Ujian Pertama Presiden Jokowi

Isu mengenai harga bahan bakar kendaraan, dan sekaligus juga mengenai subsidi memang sudah menjadi momok menakutkan bagi setiap pemerintahan pasca kejatuhan orde baru. Sejak Indonesia divonis menjadi negara pengimpor minyak, harga minyak dunia dan juga besarna subsidi di anggaran negara menjadi perhatian utama setiap pemerintahan.
Dan kini, Presiden terpilih Joko Widodo, juga akan menghadapi masalah serupa. Namun demikian, tidak seperti presiden-presiden sebelumnya, presiden yang berpasangan dengan Jusuf Kalla ini justru mengambil pendekatan yang berbeda terkait pengambilan keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) ini.
Menjelang penobatannya pada bulan depan, Joko Widodo lewat tim yang dibentuk untuk mempersiapkan transisi pemerintahan pasca diumumkan menang dalam pemilihan presiden Juli lalu, berkali-kali mengeluh bahwa ruang fiskal yang dimilikinya sangat terbatas.
Pasangan yang tenar disebut Jokowi-JK menilai bahwa anggaran subsidi yang ditetapkan pemerintahan sekarang yang mencapai Rp433,51 triliun, itu terlalu besar. Terutama subsidi energi yang mencapai Rp363,53 triliun.
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada Agustus lalu menyampaikan rencana anggaran 2015 dan perubahan anggaran 2014 kepada DPR. “RAPBN 2015 kita susun dengan defisit mencapai 2,32 persen, sedangkan defisit di APBN Perubahan 2014 mencapai 2,4 persen, artinya defisit saat ini belum mengancam keselamatan APBN kita,” kata Yudhoyono pada wawancara eksklusif yang ditayangkan di laman Youtube.
Menurut Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor, desakan agar pemerintah SBY menaikkan harga BBM, secara tidak langsung menunjukkan sikap Presiden Jokowi yang tidak berani mengambil risiko untuk menaikkan harga BBM. Mantan Walikota Solo tersebut dianggap tidak ingin menanggung risiko sendirian.
Desakan yang meminta agar Presiden SBY menaikkan harga Bahan Bakat Minyak mengesankan ingin membuat citra buruk bagi pemerintahan saat ini. Langkah tersebut juga dianggap upaya mencari keuntungan bagi diri sendiri. “Kalau sampai meminta-minta SBY agar menaikkan BBM mengesankan ingin membuat jelek pemerintahan SBY dan menguntungkan dirinya sendiri,” ujar Firman Noor, seperti dikutip dari sebuah harian daerah.
Dia menandaskan, bahwa Jokowi ingin dilihat agar kebijakan menaikan harga BBM memang sudah ada dari pemerintahan sebelumnya. Menurut Firman, kalaupun harus menaikkan harga BBM, akan lebih elegan jika Joko Widodo melakukannya dengan cara-cara yang ‘manis’. Misalnya dengan menjelaskan kepada masyarakat alasan kenaikan harga tersebut.
Pendapat tersebut, disokong oleh politisi Partai Demokrat Ramadhan Pohan. Dia meyakini bahwa Presiden SBY tidak akan menuruti permintaan presiden terpilih, untuk menaikkan harga BBM. Pasalnya, jika SBY bersedia menaikkan harga BBM sama saja dengan masuk jebakan.
“Yang sekarang, masalahnya bahwa meminta Pak SBY menaikan BBM sama saja dengan memberikan ‘jebakan batman’,” kata Pohan yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.
Menurut Pohan, selama dua periode SBY menjadi presiden, dia sudah menaikkan harga BBM sebanyak empat kali dan itu tidak pernah dilakukan hanya karena pengaruh kekuatan manapun termasuk intervensi internal partainya sendiri. Pasalnya, persoalan kenaikkan BBM menyangkut keberlangsungan negara.
Meski begitu, tampaknya kenaikkan harga BBM merupakan langkah yang akan dipilih pemerintahan Jokowi-JK setelah dilantik 20 Oktober. Saat ini Tim Transisi telah menyiapkan beberapa alternatif opsi kenaikan harga BBM bersubsidi. Beberapa opsi tersebut sudah mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, dampak yang akan terjadi, serta beberapa aspek pertimbangan lainnya. Salah satu opsi adalah menaikkan BBM pada November tahun ini.
Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjajanto menyatakan semua opsi yang diusulkan merupakan pilihan yang logis untuk mengamankan ketahanan anggaran negara. Karena simulasi opsi kenaikkan BBM juga mempertimbangkan proses politik yang berlangsung dalam pembahasan anggran dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Andi mengungkapkan alternatif kenaikan harga BBM sebenarnya bisa di lakukan pada bulan ini, jika pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai niat untuk itu. Kalau pun tidak, waktu penerapan kebijakan tersebut dapat dilakukan pada November mendatang. Jika masih sulit dilakukan, opsi yang tepat adalah Maret 2015.
“Kalau misalnya tidak ingin masyarakat terganggu, maka (kenaikannya) Rp 500. Tapi kalau seandainya pemerintah siap untuk lakukan bantalan sosial, bisa langsung Rp 3.000,” ujar Andi.
Angota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan partainya terus mensimulasikan berbagai upaya penanggulangan persoalan fiskal, selain mengurangi subsidi BBM. Namun, jika pilihannya adalah menaikkan harga BBM bersubsidi, harus ada persiapan yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko dari dampak kebijakan tersebut.
“Semua sedang dihitung. Ada 3 prakondisi yang harus disiapkan. Pertama, tata niaga BBM harus diefisienkan dari hulu ke hilir. Kedua, program-program pengendalian BBM bersubsidi dijalankan, termasuk konversi. Ketiga, jaring pengaman sosial disiapkan dengan baik,” ujar Hendrawan.
Menjebak vs Dijebak
Sementara itu, ekonom menilai pemerintahan Jokowi harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi setelah dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober. Karena jika pemerintahan Jokowi tidak langsung menaikkan, maka BBM akan langka sepanjang Desember tahun ini.
Mengacu pada perkiraan PT Pertamina (Persero), dengan pengendalian BBM bersubsidi seperti yang diterapkan pertamina saat ini, kuota BBM bersubsidi akan habis pada November tahun ini. Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga pemerintahannya berakhir bulan Oktober.
Ekonom Universitas Airlangga Rudi Purwono mengatakan tidak ada pilihan lain bagi pemerintahan Jokowi untuk langsung menaikkan harga. Karena tidak mungkin lagi merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2014. “Menaikkan BBM bersubsidi memang pahit, tapi lebih pahit lagi kalau tidak ada BBM,” kata dia.
Menurut Rudi, pemerintah tidak bisa lagi mengeluarkan dana untuk membeli BBM bersubsidi, jika kuota yang ditetapkan pada APBNP 2014 sebesar 46 juta kiloliter sudah habis. Artinya, kemungkinan besar masyarakat hanya bisa membeli BBM nonsubsidi. Masyarakat baru bisa mendapatkan BBM bersubsidi pada awal tahun depan.
Meski begitu, ekonom Universitas Gajah Mada (UGM) Tony Prasetiantono memiliki usulan lain. Dia menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan kenaikkan harga BBM bersubsidi sebelum pemerintahannya berakhir. Namun saat mengumumkannya, SBY harus didampingi oleh pemerintahan yang baru.
Hal ini dilakukan agar kebijakan menaikkan BBM merupakan hasil keputusan dari pemerintah yang lama dan yang baru. Sehingga, tidak ada yang merasa terjebak atapun menjebak, seperti pandangan banyak orang. Seperti diketahui, saat ini pendukung Jokowi terus mendesak pemerintahan SBY untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sedangkan SBY menyatakan tidak mungkin mengeluarkan kebijakan tersebut karena tahun lalu baru saja menaikkan harga BBM bersubsidi dan tahun ini sudah menaikkan tarif listrik dan bahan bakar gas.
“Waktu yang baik menaikan BBM pada bulan ini, karena kuota BBM bersubsi akan habis. Tapi sebaiknya pengumuman kenaikan, Pak SBY di dampingi oleh presiden terpilih Joko Widodo,” ujar Tony.
Di sisi lain, Presiden SBY membantah bahwa kebijakannya untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi membebani pemerintahan mendatang. Ia justru menyebut bahwa pada masa transisi dari pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri ke dirinya, dia tidak pernah protes karena diwarisi keharusan menaikkan harga BBM subsidi.
“Tidak baik menurut saya kalau menuduh sebuah pemerintahan membebani pemerintahan lain. Setiap pemimpin hadapi tiap tantangan. Lagi-lagi contohlah tahun 2005 ketika saya naikkan harga BBM yang persentasenya itu tinggi. Saya tidak pernah katakan pemerintahan Bu Megawati bebani pemerintahan saya, tidak,” kata SBY.
SBY mengingatkan, setiap pemerintahan selalu mendapat tantangan dan risiko masing-masing. Pemerintahan mendatanglah yang harus menjawabnya.
Lebih jauh, SBY menilai bahwa langkahnya melakukan pertemuan dengan presiden terpilih Joko Widodo di Bali beberapa waktu lalu adalah sejarah baru. Meski begitu, ia menolak mengikuti kemauan dari pemerintahan mendatang. “Saya pun ingin membantu, tetapi kan tidak berarti semua harus mengikuti apa yang diinginkan pemerintahan yang akan datang. Kita harus hormati kebijakan masing-masing (pemimpin),” ucap SBY.
Pengamat ekonomi dan keuangan, Yanuar Rizky mengatakan bahwa persoalan mencabut subsidi atau tidak dengan pilihan mengubah harga BBM akan terus menjadi polemik. Untuk itu, kata dia, soal kisruh BBM ini harus diselesaikan dari akar masalahnya.
Menurut dia, pemerintah baru harus menyelesaikan polemik ini agar tidak terjadi lagi di masa mendatang dengan membangun transportasi publik. “Transportasi publik yang tidak tersedia membuat orang ramai-ramai membeli kendaraan pribadi. Ketika ada kenaikan harga maka konsumsi BBM juga melonjak,” kata dia.
Jadi menurut Yanuar, pemerintah baru harus berinvestasi dalam transportasi publik. “Kalau kita mau terlepas dari sandera polemik harga BBM maka berinvestasilah ke infrastruktur transportasi publik. Agar di masa depan terjadi pergeseran barang publik dari BBM ke transportasi publik,” jelas dia.