Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 akan diefisiensikan. Kemenkeu siap tutup SPPG yang bermasalah.
Stabilitas.id – Pemerintah menempuh langkah tegas untuk memastikan eksekusi program-program prioritas berjalan tanpa kebocoran fiskal. Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan akan ada pemangkasan alokasi anggaran melalui skema efisiensi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun anggaran 2026.
Saat ini, besaran nilai penyesuaian anggaran tersebut masih digodok dan dihitung secara rinci oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“BGN-nya lagi bingung kali ya, lagi menghitung. Tapi yang jelas akan ada efisiensi,” ungkap Purbaya saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
BERITA TERKAIT
Langkah efisiensi ini berjalan beriringan dengan pengetatan sistem pengawasan berlapis yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan. Purbaya menegaskan, keterlibatan Kemenkeu dalam memelototi aliran dana MBG merupakan permintaan langsung dari pihak BGN guna menepis kekhawatiran publik terkait potensi pemborosan anggaran negara.
Teknis pengawasan di lapangan akan didelegasikan penuh kepada jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di seluruh wilayah Indonesia. Otoritas fiskal tidak akan segan mengambil tindakan sepihak berupa penutupan operasional jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan mutu maupun penyelewengan dana.
-
Pemeriksaan Total: Tim DJPb akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan review performa ke seluruh unit kerja BGN.
-
Sanksi Tegas: Jika kinerja dinilai buruk atau ditemukan kejanggalan, Kemenkeu akan merekomendasikan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.
-
Prinsip Akuntabilitas: Sistem monitoring ketat ini diterapkan demi menghapus celah tindak pidana korupsi yang sebelumnya sempat disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran Kopdes Wajib Lolos Audit BPKP
Selain program permakanan, Menkeu Purbaya juga membeberkan mekanisme pencairan anggaran untuk program prioritas lainnya, yaitu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).Berbeda dengan MBG, pemerintah menegaskan tidak ada pemotongan atau efisiensi pagu anggaran untuk program koperasi ini.
Namun, pemerintah menerapkan syarat pencairan dana yang sangat ketat: Wajib meloloskan audit kepatuhan.
Pemerintah hanya akan mencairkan pembayaran cicilan tahunan bagi Koperasi Desa Merah Putih yang sudah mengantongi rapor bersih dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Untuk KDMP kan gini, saya bayar cicilannya setiap tahun. Untuk koperasi yang sudah diaudit oleh BPKP. Jadi untuk saya aman, enggak ada masalah. Kalau gagal auditnya, ya sudah enggak dibayar,” pungkas Purbaya secara lugas. ***

















