JAKARTA, Stabilitas.id – Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin memberikan sejumlah arahan strategis untuk mengakselerasi digitalisasi transaksi Pemda dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2023
Pertama, mendorong Pemda untuk menetapkan regulasi pendukung pasca penetapan UU 1/2022 dan regulasi terkait penguatan P2DD;
Kedua, mendorong Inovasi dan Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta belanja daerah;
BERITA TERKAIT
Ketiga, mengoptimalisasi Pemanfaatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Satelit Satria untuk mendukung peningkatan jaringan;
Keempat, memperkuat Ekosistem Digital Bank Pembangunan Daerah dalam mendorong digitalisasi transaksi Pemda;
Kelima, memperkuat Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan transaksi Pemda.
Arahan tersebut akan menjadi bahasan tindak lanjut dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) dalam tahapan P2DD berikutnya.
Rakornas P2DD merupakan forum tertinggi antara pimpinan Kementerian/Lembaga anggota Satgas P2DD dan seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TP2DD untuk sinkronisasi kebijakan strategis di level pusat dan daerah.
Rakornas P2DD tahun kedua ini bertema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju”, diselenggarakan secara luring di Jakarta (3/10/23).
Acara ini dihadiri oleh Menko Perekonomian sekaligus Ketua Pengarah Satgas P2DD, Airlangga Hartarto; Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Mewakili Mendagri, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa; Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi; dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyampaikan tiga peran BI untuk mendukung dan mempercepat digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah. Pertama, BI melakukan digitalisasi di bidang pembayaran, antara lain melalui QRIS yang telah mencapai 37 juta pengguna yang sebagian besar merchantnya adalah UMKM.
Kedua, perluasan layanan Kartu Kredit Indonesia, yang tidak terlepas dari peran pengaturan tata kelola dari Kemendagri. KKI bukan hanya tanpa biaya penggunaan, tetapi memiliki bunga yang sangat terjangkau bagi merchant.
Ketiga, dengan konsep satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, BI melakukan digitalisasi end to end yang mencakup KKI, QRIS dan fast payment yang akan tersambung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga berbagai kanal pembayaran akan lebih cepat difasilitasi secara real time.
“Mari kita terus bersinergi meningkatkan digitalisasi menuju Indonesia Maju,” ungkap Gubernur Perry.
Sebagai bentuk evaluasi dan apresiasi kinerja Pemda, telah dilaksanakan Championship TP2DD, dengan level playing field semakin konvergen di 5 wilayah yaitu Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, Maluku, & Papua. Terdapat tiga kategori penghargaan yaitu TP2DD Terbaik, Program Unggulan Terbaik, dan BPD Terbaik dalam mendukung ETPD.
Provinsi pemenang kategori TP2DD terbaik yaitu wilayah Sumatera adalah Riau, wilayah Jawa-Bali adalah DKI Jakarta, wilayah Kalimantan adalah Kalimantan Barat, wilayah Sulawesi adalah Sulawesi Selatan, dan wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua adalah Papua Barat.
Sementara kota pemenang pada kategori TP2DD Kota terbaik, untuk wilayah Sumatera adalah Tebing Tinggi, wilayah Jawa-Bali adalah Bogor, wilayah Kalimantan diberikan kepada Kota Tarakan, wilayah Sulawesi diberikan kepada Kota Makassar, dan wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua adalah Kota Jayapura.
Untuk kabupaten pemenang kategori TP2DD Kabupaten terbaik wilayah Sumatera adalah Kampar, wilayah Jawa-Bali adalah Ciamis, wilayah Kalimantan adalah Kutai Kartanegara, wilayah Sulawesi adalah Kabupaten Bone Balango, dan wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua adalah Kabupaten Manokwari.***

















