Stabilitas.id — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan disiplin tata kelola keuangan negara di tengah tren global yang mulai melonggarkan batas aman anggaran. Otoritas fiskal berkomitmen penuh untuk tetap mengawal target defisit anggaran secara pruden di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kombinasi antara disiplin fiskal yang ketat dan pertumbuhan ekonomi yang kuat menjadi bukti nyata ketahanan (resilience) arsitektur APBN Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Dalam Seminar ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy yang diselenggarakan di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, Suahasil menjelaskan mengenai kelenturan instrumen keuangan negara melalui penerapan adaptive budget policy (kebijakan anggaran yang adaptif). Sebagai bukti nyata, ia memaparkan keberhasilan pengelolaan fiskal pada APBN 2025.
Efisiensi Birokrasi
Suahasil mengungkapkan, pada awal tahun anggaran 2025, Kementerian Keuangan langsung bergerak cepat menindaklanjuti arahan tegas Presiden Prabowo Subianto untuk mengikis inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.
Kala itu, Kemenkeu sukses mengeksekusi penghematan belanja (spending review) berupa pemotongan anggaran hingga hampir 9% di seluruh lini birokrasi kementerian dan lembaga. Langkah penataan ulang ini berhasil menyelamatkan anggaran hingga hampir Rp170 triliun. Kendati dilakukan pemangkasan skala besar, pemerintah menjamin jalannya operasional pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal tanpa gangguan.
Hebatnya, pengetatan ikat pinggang ini tidak membuat mesin pertumbuhan ekonomi domestik mogok. Arsitektur fiskal Kemenkeu terbukti tetap andal menopang perekonomian, di mana Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat di level 5,11% pada sepanjang tahun 2025.
Defisit APBN 2027
Menatap prospek ke depan, Kemenkeu telah menyusun draf batas aman defisit anggaran jangka menengah:
-
Tahun Anggaran 2026: Defisit berjalan (current deficit) dikelola secara ketat di kisaran 2% dari PDB.
-
Rancangan APBN 2027: Defisit anggaran dirancang sangat pruden berada di rentang 1,8% hingga 2,4% dari PDB, sesuai dengan draf arahan Presiden Prabowo yang akan disampaikan kepada DPR RI.
“Anda bisa melihat banyak negara lain di luar sana, mereka tidak lagi mematuhi batas defisit fiskal di bawah 3%, namun mereka justru mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Jadi kami sangat berharap kombinasi [disiplin fiskal dan pertumbuhan kuat] ini menunjukkan kekuatan arsitektur pertahanan ekonomi Indonesia,” tegas Suahasil, Jumat (29/5/2026).
Investasi Publik Dialihkan ke Danantara
Guna mengakselerasi target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh pemerintah, Kemenkeu akan mengarahkan kapasitas fiskal secara agresif untuk mendukung sektor penaik produktivitas nasional, terutama pada percepatan proyek infrastruktur konektivitas dan penguatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan).
Selain itu, Suahasil menegaskan adanya transformasi fundamental pada peran dan fungsi APBN ke depan. Arsitektur APBN akan difokuskan secara spesifik (refocussing) sebagai instrumen penyediaan layanan publik langsung serta penebalan jaring pengaman sosial (social safety net).
Sementara itu, untuk aspek komersialisasi investasi publik strategis, pembiayaan ekosistem usaha, dan optimalisasi kekayaan negara yang dipisahkan tidak lagi membebani belanja APBN, melainkan akan dikelola secara terpusat melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. ***
