When stability is just not enough. Kata-kata pembuka dalam Laporan Perkembangan Terkini Perekonomian Indonesia yang diluncurkan Bank Indonesia bulan lalu seolah memberi sinyal betapa berat tantangan ekonomi nasional dalam beberapa waktu ke depan. Laporan setebal 50-an halaman itu pun tak bisa menyembunyikan nuansa gloomy dari perekonomian, baik global maupun Indonesia.
Diakui memang, hingga pertengahan tahun 2016 ini belum ada berita atau perkembangan yang benar-benar menggembirakan perekonomian sehingga bisa mengangkat optimisme pelaku ekonomi. Di global, pemulihan ekonomi berlangsung lambat dan tidak merata yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi negara maju dan berkembang yang lebih lambat dari proyeksi semula. Ekonomi AS memang cenderung membaik namun belum cukup kuat, perbaikan ekonomi China kembali tertahan, sementara ekonomi Jepang masih lemah.
Kondisi di dalam negeri memang lebih baik, namun tidak bisa dibilang kuat. Kinerja investasi, menurut data BI masih belum menggembirakan dan ekspor juga masih tumbuh terbatas. Sepanjang triwulan pertama, ekonomi hanya tumbuh sebesar 4,92 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,04 persen. “Pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan kedua 2016 diperkirakan membaik, meskipun tidak sekuat perkiraan sebelumnya,” kata laporan BI.
Di sisa tahun ini, tantangan tidak bertambah ringan. Keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa telah membuat banyak skenario ekonomi global tahun ini berantakan. Ditambah dengan rencana penyesuaian bunga acuan bank sentral AS atau Fed Fund Rate membuat ekspektasi perekonomian dunia berangsur-angsur menurun.
BI, dalam laporannya lantas menyebut ada tiga risiko yang mengintai dan patut diwaspadai terkait kondisi global dan domestik. Pertama, adalah risiko berlanjutnya perlambatan ekonomi China yang tercermin dari perlambatan investasi dan perlambatan produksi serta konsumsi di Negeri Tirai Bambu itu.
Kedua, risiko di pasar keuangan global terkait kenaikan Fed Fund Rate dan juga dampak dari Brexit. Kedua risiko itu patut diwaspadai dan berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi dunia dan terutama di kawasan Eropa.
Ketiga risiko tekanan inflasi volatile food. Dua bulan ke depan ekonomi domestik akan menghadapi tantangan inflasi karena gejolak harga karena bulan puasa dan lebaran.
Jika diperas lagi, ketiga risiko itu akan mengerucut pada ancaman kepada perbankan berwujud risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. “Saat ini risiko yang perlu mendapat perhatian adalah risiko kredit, pasar dan likuiditas,” kata Kepala Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dhani Gunawan Idat bulan lalu, ketika isu Brexit masih menjadi ancaman.
Sampai April 2016, penyaluran kredit tercatat tumbuh lebih rendah dibanding sebulan sebelumnya yaitu sebesar 8 persen sedangkan bulan lalu tumbuh 8,7 persen.
Perlambatan kredit, menurut BI, bersumber dari pertumbuhan kredit modal kerja yang turun dan kredit konsumsi yang stagnan, meski pertumbuhan kredit investasi sedikit meningkat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit masih belum optimal. Bahkan BI sudah menurunkan proyeksi pertumbuhan kredit menjadi di bawah 10 persen tahun ini dari sebelumnya di atas 12 persen.
Risiko pasar saat ini juga akan meningkat mengingat situasi global akan membuat nilai tukar rupiah sedikit berfluktuasi dan mengancam tingkat suku bunga. Sepanjang Mei, rata-rata rupiah terdepresiasi 1,95 persen ke Rp13.434 dari bulan sebelumnya, menurut data BI. “Tekanan depresiasi, yang juga dialami mata uang negara-negara lain, didorong oleh meningkatnya risiko global yang dipicu oleh pernyataan beberapa pejabat bank sentral AS terkait rencana kenaikan FFR,” kata laporan BI. Bulan Juni, nilai tukar rupiah membaik dan pada akhir Juni berada pada level Rp13.180 berdasarkan kurs transaksi BI.
Sementara itu, analis ekonomi dari First Asia Capital David Sutyanto mengatakan bahwa pasar mengkhawatirkan prospek perekonomian global pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Hal itu juga akan membuat pasar domestik bergejolak. Di awal pekan terakhir Juni Indeks saham bergerak fluktuatif dan diperkirakan akan berlangsung beberapa hari ke depan. “Dengan risiko pasar yang masih tinggi, ia memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG akan berfluktuatif, didominasi tekanan jual. IHSG diperkirakan akan bergerak lebih volatile dalam rentang lebar,” kata David dalam siaran pers.
Risiko Konglomerasi
Industri keuangan juga terpapar risiko yang disebabkan oleh harga-harga komoditas, terutama mereka yang berupa sebuah induk usaha yang memiliki anak usaha di sektor pertambangan. Harga-harga komoditas di pasar dunia yang masih terpuruk memberi sinyal jelas akan ancaman serius pada perbankan.
Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan aturan mengenai pengelolaan risiko bagi konglomerasi keuangan sejak tahun lalu. Kini tampaknya aturan itu akan mengeluarkan tuahnya. Otoritas mengakui, selama ini, konglomerasi keuangan yang memiliki anak usaha pertambangan jarang terpantau. “Tapi begitu OJK menerapan pengawasan terhadap konglomerasi keuangan ditambah harga komoditas tengah anjlok, kami jadi makin mewaspadainya,” kata Dhani, Kepala Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis OJK.
Saat ini ekspor tambang masih mencatat kontraksi, seiring dengan terus turunnya ekspor batubara akibat masih lambatnya pertumbuhan ekonomi China. Dengan masih belum pulihnya sektor komoditas dunia yang berimbas pada penurunan harga, maka, lanjut Dhani, akan ada potensi risiko yang mengarah ke krisis cukup tinggi. Karena jika perusahaan itu terbebani utang yang tinggi dan rasio utang terhadap asetnya melambung, bukan tidak mungkin akan mengalami kebangkrutan.
“Sebelumnya, (anak usaha pertambangan dalam konglomerasi keuangan) tidak terpantau. Tapi begitu harga komoditas turun, berarti ada potensi risiko. Kalau bangkrut maka akan menjadi masalah. Sehingga setelah ada pengawasan terintegrasi akan ketahuan potensi risikonya,” beber dia.
Beberapa jenis konglomerasi saat ini, kendati entitas utamanya atau perusahaan holding-nya itu dari industri jasa keuangan, tapi ada juga yang memiliki anak usaha sektor pertambangan.
Ambil contoh di Bakrie Group, MNC Group, atau entitas perusahaan energi lainnya, bahkan perusahaan induk sektor energi di BUMN yang tengah dipersiapkan pemerintah pun bisa disebut sebagai entitas konglomerasi.
Untuk itu, dalam mengelola manajemen risiko tersebut, pihaknya sudah kerap melakukan stress test. Ini dilakukan untuk mengetahui jika ada anak usaha yang bermasalah, apalagi itu perusahaan pertambangan yang saat ini mempunyai beban yang tinggi. “Kami akan cari tahu bagaimana dampak ke induknya, ke perusahaan sekitar yang bank, dan pengaruh ke perusahaan lain yang non bank,” jelas dia.
Kini konglomerasi keuangan yang ada di Indonesia terdiri dari 50 kelompok, di mana untuk entitas utamanya yang terbanyak adalah bank dengan jumlah 35 perusahaan jenis. kemudian sekuritas (1), jenis perusahaan asuransi (4), jenis lembaga keuangan (8), dan lainnya yaitu dalam bentuk special financial institution (1).
Sementara dilihat dari aset yang dikelolanya, lanjut Dhani, ada sebanyak enam perusahaan konglomerasi atau 67,78 persen yang asetnya di atas dari Rp200 triliun. Sedang 11 konglomerasi atau sekitar 25,76 persen memiliki aset Rp80 triliun-Rp200 triliun.
Sisanya, ada 17 konglomerasi atau kira-kira 11,19 persen sebanyak Rp10 triliun-Rp80 triliun, dan ada 15 konglomerasi yang beraset kurang dari Rp10 triliun atau sama dengan 1,27 persen.
Dari jumlah 50 konglomerasi itu, total asetnya mencapai Rp5.548 triliun. Angka itu berarti sebesar 88,99 persen dari total aset di sektor perbankan, dan 69,80 persen dari total aset sektor keuangan yang berjumlah Rp7.948 triliun. “Makanya dengan besarnya aset tersebut, konglomerasi keuangan itu perlu diawasi. Apalagi konglomerasi itu berpotensi munculnya risiko sistemik dalam sektor keuangan,” kata Dhani.















