Perbankan dalam negeri mendapat tantangan berlapis. Gejolak ekonomi global jelas akan memperlambat kinerja ekspor dan impor berpotensi menciptakan pengetatan likuiditas valuta asing (valas). Belum lagi kecenderungan terus turunnya suku bunga acuan. Mencermati hal itu, Gatot Mudiantono Suwondo, Direktur Utama Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) meminta regulasi yang dikeluarkan bank sentral harus seimbang. Di sisi lain, fokus pembiayaan bank ke industri domestik menjadi opsi yang tepat untuk pertumbuhan bank yang berkelanjutan. Berikut petikan wawancaranya.
Apa yang harus dilakukan perbankan khususnya BNI agar dapat tumbuh berkelanjutan?
Bicara soal suistanable, terkait erat dengan masalah pendekatan bisnis. Tentu ini berkaca dengan keinginan pasar dan nasabah. Sejak 2008, produk inovatif BNI meliputi tiga macam yakni pinjaman, dana pihak ketiga (DPK), dan jasa lainnya. Nah, karena begitu inovatifnya, saat ini produk BNI totalnya ada 130, jenis tabungan saja ada 13. Masalahnya sekarang, siapa yang mau beli produk yang begitu banyak? Belum lagi kompetitor kita juga menawarkan produk yang beragam. Sejalan dengan itu, muncul krisis Amerika Serikat dan Eropa.
Tentu saja sebagai industri yang memberi jasa keuangan, bank perlu modal yang kuat supaya tidak jatuh. Inilah yang mendorong BNI pada 2008- 2009 mengambil langkah penguatan fundamental keuangan. Salah satunya dengan melakukan right issue yang perolehan dana yang cukup besar. Ini penting, karena selain produk yang banyak untuk menarik dana masyarakat, perbankan perlu modal kuat karena dihadapkan pada krisis yang kelihatannya cukup panjang.
Dengan krisis yang mengancam, apa yang akan menjadi fokus BNI?
Bagi kami, business banking akan menjadi salah satu fokus kami ke depan. Jadi kami ingin menjadi bank yang fokus memfasilitasi pengembangan ekonomi dalam negeri. Dengan fokus pembiayaan di bisnis domestik tentu mendorong industri untuk lebih agresif. Tentu ini butuh infrastruktur yang mendukung supaya industri dapat tumbuh.
Apa saja industri unggulan yang dibidik BNI?
Hasil pengamatan kami di daerah, yang menjadi unggulan antara lain sektor pertambangan migas (minyak dan gas), pertanian, komunikasi, konstruksi, makanan, dan bahan kimia. Dari situ kami terus mencermati di mana letak area dengan prtumbuhan tercepat, maka di situ kami percepat pengadaan cabang serta infrastruktur. Kami akan memantau lewat chief economist apa yang diperlukan oleh pengusaha. Setiap daerah potensial ada ekonom BNI yang membawahi beberapa cabang besar.
Sejauh ini, industri-industri yang merupakan unggulan dari hasil kajian MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), adalah pertambangan –migas mencatat pertumbuhan tertinggi yakni 14 persen. Nah di situ kami melihat industri ini sangat strategis. Kedua pembangunan infrastruktur kelistrikan dan konstruksi dengan catatan pertumbuhan 11 persen, kemudian pertanian 7,5 persen, juga perdagangan besar dan eceran. Jadi hampir semua industri unggulan yang kita biayai sudah in line dengan program MP3EI pemerintah.
Apa evaluasi Anda terkait infrastruktur yang tersendat?
Dalam 10 tahun terakhir, kita masih terlalu fokus dengan masalah reformasi politik. Padahal dunia usaha membutuhkan reformasi hukum sebagai langkah awal, baru diikuti dengan bidang lainnya. Karena kalau urusan hukum sudah jelas maka akan jelas semua. Termasuk proses percepatan infrastruktur dalam mendorong perekonomian. Selama ini kredit jalan tol misalnya, sedikit yang direalisasikan karena memang ada persoalan hukum di pembebasan lahan dan sebagainya. Ini yang harus diselesaikan.
Apa kebijakan BNI mengantisipasi dampak krisis global?
Antisipasi kinerja ekspor yang mulai melambat. Kami hanya memberikan pinjaman (valas) yang sudah komit. Jadi, plafon yang belum dipakai dan dia mau pakai kami berikan. Kalau pinjaman baru dalam mata uang asing sementara ini tidak kami berikan. Tujuannya untuk menjaga likuiditas dalam menghadapi krisis global. Lantas, sampai kapan penghentiannya, kami lihat dulu. Namun dampak ke loan growth tidak ada karena kami masih ada pinjaman dalam bentuk rupiah.
Dari sisi likuiditas valas, kami memiliki policy dalam bentuk secondary reserve (SR). Policy kami kalau kondisi lagi di atas normal SR kita sekitar Rp400 miliar. Sedangkan, kalau kondisi sedang tight hitungan kami bahkan bisa dengan SR Rp800 miliar. Kondisi BNI saat ini, SR sekitar 600 juta dollar AS. Artinya, BNI masih confidence dengan kondisi likuiditas valas karena dari sisi DPK valas kuat khususnya nasabah BUMN sebagai pemasok valas. Remittance juga menjadi sumber pasokan valas kita.
Bagaimana dengan aturan BI yang mewajibkan eksportir menyimpan hasil ekpornya ke bank nasional?
Itu tentu sangat membantu BNI untuk masalah likuiditas valas. Karena sejak September (2011), sebagai akibat dari adanya krisis Yunani, supply terhadap valas sempat berkurang. Namun, kebetulan dengan fokus business banking yang kerjasamanya sangat erat sekali terutama untuk pembiayaan ke sektor oil dan gas, mereka ada dana ASR (abondene site restoration). Dulu itu dananya yang disimpan di bank-bank asing, namun atas kebijakan BP Migas sudah mulai dialihkan bank nasional. Itu juga yang menjadi sumber likuiditas kami.
Apa pengaruh kebijakan pemangkasan BI Rate dan apa langkah BNI terkait hal ini?
Saat ini suku bunga (kredit) kami sudah paling rendah, posisinya 10,5 persen, sementara kompetitor masih mengenakan 11 persen. Jadi kalau harus diturunkan mungkin itu langkah yang perlu diambil oleh kompetitor. Artinya, jangan karena BI Rate terus turun, kita semua juga harus pangkas lagi suku bunga, sementara rate sudah sangat rendah. Tetapi kalaupun harus turun, itu nanti dicermati lagi, karena itu tergantung pada sumber dana kita. Mau ngga deposan kita dipangkas suku bunga depositonya? Karena kalau terus dipangkas suku bunga deposito, tentu membuka ruang deposan kita untuk berpindah ke bank lain.
Jika demikian, apa yang perlu dilakukan otoritas?
Ada dua hal yang berkaitan dengan suku bunga, yakni liabilities site dan asset site. Yang sering dipertanyakan adalah soal asset site, karena merupakan revenue bank. Nah, revenue bank dari sisi asset tentu bergantung dari sumber dananya. Selama ini, yang biasa diminta otoritas itu masih terbatas pada suku bunga kredit yang harus terbuka dan seimbang. Contohnya melalui kebijakan suku bunga dasar kredit (SBDK). Akan tetapi di sisi deposito tidak pernah diutak-atik. Nah, seharusnya Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan soal bunga deposito ini, karena di sisi DPK juga banyak biayanya, seperti biaya promosi, referensi LPS, dan sebagainya.
Apakah itu terkait dengan posisi net interest margin (NIM) yang masih tinggi?
Saat ini NIM perbankan Indonesia sekitar 5 persen. Ini tergolong tinggi karena memang perbankan kita masih tradisional. Ini bisa dilihat dari sisi pelayanan nasabah yang masih tradisional. Ada anggapan nasabah bahwa mereka belum merasa berbank jika tidak datang langsung ke cabang. Mau tidak mau, kita harus mendirikan cabang lagi. Ini tentu butuh biaya besar. Sementara di negara maju sudah bergeser dari layanan cabang ke elektronik banking. Pertanyaanya, e-banking kita sudah sanggup melayani nasabah atau belum? Tentu saja masih banyak kendala, kalau setiap hari kita juga menerima keluhan soal jaringan internet yang macet, dan sebagianya.
Namun bank asing dengan suku bunga yang tidak jauh beda, NIM-nya tidak sebesar perbankan di Tanah Air?
Persoalan NIM ini jangan dibandingkan dengan bank asing. Sebab kebijakan NIM yang rendah dari bank asing karena mereka bermain di fee yang dikreasi oleh investor bankers. Dan ini fee-nya sangat besar, sehingga rate yang diberikan kecil. Namun perlu diingat juga bahwa bank asing atau bank luar negeri berani memberi kredit dengan suku bunga kecil, karena mereka akan up size (menaikan) saat melakukan IPO (initial public offering), dan hasilnya dibagi antara investor dan bank. Nah di dalam negeri, perbankan kita tidak berani membayar equity yang demikian. Karena memang aturan kita masih bank tradisional.
Dengan berbagai tantangan yang ada, apa target kredit BNI di 2012?
BNI akan mengikuti petumbuhan industri. Pertumbuhan loan kita tahun depan akan moderat. Kalau BI bilang 19 persen ya kami ikut. Kalau 20 persen kami juga 20 persen. SP
