Jakarta – Dalam rangka meningkatkan peran perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator akan mempermudah proses perijinan untuk melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO).
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan regulator mengkaji aturan perusahaan melaksanakan proses penawaran umum saham perdana di pasar modal Indonesia. "Kalau bisa diperpendek prosesnya, kenapa harus diperpanjang, hal itu harus mendapat perhatian," ujarnya di sela-sela acara Seminar Literasi Keuangan di Jakarta, Selasa (21/5).
Menurut dia, kemudahan perijinan akan melengkapi insentif yang diberikan pemerintah untuk mendorong perusahaan melantai di BEI. "Sedang kita pelajari untuk proses perijinan yang disederhanakan, tentunya akan melengkapi insentif yang diberikan pemerintah," jelasnya.
Selain insentif, kata Muliaman, OJK juga melakukan koordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Langkah itu guna mendorong perusahaan menengah untuk melaksanakan penawaran umum saham perdana.
Kendati demikian, Muliaman menuturkan emiten untuk memperhatikan kinerja perusahaan. Di sisi lain, perseroan menerapkan tata kelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance/gcg). "OJK akan memperhatikan aspek ini, agar kinerja emiten baik dalam aspek keuangan, dan juga aspek lainnya, sehingga masyarakat percaya antara kinerja emiten pasar modal Indonesia lebih baik dibandingkan pasar modal negara lain," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama BEI Ito Warsito mengungkapkan rencana menurunkan jumlah saham dalam satuan lot pada tahun ini. Kebijakan tersebut dinilai akan meningkatkan jumlah investor di pasar modal. "Perlu pengetahuan kepada pelaku pasar modal ataupun kesiapan anggota bursa, namun sosialisasi sudah berjalan," terangnya.
Adapun, investor lokal di pasar modal Indonesia sebanyak 500 ribu hingga Desember 2012. Sedangkan, porsi pasar modal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya mencapai 50,1%, sementara pangsa kredit perbankan terhadap PDB mencapai 33,2%. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan Malaysia, Singapura dan Filipina.
"Adanya kekhawatiran dan penetrasi finansial yang kecil menghambat jumlah investor di Indonesia. Seharusnya, pasar modal terbuka bagi semua kalangan di Indonesia dan harus dimulai dengan memperbesar kesadaran finansial di masyarakat, jelasnya.
.jpg)
