JAKARTA, Stabilitas—Bank Indonesia dan OJK serta pemerintah menyepakati 12 kebijakan strategis untuk memperkuat serta mendoronginovasi dan memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah. Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi bersama beberapa kemeterian, 12 program ini difokuskan dalam tiga area, yaitu Bantuan Sosial (Bansos), Transaksi Pemerintah Daerah, dan Transportasi.
“Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah (Rakorpusda) ini manghasilkan 12 kebijakan yang kita bagi ke dalam 3 kelompok besar,”imbuh Perry dalam konferensi pers di Gedung BI, Selasa, (27/5/2019)
Ketiga kelompok tersebut antara lain mempercepat perluasan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) nontunai, mendorong inovasi dan perluasan elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dan mendukung implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor Transportasi.
Untuk mempercepat perluasan penyaluran Bansos non tunai dengan prinsip 6T (Tepat sasaran, Tepat waktu, Tepat jumlah, Tepat kualitas, Tepat harga, Tepat adminisitrasi), Pemerintah melakukannya melalui inisiatif: Pertama, peningkatan kualitas data KPM melalui penggunaan NIK sebagai unique ID Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka integrasi Bansos dan subsidi. Kedua, implementasi biometrik sebagai alternatif sarana autentikasi yang diawali dengan pilot project. Ketiga, perluasan program bansos non tunai dan ketersediaan infrastruktur sistem pembayaran, termasuk di wilayah blank spot, antara lain menggunakan EDC offline atau teknologi VSAT. Keempat, peningkatan edukasi dan pemberdayaan KPM melalui sosialisasi bersama, pelatihan kewirausahaan serta pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.
Sedangkan kelompok yang mendorong inovasi dan perluasan elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai prinsip aman, efisien, dan terjangkau, dilakukan melalui inisiatif: Penguatan landasan hukum melalui penerbitan Peraturan yang ditetapkan Presiden terkait elektronifikasi transaksi Pemda; Pembentukan Tim Perluasan Digitalisasi Daerah (TPDD) untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam implementasi elektronifikasi transaksi Pemda; Penyelenggaraan championship untuk meningkatkan motivasi Pemda dalam inovasi dan perluasan elektronifikasi transaksi Pemda: Inovasi e-retribusi dengan menggunakan QR Indonesian Standard (QRIS) untuk optimalisasi PAD yang diawali dengan pilot project.
Kelompok yang mendukung implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor Transportasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, melalui: Strategi implementasi teknologi nirsentuh pembayaran jalan tol melalui penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF), yang didukung oleh lembaga pengelola yang berperan sebagai Toll Service Provider (TSP) atau Electronic Toll Collection (ETC); Perluasan elektronifikasi, termasuk integrasi, moda transportasi darat, penyeberangan, dan laut; Melakukan asesmen atau kajian atas pengembangan model bisnis, termasuk integrasi antar moda sebagai acuan elektronifikasi di moda transportasi secara nasional; Pembentukan Kelompok Kerja Nasional dalam rangka percepatan perumusan rencana strategis transportasi nasional dan penyusunan peraturan untuk mendukung implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi.
Rapat yang dipimpin langsung Gubernur BI tersebut juga dihadiri Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pejabat kementerian/lembaga terkait, serta sejumlah kepala daerah tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota mewakili daerah yang melakukan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. (Is)
