JAKARTA, Stabilitas.id – Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral kawasan ASEAN berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan memajukan integrasi keuangan terhadap prospek ekonomi yang tidak menentu (uncertain).
Hal tersebut disampaikan dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) yang diselenggarakan secara kolaboratif oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (31/3/23).
Pertemuan ini dihadiri oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari sembilan negara ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam).
Selain itu, turut hadir perwakilan dari enam organisasi internasional, yaitu Asian Development Bank (ADB), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), International Monetary Fund (IMF), Financial Supervisory Board (FSB), Bank for International Settlement (BIS) dan World Bank.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan peran penting dan strategis ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia.
“Untuk memastikan bahwa keberhasilan ini akan berkelanjutan, kita harus memperkuat kapasitas ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan yang pernah dialami di masa lalu, termasuk yang tidak kalah penting adalah menghadapi tantangan baru yang muncul saat ini, hingga tantangan dua puluh tahun ke depan,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Upaya tersebut terefleksikan dalam tema keketuaan Indonesia, yaitu ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. Dengan tema ini, Indonesia berharap bahwa ASEAN akan tetap relevan, strategis, dan penting bagi dunia, atau dengan kata lain ASEAN Matters.
“Hal ini menjadi suatu landasan bahwa kolaborasi dan kerja sama ASEAN yang kuat perlu dilakukan agar ASEAN mampu bertahan terhadap berbagai risiko yang dapat mengancam perekonomian kawasan,” ungkap Sri Mulyani.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa untuk menjawab tantangan ASEAN, anggota harus bekerja sama secara kolaboratif dan kooperatif.
“Sebagai Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan, kita harus memanfaatkan keahlian dan pengalaman kolektif kita untuk mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah yang mempromosikan ketahanan ekonomi, keberlanjutan, dan inklusi,” ungkap Perry.
Ia juga melanjutkan, hal tersebut mencakup tiga agenda berikut.
Pertama, memiliki pemahaman yang baik tentang dinamika stabilitas makroekonomi dan keuangan global dan regional serta mampu merumuskan bauran kebijakan yang optimal.
Kedua, memanfaatkan agenda global di bidang pembayaran lintas batas.
Ketiga, dengan dinamika pasar keuangan global saat ini yang sangat dipengaruhi oleh siklus kenaikan suku bunga yang cepat oleh bank sentral utama, lebih penting bagi pasar negara berkembang untuk melindungi sektor eksternal dari konsekuensi yang tidak diinginkan.
Untuk itu, ASEAN perlu menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kerja sama yang kuat, yang tergambar dalam Prioritas Ekonomi Indonesia (Priority Economic Deliverables/PED), untuk mengatasi risiko-risiko yang mengancam ekonomi kawasan.
Beberapa agenda turunan PED yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan adalah kesiapsiagaan kesehatan (health preparedness); pendanaan infrastruktur, perpajakan internasional, kerja sama kepabeanan dan cukai, inklusi keuangan digital untuk UMKM dan keuangan berkelanjutan.
Keenam agenda ini akan menguatkan kerja sama dan integrasi kerja sama sektor keuangan di ASEAN di bawah cetak biru 2025 dan akan membantu kawasan merespon tantangan global yang sedang dihadapi bersama untuk memastikan pemulihan ekonomi ASEAN.
Hasil pertemuan AFMGM pertama akan dilaporkan ke KTT ASEAN ke-42 yang akan diselenggarakan pada Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang kemudian akan dilanjutkan dengan AFMGM kedua pada Agustus 2023 di Jakarta.***
