Indonesia semakin tua dengan tingkat produktivitas yang menurun. Beragam cara dan teknologi untuk optimalisasi produksi termasuk melalui enhanced oil recovery telah dilakukan. Namun, produksi dari sekitar 10 ladang minyak besar yang dikelola oleh perusahaan multinasional tersebut rata-rata menurun tajam.
Sebaliknya, konsumsi minyak Indonesia semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan dan permintaan mobil baru. Di saat industri mengurangi ketergantungan pada BBM yang berharga mahal, sektor transportasi justru makin haus untuk mengkonsumsi minyak. Bahkan, pertumbuhan konsumsi minyak dari sektor transportasi mencapai rata-rata 6 persen per tahun. Akibatnya, transportasi menjadi sektor paling dominan (melebihi 75 persen) dalam mengonsumsi minyak Indonesia.
Persoalannya, dampak ketimpangan antara produksi dan konsumsi minyak Indonesia yang kian menganga tidak hanya berhenti pada lonjakan impor minyak maupun BBM. Kesenjangan ini telah memberikan dampak lanjutan serius bagi perekonomian negara.
Selain memicu defisit neraca perdagangan, peningkatan konsumsi dan impor minyak dan BBM telah memberatkan fiskal, meningkatkan defisit migas dan defisit neraca perdagangan, membebani cadangan devisa hingga menekan nilai tukar rupiah.
Sebagai gambaran, saat defisit migas mencapai puncaknya pada Juli 2013 yang mencapai minus 1,85 miliar dollar AS, defisit neraca perdagangan juga mencapai puncak sepanjang sejarah Indonesia, yakni minus 2,3 miliar dollar AS. Besarnya kebutuhan valas untuk impor migas membuat cadangan devisa terkuras sehingga mencapai level terendah pada Agustus 2013, menjadi 92 miliar dollar AS. Pada periode itu, kurs rupiah juga terjun bebas hingga 7 persen menjadi rata-rata Rp 10.900 per dollar AS.
Tren kenaikan konsumsi dan penurunan produksi minyak diperkirakan akan berlanjut pada lima tahun mendatang, saat pemerintah baru berkuasa. Peningkatan penjualan mobil sebesar 7 persen per tahun selama periode 2012 – 2018 menjadi pemicu utama peningkatan konsumsi BBM.
Dalam beberapa tahun, Indonesia bukan hanya akan menjadi importir minyak berpengaruh. Laporan Wood Mackenzie pada 2013, bahkan memperkirakan Indonesia akan menjadi importir BBM terbesar di dunia pada 2018 dan penyumbang defisit BBM terbesar di Asia Pasifik. Pada 2019, selisih antara konsumsi dan produksi minyak juga diperkirakan akan mencapai 1 juta barel per hari sehingga impor minyak dipastikan bakal meningkat.
Karena itu, tantangan dan ancaman krisis minyak bakal dihadapi oleh pemerintah baru. Beban berat akibat lonjakan impor minyak dan BBM akan kembali menjadi ancaman serius terhadap neraca perdagangan, neraca pembayaran, cadangan devisa dan nilai tukar rupiah.
Pilihan Minim
Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri, pemerintah memang tidak memiliki banyak pilihan terkait dengan subsidi BBM. Dia menyebut, yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah mencoba mengerem laju konsumsi BBM subsidi agar tidak lebih dari 46 juta kiloliter. Dan itu harus dilakukan dengan tegas, kendati diambil dengan pendekatan yang baik.
Pasalnya, ketika pemerintahan SBY mengendalikan konsumsi dengan menghapus BBM subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di beberapa tempat, pro kontra langsung muncul. Padahal, tanpa pengendalian konsumsi, jatah BBM subsidi 46 juta kiloliter akan habis pada pertengahan Desember 2014. Jika itu terjadi, pemerintahan mendatang mendapat masalah besar karena kelangkaan BBM. Karena itu, untuk tahun depan kuota BBM subsidi dinaikkan menjadi 48 juta kiloliter untuk mencukupi kebutuhan karena bertambahnya jumlah mobil dan motor.
Memang, selain pembatasan konsumsi, presiden terpilih nanti harus punya niat melakukan pemotongan subsidi BBM secara gradual, kendati di tahun 2015 dihadapkan dengan alokasi subsidi energi yang sangat tinggi. Berbeda dengan subsidi listrik yang diperkirakan hanya Rp 72,4 triliun alias turun signifikan daripada perkiraan 2014 yang mencapai Rp 103,8 triliun. Karena memang subsidi listrik diarahkan khusus untuk pelanggan kecil.
Presiden Joko Widodo sendiri mengaku keberatan dengan alokasi subsidi yang dicantumkan dalam RAPBN 2015. Bagi dia, peningkatan subsidi BBM yang mencapai Rp44,6 triliun terlalu besar dan seharusnya dialihkan untuk anggaran pembangunan. “Anggaran pembangunan sangat kecil. Yang diharapkan kan anggaran pembangunan semakin besar, bukan biaya rutin atau anggaran subsidi yang makin besar,” ujar dia.
Dia menegaskan, apabila subsidi terlalu besar, maka ruang fiskal menjadi lebih sempit. Namun, apabila anggran subsidi ditekan, akan ada ruang fiskal lebih besar. Ruang fiskal tersebut bermanfaat untuk memberikan ruang bagi pemerintahan baru menempatkan program-program prioritasnya. Jokowi mencontohkan anggaran PLN untuk BBM bisa ditekan dengan mengganti dengan batu bara. “Ini bisa efisiensikan Rp 60-Rp70 triliun,” kata dia.
Sementara itu, Presiden Yudhoyono dalam pidato pengantar RAPBN 2015 dan Nota Keuangannya, mengakui bahwa subsidi belum tepat sasaran. Dinyatakan SBY bahwa pemerintah menyadari bahwa dalam pelaksanaannya, penyaluran subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat berpendapatan rendah, sebagian juga masih dinikmati oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi.
Oleh karena itu, lanjut SBY, sejumlah kebijakan yang selama ini telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi energi dan juga alokasi subsidi yang lebih tepat sasaran perlu terus dilakukan pada 2015. “Untuk melanjutkan kebijakan tersebut, perlu diambil langkah-langkah kebijakan berupa peningkatan efisiensi subsidi energi melalui ketepatan target sasaran, penyaluran subsidi non-energi secara lebih efisien, penajaman penetapan sasaran dan penyaluran dengan memanfaatkan data kependudukan yang lebih valid, dan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi,” papar SBY.
Menteri Keuangan Chatib Basri menghitung jika pemerintah mendatang menaikkan harga BBM bersubsidi pada 2015, maka defisit APBN tahun 2015 bisa di bawah 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dalam Rancangan APBN 2015, besaran defisit diproyeksi di kisaran 1,7-2,5 persen dari PDB.
Dia menjelaskan, dengan besaran PDB nasional yang saat ini mencapai sekitar Rp 10.000 triliun, pengurangan defisit sebesar 0,1 persen akan menghemat sekitar Rp 10 triliun. Sehingga jika defisit anggaran diturunkan dari 1,7 persen ke 1,3 persen, maka menghemat 0,4 persen defisit atau sama dengan Rp 40 triliun.
Jika dilihat dari konsumsi BBM bersubsidi, lanjut Chatib, kenaikan harga BBM Rp1.000 per liter dengan total kuota sekitar 48 juta kiloliter (RAPBN 2015) akan menghemat anggaran Rp 48 triliun. Penghematan yang lebih besar bisa memungkinkan jika kenaikan harga BBM bersubsidi lebih besar sehingga ekspansi belanja pemerintah baru bisa lebih efektif dan tepat sasaran.
“Tergantung pemerintah nanti ingin membuat defisit 1,7 persen dengan subsidi BBM yang berkurang. Jadi ruang fiskal lebih banyak sehingga alokasi untuk infrastruktur dan pertumbuhan bisa didorong,” ujar Chatib.
Waktu Tepat
Sudah sejak tahun lalu, sejatinya sejumlah pengamat menilai bahwa pemerintah SBY perlu menaikan harga BBM bersubsidi. Hal ini harus dilakukan, untuk mencegah jurang defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan agar tidak terlalu besar. Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) baru saja mengumumkan defisit transaksi berjalan pada kuartal II-2014 mencapai 9,1 milliar dollar AS atau 4,27 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit ini membengkak hingga dua kali lipat dibandingkan kuartal sebelumnya yang hanya 4,2 miliar dollar AS, atau 2,1 persen dari PDB. Tingginya defisit ini utamanya disebabkan oleh defisit neraca perdagangan, yang disebabkan oleh tingginya impor minyak.
“Kalau tidak dinaikan (harga BBM bersubsidi) sekarang, akan lebih sulit bagi defisit transaksi berjalan untuk mencapai target,” ujar Ali Setiawan, Managing Director Global Markets HSBC Indonesia, dalam paparan publiknya.
Menurutnya pada kuartal III-2014, neraca perdagangan akan lebih sulit untuk menguat, karena konsumsi masyarakat terus meningkat. Sementara perekonomian China dan India sebagai tujuan ekspor, masih mengalami perlemahan.
Hal senada disampaikan oleh Direktur Institute for Economic and Social Research I Kadek Dian Sutrisna Artha. Dia tidak yakin defisit transaksi berjalan akan mencapai target dibawah 3 persen seperti yang ditargetkan pemerintah, jika pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM bersubsidi. “Saya rasa Pak SBY tidak akan (berani) menaikan harga BBM dan akan menyerahkannya ke pemerintahan mendatang,” ujar dia.
Padahal, menurutnya akan lebih adil jika pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi saat ini. Sehingga beban pemerintahan selanjutnya akan lebih ringan. Di sisi lain, tingkat inflasi yang sejak awal tahun hingga saat ini masih bisa terjaga, akan membuat dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi tidak akan terlalu besar.
Selain itu, kata Kadek, perlu ada pendidikan kepada masyarakat mengenai penggunaan subsidi BBM, yang lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Sehingga masyarakat mengerti bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi ini bukanlah hal yang negatif. “Lalu selanjutnya subsidi tersebut harus diubah menjadi subsidi orang, bukan barang. Seperti (subsidi) pendidikan atau kesehatan,” tutupnya.
Maka dari itu, pengamat ekonomi Aviliani menilai setelah pemerintah baru terpilih merupakan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM. Alasannya inflasi Januari hingga Juli yang masih tergolong rendah. Sehingga meski inflasi akan naik tinggi karena imbas kenaikan harga BBM, inflasi di tahun berikutnya akan kembali turun.
Menurutnya kenaikan harga BBM yang bertahap justru akan menaikan harga lebih tinggi. Sebab secara psikologis industri akan menaikan harga secara signifikan saat ada kenaikan harga BBM. “Baru ada isu saja kenaikan harga kan sudah tinggi. Kalau bertahap kenaikannya akan lebih tinggi,” ujar Aviliani di kantor Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Jakarta.
Ia menilai semakin lama pemerintah menaikan harga BBM, defisit transaksi berjalan akan semakin meningkat. Selain itu nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga akan semakin melemah. “Jadi masalahnya akan lebih banyak kalau tidak menaikan harga BBM,” tuturnya.
