JAKARTA, Stabilitas.id – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menghadiri pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Grup Bank Dunia (World Bank Group/WBG).
Pertemuan tersebut dilakukan di Washington D.C, Amerika Serikat, pada 22-27 Oktober 2024.
Salah satu yang menjadi pembahasan adalah peta jalan evolusi Bank Dunia dalam membantu negara anggota memenuhi kebutuhan Barang Publik Global (Global Public Goods), seperti energi hijau, pangan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Topik lainnya yang juga menjadi pembahasan adalah mengenai peran IMF dalam menangani peningkatan risiko ekonomi, moneter, dan geopolitik.
Dalam 12th Ministerial Meeting of Coalition of Finance Minister for Climate Action, Wamenkeu hadir sebagai co-chair bersama dengan Menteri Keuangan Belanda Eelco Heinen. Pertemuan tersebut membahas Climate Action Statement (CAS) sebagai koordinasi kebijakan iklim negara anggota, upaya Kementerian Keuangan mendorong capaian target Nationally Determined Contributions (NDCs), serta mobilisasi pembiayaan publik dan swasta untuk ekonomi hijau.
Wamenkeu menekankan komitmen Indonesia dalam mendorong pasar dan pembiayaan karbon, serta peran swasta dalam mitigasi dan adaptasi untuk pencapaian NDCs.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu juga memaparkan inisiatif pembiayaan inovatif Indonesia, seperti Debt-for-Nature-Swap (DNS) dan penerbitan lebih dari USD7 miliar pembiayaan hijau dalam sukuk dan obligasi untuk ketahanan iklim serta perlindungan lingkungan.
Masih dalam rangkaian agenda G20, Wamenkeu juga menghadiri pertemuan Task Force on a Global Mobilization against Climate Change (TF-CLIMA). Pertemuan tersebut merupakan sebuah inisiatif dari Presidensi G20 Brazil yang mempertemukan Sherpa dan Finance Tracks untuk mendiskusikan pencapaian target iklim sesuai Paris Agreement.
Wamenkeu juga menyampaikan dukungan Indonesia terhadap upaya TF-CLIMA dalam menyediakan instrumen keuangan transisi yang dapat menyediakan berbagai jasa dan produk untuk mendorong dekarbonisasi. Transisi energi harus dilakukan secara adil dan terjangkau, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, serta peran masing-masing negara dengan mempertimbangkan prinsip common but differentiated responsibilites and respective capabilities (CBDR-RC).
Keikutsertaan delegasi Indonesia pada pertemuan tahunan IMF-WBG 2024 menegaskan komitmen Indonesia pada isu-isu prioritas bersama, termasuk terhadap aksi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.***
