JAKARTA, Stabilitas — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kalangan perbankan, jangan sampai asyik mengumpulkan dana pihak ketiga, tapi pembiayaan kreditnya susah.
Menurut Presiden, di atas kertas pemberian kreditnya bagus, di dalam angka pelaporan pemberian kreditnya bagus, tapi hanya ke debitur yang itu-itu saja. Ia menambahkan penerima kredit orangnya bisa dihitung, tidak menyebar, dan tidak merata.
“Ini yang harus kita mulai kita lakukan, menyebar dan harus merata,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2018, di Grand Ballroom The Ritz Carlton Pacific Place, Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan, Kamis (18/1) malam.
Pemerintah, lanjut Presiden, terus mendorong semakin banyak masyarakat yang terhubung dengan perbankan melalui program-program non tunai seperti bantuan pangan non tunai, dan hal ini sudah dilakukan tetapi akan terus diperluas.
Presiden lantas menunjuk program sertifikasi tanah dan perhutanan sosial yang mempermudah masyarakat mengakses perbankan. Tahun 2017, lanjut Presiden, target memberikan sertifikat pada masyarakat yang biasanya setahun itu hanya 500 ribu, target tahun kemarin 5 juta sertifikat harus diberikan kepada rakyat.
“Nyatanya juga bisa kalau kita berikan angka-angka seperti itu. Tapi, prosesnya kita ikuti, lapangannya kita ikuti, lapangannya kita cek,” ujar Presiden seraya menambahkan, tahun ini akan dinaikkan lagi menjadi 7 juta sertifikat yang harus dibagikan kepada masyarakat sedangkan tahun depan 9 juta sertifikat yang harus dibagikan.
Dengan semakin banyaknya masyarakat terhubung dengan perbankan, Presiden berharap masyarakat bisa memanfaatkan skema kredit yang ditawarkan perbankan untuk usaha-usaha yang produktif sehingga menggerakkan perekonomian di lapisan masyarakat bawah. “Ini terus akan saya dorong, akan terus saya ikuti,” ujarnya.
Artinya, lanjut Presiden, kalau sertifikat sudah dipegang rakyat, sering Presiden tanyakan. “Kalau sudah pegang sertifikat-sertifikat mau dipakai apa? Teriaknya pasti bersama-sama, disekolahkan Pak,” ungkap Presiden seraya menambahkan bahwa rakyat menyampaikan apa adanya.
Bank Wakaf
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa pemerintah akan terus mendorong dibukanya Bank Wakaf, yang bisa membantu masyarakat kecil, utamanya pengusaha mikro, pengusaha kecil untuk mengakses kredit.
Ia menyebutkan, Bank Wakaf ini penting dibuka lagi di lingkungan pesantren untuk memberikan kredit kepada usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro yang ada di lingkungan pondok pesantren yang sudah memiliki komoditas bisnis yang sudah berjalan. Ia menambahkan bahwa di Bank Wakaf tidak ada bunga, hanya terkena biaya administrasi sekitar 3 persen.
“Itu bukan bunga. Biaya administrasi. Karena memang biaya adminitrasi untuk industri keuangan ini ya kurang lebih angka segitu. Ini akan terus kita buka, sehingga usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil harus kita perhatikan kalau kita ingin ketimpangan di negara kita ini semakin menyempit,” terang Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, Ketua OJK Wimboh Santoso, dan Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin.
