Stabilitas.id – Pemerintah terus mematangkan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai kisaran 7–8% dalam jangka panjang. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pencapaian target ambisius ini tidak bisa mengandalkan belanja pemerintah semata, melainkan memerlukan sinergi erat antara disiplin fiskal dan pelibatan aktif sektor swasta.
Dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) tahun 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026), Purbaya menekankan bahwa sektor swasta memegang peranan krusial karena menyumbang sekitar 90% dari aktivitas ekonomi nasional.
“Kebijakan pemerintah akan kita arahkan juga untuk menghidupkan atau membuat private sector tumbuh dan bisa memberi kontribusi yang lebih signifikan ke pertumbuhan ekonomi,” ujar Menkeu.
Ketahanan Fiskal di Tengah Ketidakpastian
Purbaya memaparkan, di tengah arus ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan suku bunga internasional yang tinggi, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketangguhan. Saat ini, pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5% dengan inflasi yang terkendali.
Kredibilitas fiskal Indonesia juga terjaga, terlihat dari defisit APBN yang konsisten berada di bawah 3% terhadap PDB serta rasio utang yang terjaga di level sekitar 40%. Bahkan, penerimaan negara dari sektor pajak dan bea cukai menunjukkan kinerja impresif dengan pertumbuhan hingga 30% pada dua bulan pertama tahun 2026.
“Kondisi kita aman. Defisit terkendali. Buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern, credibility is everything,” tegas Purbaya.
APBN sebagai Katalisator, Bukan Pemain Tunggal
Terkait pembangunan infrastruktur, pemerintah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan yang selektif. Proyek-proyek yang diprioritaskan hanyalah mereka yang memiliki dampak ekonomi tinggi dan multiplier effect yang besar bagi masyarakat.
Menkeu secara tegas menyatakan bahwa APBN tidak dirancang untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan Indonesia. Belanja pemerintah hanya berkontribusi sekitar 10% dari PDB, sehingga kolaborasi dengan pihak luar menjadi mutlak.
“Jadi kita akan dorong blended finance atau public private partnership, juga peran development financial institution seperti PT SMI,” jelasnya.
Melalui skema pembiayaan campuran (blended finance), pemerintah memposisikan APBN sebagai katalisator untuk menarik lebih banyak investasi swasta ke dalam proyek-proyek strategis nasional. Dengan strategi ini, pemerintah optimistis dapat menciptakan ekosistem investasi yang sehat, di mana efisiensi dan transparansi menjadi nilai utama dalam menggerakkan roda ekonomi nasional. ***
.jpg)
