Stabilitas.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa maraknya penyelewengan dana menjadi alasan utama pemerintah menurunkan alokasi transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Purbaya menegaskan kebijakan pengurangan tersebut didorong oleh kebutuhan meningkatkan efektivitas belanja daerah, setelah sebelumnya ditemukan banyak penyimpangan penggunaan dana.
“Alasan pemotong itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan, ya. Artinya enggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul. Jadi, itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu,” ujarnya kepada awak media di Surabaya, Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, transfer ke daerah tahun depan dipangkas hingga Rp200 triliun. Kendati demikian, pemerintah pusat menambah signifikan alokasi program pembangunan langsung di daerah, yang naik dari Rp900 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp1.300 triliun pada 2026.
“Jadi kita ingin melihat kinerja keuangan yang lebih efektik,” kata Purbaya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menuturkan pengurangan transfer ke daerah tidak dapat dilakukan secara drastis. Oleh karena itu, pemerintah menambahkan Rp43 triliun dalam pagu transfer ke daerah pada APBN 2026.
Meski ada tambahan, angka itu tetap jauh lebih rendah dibandingkan dengan alokasi tahun ini yang mencapai Rp919,9 triliun. Dengan demikian, transfer ke daerah dalam APBN 2026 tercatat Rp692,995 triliun atau turun 24,7% dibandingkan realisasi 2025.
Purbaya menekankan bahwa pemerintah daerah perlu memperbaiki kualitas penyerapan anggaran agar tidak menimbulkan persoalan hukum. Bahkan, pemerintah pusat membuka ruang untuk menambah alokasi transfer ke daerah jika ekonomi dan penerimaan pajak nasional membaik.
“Jadi kalau mereka [pemerintah daerah] bisa menunjukkan seperti itu, penyerapan yang baik dan bersih, harusnya saya bisa merayu ke pemimpin saya di atas untuk menambah [transfer ke daerah] dengan cepat. Jadi itu utamanya, kalau uang kita—ekonominya—bagus, pajaknya makin besar kita akan tambah ke daerah,” tutupnya. ***
