JAKARTA, Stabilitas.id – Maraknya hoaks yang menyebar di masyarakat tidak hanya menyesatkan opini publik, tetapi juga mengancam fondasi penting pembangunan ekonomi nasional, termasuk sektor strategis seperti maritim. Demikian benang merah yang nampak dalam diskusi media Klub Jurnalis Ekonomi di Tazawa Resto, Senayan, Jakarta (13/6).
Salah satu hoaks terbaru yang viral di media sosial adalah isu mengenai kapal JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana yang disebut sebagai milik mantan Presiden Joko Widodo dan istrinya, serta diklaim mengangkut nikel dari Raja Ampat. Narasi ini telah terbukti tidak benar dan dinyatakan secara resmi sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital melalui laman komdigi.go.id.
“Dalam kasus ini, karena isunya murni hoaks, maka saya perlu angkat bicara. Hoaks adalah masalah besar Indonesia dan sangat bisa mengganggu investasi. Bahkan, sektor maritim yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi bisa terganggu karena hoaks seperti ini,” ujar pembicara diskusi, Algooth Putranto, Koordinator Riset Satgas Anti Hoaks PWI Pusat sekaligus Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara, dalam diskusi media di Tazawa Resto, Senayan, Jakarta.
Algooth lebih lanjut memaparkan, hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana menjadi contoh nyata bagaimana disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik. Padahal, kapal dengan nama-nama tersebut terbukti milik perusahaan-perusahaan swasta yang tidak ada sangkut pautnya dengan mantan presiden Joko Widodo dan istrinya sebagaimana disebutkan secara keliru oleh hoaks tersebut.
“Hal itu juga diverifikasi oleh media bisnis ternama Bisnis.com yang menelusuri bahwa kapal itu tidak ada sangkut paut kepemilikan dengan mantan presiden Joko Widodo,” tegas Algooth.
Verifikasi melalui situs pelacakan kapal terpercaya seperti Vesselfinder.com yang dilakukan oleh media terpercaya, Kompas.com, juga menunjukkan bahwa kapal tersebut tidak berada di Raja Ampat, melainkan beroperasi di Kalimantan.
”Jadi isu kapal JKW Mahakam itu hoaksnya sangat berlapis-lapis itu. Sehingga patut kita apresiasi ketika Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan secara resmi melalui website resminya Komdigi.go.id bahwa isu Kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana mengangkut nikel dari Raja Ampat dan juga milik mantan presiden adalah hoaks,” ujar Algooth.
Joko Widodo sendiri telah membantah hoaks tersebut, “Banyak kok tulisan (Jokowi) di truk, biasa aja. Tapi jangan diplintir jadi milik saya,” ujarnya saat ditemui di Solo, sebagaimana dikutip dari pemberitaan media massa (13/6).
Pembicara lainnya, Faisal Rachman, Pemimpin Redaksi Periskop.id, menyatakan bahwa hoaks sungguh dapat menghambat realisasi investasi. “Pernah ada klien dari Tiongkok yang menunda investasi karena menemui hoaks di industri dan lokasi yang diminatinya di sini saat riset daring. Artinya, hoaks ini sangat berdampak riil terhadap keputusan bisnis,” ujarnya.
Sementara itu, Windarto, Ketua KJEJ yang menjadi pembicara ketiga menegaskan, bahwa media harus tetap menjalankan fungsi verifikasi. “Ada media yang hanya ikut arus demi klik, tanpa niat memverifikasi. Ini ibarat mengail di air keruh. Tapi ada juga yang patut diapresiasi seperti Kompas dan Bisnis Indonesia, yang menyajikan klarifikasi dalam hoaks kapal JKW Mahakam-Dewi Iriana melalui penelusuran mereka atas laporan tahunan, situs resmi, dan data pelacakan kapal,” ucapnya.
Melalui diskusi ini, para pembicara sepakat bahwa hoaks adalah musuh bersama. Penanggulangannya membutuhkan sinergi lintas sektor: akademisi, media, regulator, hingga masyarakat. Perlindungan terhadap sektor maritim sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi harus dimulai dengan membersihkan ruang publik dari hoaks.
“Langkah klarifikasi yang dilakukan oleh perusahaan pemilik kapal dan pernyataan resmi dari Komdigi dan Presiden Jokowi adalah tindakan tepat. Sekarang tinggal publik yang harus lebih cerdas dalam menyaring informasi,” tutup Algooth.***
