Menko PMK Pratikno pimpin rapat koordinasi penanganan darurat gempa M 7,7 NTT. BNPB, Basarnas, TNI/Polri, dan kementerian terkait mobilisasi bantuan.
Stabilitas.id — Pemerintah pusat bergerak cepat mengoordinasikan penanganan darurat pascagempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026).
Rapat koordinasi tingkat menteri dipimpin secara daring oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno untuk memastikan seluruh instansi—termasuk BNPB, Basarnas, Kemenkes, Kemensos, Kemen PU, TNI, dan Polri—segera memobilisasi sumber daya menuju lokasi terdampak.
Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa penyelamatan korban tertimpa reruntuhan, pelayanan medis darurat, serta pendirian rumah sakit sementara menjadi prioritas utama. Langkah ini merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan penanganan cepat di bawah komando BNPB.
“Upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, dan pemulihan infrastruktur dasar seperti rumah sakit perlu menjadi prioritas. Dukungan BNPB sudah turun dari Presiden agar penanganan berjalan efektif,” ujar Pratikno, Sabtu (15/8/2026).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengimbau kepala daerah terdampak untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana dan mengaktifkan pos komando (posko). BNPB telah mendistribusikan bantuan logistik awal dari gudang Flores Timur, disusul pengiriman bantuan Kementerian Sosial dari Kupang ke Nagekeo dan Sikka.
Mobilisasi Armada dan Kondisi Infrastruktur
Di lini evakuasi, Basarnas menerjunkan tim Special Group SAR dari Bali dan NTB. Kementerian Pekerjaan Umum mengarahkan alat berat untuk membersihkan material longsor di akses jalan dan sungai, sementara Kementerian Kesehatan mengaktifkan Health Emergency Operation Center (HEOC).
Dari sektor transportasi, Kementerian Perhubungan melaporkan 5 dari 15 bandara di NTT mengalami kerusakan pada area terminal, namun area landasan pacu (runway) dipastikan masih aman beroperasi. Di sisi laut, dua fasilitas pelabuhan dilaporkan mengalami rusak berat.
Untuk mengakselerasi pendistribusian logistik dan evakuasi medis, Kemenhub bersama TNI dan Polri menyiagakan armada helikopter, pesawat angkut militer, serta kapal laut di bawah koordinasi penuh BNPB.***
