KENDARI, Stabilitas.id – Di awal tahun 2022 ini, Pemerintah terus memperkuat kewaspadaan terkait merebaknya kasus Covid-19 varian Omicron. Meski sudah terlihat adanya tren peningkatan kasus harian, namun situasi ini telah diprediksi oleh Pemerintah dan telah dipersiapkan berbagai bentuk antisipasi dengan pembelajaran dari penanganan varian Delta sebelumnya.
Salah satu strategi utama untuk menanggulangi penyebaran varian Omicron adalah dengan mengakselerasi vaksinasi. Hingga 7 Februari 2022, total vaksinasi nasional Dosis-1 tercatat mencapai 89,65%, dosis 2 mencapai 62,96%, dan dosis 3 mencapai 2,66% dari total sasaran. Selain itu, juga dilakukan penguatan kembali koordinasi monitoring dan pengendalian Covid-19 di daerah hingga tingkat mikro.
Peningkatan testing dan tracing, serta kesiapan RS Rujukan dan fasilitas kesehatan di daerah juga terus diupayakan, termasuk memastikan kesiapan tenaga kesehatan, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan. Penegakan kepatuhan dan kedisplinan masyarakat juga semakin ditingkatkan karena hal ini merupakan kunci sukses dalam menekan penyebaran kasus Covid-19.
“Walaupun diuji kembali di kuartal pertama tahun 2022 dengan adanya varian Omicron, namun Pemerintah yakin kita akan mampu melampaui secara lebih baik karena di tahun ini jumlah yang tervaksinasi sudah jauh lebih besar dan kita sedang mendorong dosis 2 dan dosis 3, utamanya yang bagi yang beresiko tinggi yaitu lansia dan juga yang memiliki komorbid,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, secara virtual dalam seminar ekonomi dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional 2022 dengan tema “Akselerasi Perekonomian Daerah untuk Memacu Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19”.
Pemulihan Ekonomi
Dari sisi pemulihan ekonomi, ekonomi global diproyeksikan masih melanjutkan pemulihan, meski dihadapkan pada berbagai tantangan yang memicu sejumlah negara maju melakukan normalisasi kebijakan moneter. Perekonomian Indonesia sendiri pada Q4-2021 masih tumbuh positif sebesar 5,02%, sehingga secara full year Indonesia mengalami pertumbuhan sesuai dengan prediksi Pemerintah yakni sebesar 3,69% di tahun 2021.
Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh seluruh komponen pengeluaran yang mencatatkan pertumbuhan yang positif seiring dengan berbagai sektor utama dalam perekonomian seperti sektor industri pengolahan dan perdagangan yang juga menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar masing-masing 4,92% dan 5,56% di Q4-2021. Dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kelompok Provinsi Maluku dan Papua. Di tingkat provinsi, 19 Provinsi berhasil mencapai pertumbuhan lebih tinggi dari nasional.
Berbagai leading indicators juga melanjutkan tren positif dalam memasuki tahun 2022. Salah satu indikator yakni Purchasing Managers’ Index terus berada di area ekspansif atau mencatatkan nilai 53,7. Dari sektor eksternal, perekonomian juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali, diantaranya tercermin dari surplus transaksi berjalan, cadangan devisa yang terus meningkat, dan ekspor impor yang naik signifikan.
Berbagai program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial selama tahun 2021 telah dapat mendorong penurunan tingkat kemiskinan dari 10,14% menjadi 9,71% pada September 2021. Seiring dengan hal tersebut, tingkat pengangguran juga menunjukkan tren penurunan. “Pemerintah akan terus mendorong pengentasan kemiskinan di 16 provinsi dan 212 kabupaten/kota kemiskinan ekstrem di tahun 2022 ini,” lanjut Menko Airlangga.
Dengan berbagai kondisi perbaikan yang terjadi, prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2022 diprediksi akan membaik oleh para analis dan lembaga multilateral, namun hal itu sangat tergantung dari Kebijakan PPKM dan penanganan varian Omicron. Diprediksi pada tahun 2022 ini, perekonomian Indonesia akan dapat tumbuh sebesar 5,2%.
Guna meneruskan pemulihan ekonomi, Pemerintah telah mengalokasikan Rp455,62 Triliun anggaran PC-PEN tahun 2022, yang terdiri dari klaster Penanganan Kesehatan, Perlindungan Masyarakat, dan Penguatan Pemulihan Ekonomi. Program PEN 2022 diarahkan mendukung pemulihan dan Penyerapan Tenaga Kerja.
Di awal tahun 2022 ini, Pemerintah juga mendorong Front Loading berbagai Kebijakan Insentif Fiskal dan Perlindungan Sosial guna mendorong keberlanjutan pemulihan ekonomi di Q1-2022. Adapun program yang didorong dilakukan akselerasi di awal adalah Insentif Fiskal PPN DTP Perumahan, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Roda 4, Perluasan Program Bantuan Tunai PKL Warung dan Nelayan, serta Subsidi Bunga KUR.
“Perlindungan sosial untuk masyarakat dilanjutkan, PKH, sembako, Kartu Prakerja, BLT desa, dan program pemulihan ekonomi yang sempat terhambat akibat pandemi yaitu padat karya didorong kembali, termasuk untuk sektor pariwisata dan juga insentif untuk UMKM. BT-PKLWN akan segera dimulai dengan TNI-Polri. Bunga subsidi KUR 3% diberlakukan sampai dengan bulan Juni tahun ini. Sehingga diharapkan sesudah ini perekonomian sudah berangsur menuju ke arah normal. Dan kita berharap pandemi ini bergeser menjadi endemi,” tutur Menko Airlangga.
Perubahan dalam proses perizinan dan perluasan bidang usaha untuk investasi akan menjadi game changer dalam percepatan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru di daerah yang akan mendorong keberlanjutan pemulihan ekonomi pada jangka menengah dan sebagai upaya keluar dari middle income trap pada jangka panjang.
Kebijakan pengungkit lainnya guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di daerah adalah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), dimana terdapat 208 proyek dan 10 program dengan nilai investasi sekitar Rp5.698,5 triliun. Konstruksi PSN akan diakselerasi untuk selesai paling lambat di Q4-2024 agar dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di daerah.
Terkait dengan event Presidensi G20 Indonesia, Menko Airlangga menyampaikan bahwa momentum Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 yang merupakan event penting bagi Indonesia harus dapat dimanfaatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah yang merupakan penopang ekonomi nasional. Presidensi G20 Indonesia yang mencapai 452 event dan akan diselenggarakan di sejumlah kota diharapkan dapat mendorong bangkitnya perekonomian di daerah. Diperkirakan estimasi manfaat ekonomi bagi Indonesia dari ajang Presidensi G20 ini akan meningkatkan PDB Nasional sebesar Rp7,4 triliun, melibatkan UMKM dan menyerap tenaga kerja hingga 33.000 orang.
“Perjuangan untuk membangkitkan ekonomi dari pandemi Covid-19 masih terus berlanjut. Peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan kunci dalam upaya pemulihan ekonomi. Untuk itu, saya mengajak kita semua memperkuat kerja sama lintas sektor, termasuk kepada insan pers dan wartawan. Berita-berita baik dan terpercaya yang disampaikan kepada masyarakat akan dapat meningkatkan optimisme serta mendukung upaya penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” pungkas Menko Airlangga.***
