Stabilitas.id – Bank Pembangunan Daerah (BPD) kini menghadapi tuntutan strategis untuk melakukan transformasi fundamental. Tidak lagi cukup sekadar menjadi pengelola dana pemerintah daerah, BPD didorong untuk menjadi “orkestrator” aliran dana daerah sekaligus motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional melalui inovasi pembiayaan yang produktif dan terukur.
Pesan ini disampaikan secara tegas oleh Ketua Umum ASBANDA, Agus H. Widodo, dalam Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia yang diselenggarakan di Solo. Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan daerah.
Urgensi Transformasi di Tengah Keterbatasan Fiskal
Agus H. Widodo menyoroti perubahan lanskap ekonomi serta tantangan keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah yang menuntut BPD untuk lebih proaktif. Menurutnya, BPD memiliki keunggulan struktural—seperti kedekatan dengan pemerintah daerah dan jaringan yang luas hingga ke tingkat akar rumput—yang tidak dimiliki oleh bank lain.
“Ke depan, BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah. BPD harus bertransformasi menjadi orkestrator aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan,” ujar Agus dalam sambutannya.
Ia menambahkan, setiap rupiah yang berputar di daerah harus memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, serta memperkuat sektor riil.
Strategi dan Pilar Transformasi
Untuk merealisasikan transformasi ini, ASBANDA menetapkan tiga pilar utama bagi BPD agar mampu “naik kelas”:
-
Penguatan Tata Kelola: Memperkuat manajemen risiko agar lebih kredibel dan transparan.
-
Inovasi Pembiayaan: Mengembangkan instrumen pembiayaan yang lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.
-
Pendalaman Ekosistem: Memperdalam peran BPD dalam ekosistem ekonomi daerah secara menyeluruh.
Dalam konteks inovasi pembiayaan, Agus menekankan bahwa pinjaman daerah tidak boleh lagi hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata. Ia mendorong optimalisasi pinjaman daerah untuk sektor-sektor krusial lainnya, yaitu:
-
Penguatan layanan publik.
-
Peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan.
-
Pengembangan UMKM dan penguatan ekonomi lokal.
“Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek,” jelas Agus.
Terkait kebijakan tersebut, ASBANDA juga telah mengajukan pendekatan kebijakan yang lebih presisi kepada regulator agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian (prudent).
Kolaborasi: Kunci Pertumbuhan Ekonomi
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan bahwa kunci pembangunan daerah terletak pada kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Ia mengajak seluruh elemen untuk meninggalkan pola kerja individualistik.
“Membangun daerah tidak bisa sendiri. Kita bukan superman, tapi super tim. Semua harus berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Luthfi.
Luthfi juga menggarisbawahi bahwa BPD harus hadir sebagai solusi atas tantangan ekonomi daerah, mulai dari menunjang investasi, menjaga stabilitas ekonomi, hingga menjadi mitra utama dalam memperkuat sektor riil, khususnya UMKM.
Harapan Masa Depan
Seminar ini diharapkan menjadi momentum strategis bagi BPD untuk mengubah wajah institusinya menjadi lebih modern, adaptif, dan berdampak nyata. Keberhasilan BPD ke depan tidak lagi diukur hanya dari laporan kinerja keuangan semata, melainkan dari sejauh mana kontribusinya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah masing-masing.
“Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi oleh kemampuan kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan,” tutup Agus.***
