PEMBACA yang budiman, perkembangan teknologi digital yang ddorong oleh penemuan dan inovasi yang massif dalam menggunaan internet telah memunculkan ancaman baru. Ya, ancaman siber telah menjadi pokok perhatian para pemerhati perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun belakangan ini.
Bahkan ketika data telah menjadi komoditas rebutan di dunia ini, menggantikan minyak bumi, ancaman siber benar-benar menjadi perhatian teratas dari para pengambil keputusan. Oleh karena itu banyak pihak di hampir seluruh dunia telah mempersiapkan diri untuk memperketat sistem pengamanan sibernya.
Ironisnya di Indonesia, keamanan data, tampaknya belum menjadi perhatian penting. Beberapa kasus pembobolan data yang dimulai tahun lalu belum menggerakkan pengambil kebijakan untuk segera memperketat keamanan atau minimal memperketat aturan pengelolaan data.
Tidak mengherankan jika tahun ini kasus pembobolan data kembali marak, bahkan dengan bilangan yang lebih massif. Lihat saja yang terjadi pada BPJS Kesehatan yang salah satu aplikasinya dibobol dan jutaan datanya diambil. Atau pada aplikasi Kementerian Kasehatan terkait laporan kegiatan warga Negara sehubungan dengan pengendalian wabah Covid-19.
Kasus-kasus ketika banyak lembaga yang mengalami kebocoran data, seharusnya menjadi alarm penting bagi regulator untuk lebih memperhatikan perlindungan data pribadi warganya. Saat ini Indonesia memang belum memiliki aturan mengenai perlindungan data masyarakat sehingga pelaku ekonomi belum memiliki panduan untuk mengamankan data yang dimilikinya. Pengeloa lembaga keuangan memiliki kesulitan yang tak kalah besar.
Meski demikian yang paling berpotensi dirugikan adalah masyarakat ketika informasi dan data-data pribadinya bisa berpindah tangan dengan mudahnya sehingga dieksploitasi sedemikian rupa. Masyarakat pada akhirnya tidak lagi memiliki privacy yang layak di era teknologi digital ini.
Nah, Majalah Stabilitas akan mengangkat isu itu dalam laporan utamanya. Pada tulisan pertama akan disajikan kondisi keamanan data lembaga-lembaga di Indonesia saat ini ketika mereka mulai membangun beragam aplikasi atau layanan digitalnya. Beberapa lembaga yang telah menjadi korban pembobolan seharusnya menjadi pertanda bahwa ada yang salah pada pembangunan teknologi digital sedari awal. Juga dijelaskan mengenai belum maksimalnya pemahaman publik Tanah Air mengenai pentingnya data dan data pribadi.
Pada tulisan berikutnya akan dibahas mengenai abainya para pejabat terutama di lembaga-lembaga pemerintah dalam melakukan tender atau memilih vendor untuk membangun dan mengembangkan aplikasi yang menyertakan data publik. Seperti yang terjadi pada BPJS Kesehatan, atau aplikasi eHAC milik Kementerian Kesehatan. Ini juga bisa saja berlaku pada lembaga-lembaga lain yang tengah mengembangkan sebuah aplikasi.
Pembahasan berikutnya akan diulas mengenai perbandingan anggaran-anggaran cyber security dari Negara-negara lain di dunia. Betapa mereka memprioritaskan keamanan data publik yang dimiliki dan dikelolanya. Bagaimana dengan Indonesia?
Pada tulisan selanjutnya adalah mengenai pentingnya Indonesia memiliki aturan perlindungan data. Sampai dimana posisi rencana terbitnya UU tersebut. Kemudian juga komentar atau tanggapan dari pelaku perbankan mengenai pentingnya kehadiran aturan tersebut di Indonesia.
Kami juga akan menampilkan komentar dari otoritas terkait keamanan data untuk memberikan insight kepada para pengambil keputusan di industri keuangan.
Di sampan tulisan pada laporan utama itu, seperti biasa kami juga tetap menampilkan tulisan-tulisan lain yang mengangkat isu-isu yang terjadi di indsutri keuangan. Tentunya kami ulas dari sisi manajemen risiko. Selamat membaca.***
