Oleh Romualdus San Udika
Pelemahan ekonomi memang tak bisa dihindarkan, namun dampaknya masih bisa ditanggulangi. Meski demikian, bagi lembaga keuangan tidak ada yang namanya keberuntungan ketika ternyata dampak pelemahan ekonomi tidak serta merta menekan kinerja mereka. Bahkan bagi bank pembangunan daerah (BPD), pilihan untuk setia pada penyaluran kredit mikro dan kecil, telah menjadi pelampung pada situasi seperti sekarang
Seperti juga bank-bank umum, BPD juga terjangkit penyakit kredit bermasalah –penyakit yang kerap muncul ketika ekonomi melemah. Bagi bank-bank yang beroperasi di daerah-daerah, kredit macet atau non performing loan (NPL), akan dua kali lebih menakutkan ketimbang bagi bank swasta, karena keterkaitan lembaganya dengan pemerintah daerah.
Tidak kurang dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nelson Tampubolon yang menyatakan bahwa tingkat kredit bermasalah BPD saat ini telah melewati batas yang digariskan regulator. Memang tidak semua BPD mengalami kredit macet yang tinggi, namun karena yang diungkapkan otoritas adalah angka rata-rata maka sebagian besar harus selalu waspada.
Selain harus menyisihkan dana lebih besar untuk pencadangan, BPD juga kehilangan potensi bisnis lumayan besar dari tertutupnya peluang untuk ikut serta menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR). KUR adalah kredit mikro yang disalurkan dengan menggunakan penjaminan kredit lewat sebuah program pemerintah yang digulirkan sejak 2008. Tahun ini, pemerintahan Joko Widodo kembali mendorong KUR yang dibungkus dengan paket kebijakan ekonomi. Aturan baru untuk KUR tahun ini yaitu bank-bank penyalur tidak boleh memiliki NPL melampaui 5 persen.
Tingginya NPL juga membuat perolehan laba bank-bank daerah menjadi terkikis. Berdasarkan data OJK pada semester I-2015, laba bersih BPD menurun 4,2 persen menjadi Rp 5,2 triliun. Penyebab menurunnya laba adalah kenaikan beban bunga dan beban operasional yang melebihi pendapatan bunga dan pendapatan operasional.
Kondisi itu tampaknya berlanjut hingga triwulan ketiga 2015. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) pada periode September 2015 mengalami penurunan laba bersih sebanyak 33,66 persen menjadi Rp696,49 miliar dari posisi laba pada periode serupa tahun 2014. “Penurunan laba karena ada beberapa faktor. Kondisi ekonomi yang dari awal tahun belum membaik, laba yang turun pun untuk dana cadangan. Karena kondisi seperti ini, kami tidak tahu kapan berakhir,” ujar Direktur Utama Bank Jatim, R Soeroso.
Namun, di sisa tahun ini, Bank Jatim masih optimistis sesuai target kinerja yang telah dicanangkan perseroan sebelumnya. Pasalnya, ekspansi bisnis perseroan dengan BPR dan penyaluran kredit mulai berjalan dengan baik di tahun ini. “Kita ikut beberapa sindikasi, dimana kredit kita akan aman. Jalan tol sudah mulai penarikan, dan sindikasi lain mulai aktif. Jadi harapan kita tiga bulan terakhir sudah membaik,” kata dia.
Dari ibukota negara, PT Bank DKI malah mencatat kinerja yang lebih mengkhawatirkan. Rasio NPL meningkat signifikan menjadi 7,3 persen di semester pertama 2015 dari 4,4 persen tahun lalu. Hal itulah yang disebut-sebut melengserkan Eko Budiwiyono dari kursi Direktur Utama dan digantikan oleh Kresno Sediarso, sejak Juni lalu.
Sementara laba bersih Bank DKI yang mengalami penurunan sebesar 79,22 persen menjadi Rp 85 miliar. Penurunan laba bersih ini salah satunya disebabkan karena beban operasional Bank DKI naik signifikan yaitu hampir mencapai 100 persen menjadi Rp 876 miliar. Kenaikan beban ini tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan bunga bersih yaitu sebesar 12,03 persen menjadi Rp 1,01 triliun. Sepanjang semester pertama tahun ini, kredit Bank DKI juga mengalami penurunan sebesar 4,01 persen menjadi Rp 21 triliun.
Kinerja Positif
Akan tetapi tidak semua profit bank daerah melempem. Salah satunya yang diperlihatkan oleh PT Bank Jabar Banten, Tbk (Bank BJB) yang tetap mendapatkan profit yang tinggi yaitu Rp582 miliar pada triwulan kedua 2015, meski ekonomi sulit dan pertumbuhan melambat. Dari sisi kredit, bank itu juga tumbuh sebesar 9,5 persen, dengan total kredit mencapai Rp 49,9 triliun.
Menurut Dirut Bank BJB Ahmad Irfan Peningkatan kredit salah satunya didukung oleh pertumbuhan kredit konsumer sebesar 16persen atau setara dengan Rp 34,7 triliun. Irfan memaparkan, pertumbuhan kredit konsumer itu mendukung pertumbuhan kredit Bank BJB secara keseluruhan.
“Kami akan mempertahankan kredit konsumer sebagai captive market Bank BJB, dan ditingkatkan melalui pertumbuhan secara organik dan anorganik. Kemampuan Bank BJB dalam meningkatkan profitabilitas, tidak terlepas dari pengelolaan biaya operasional yang sehat,” kata Irfan.
Demikian juga dengan PT Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) yang mengaku tidak dipengaruhi dengan pelemahan ekonomi global yang dialami sejumlah negara saat ini. Direktur Utama PT Bank Sulutgo Johanis Salibana mengatakan, pihaknya memilih untuk banyak bermain di usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dampak pelemahan ekonomi makro tidak terasa.
Hal itu tercermin dari penyaluran kredit hingga akhir Agustus 2015 yang tumbuh 28,78 persen dari Rp6,56 triliun menjadi Rp8,44 triliun di tahun 2015. Kualitas kredit juga terjaga dengan NPL yang hanya sebesar 1,41 persen saja.
Sementara itu, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menilai sejatinya bisnis BPD masih aman dari imbas perlambatan ekonomi karena masih banyak menyalurkan kredit ke sektor konsumtif. Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dari 5,5-5,9 persen menjadi 5,1-5,5 persen. “Di BPD relatif ada beberapa pelampung cukup bagus, ada portofolio konsumtif cukup stabil,” ujar Ketua Asbanda Eko Budiwiyono.
Menurutnya, dengan kondisi pembiayaan yang seperti ini membuat bisnis BPD relatif masih terkendali dan tak perlu memaksakan diri kendati ada dorongan agar lebih banyak masuk ke sektor produktif. Untuk masuk ke sektor produktif, kata Eko, diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia.
“Jangan sampai (ketika) masuk ke produktif malah meningkatkan NPL kita. NPL masih terkendali lah sampai akhir tahun, memang ada beberapa teman BPD NPL dari KUR agak tinggi. Tapi sudah agak turun,” tuturnya.
Sementara dari sisi penguatan permodalan, lanjut Eko, Asbanda bersyukur sudah banyak pemerintah daerah yang menyuntikkan modal sehingga BPD yang modal intinya di bawah Rp1 triliun, atau masuk kategori BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) 1, mulai berkurang.
Di sisi lain, untuk kawasan Indonesia Timur, kendati pada posisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pun belum mampu mendorong secara signifikan pengembangan bank-bank daerah di kawasan ini. Sekretaris Jenderal Asbanda Ellong Tjandra mengemukakan persoalan utama yang dihadapi BPD termasuk di Indonesia timur untuk melakukan ekspansi terletak pada komposisi kepemilikan modal inti yang dimiliki bank.
Menurut catatan dari otoritas modal inti BPD memang cenderung menurun sejak Januari. Jika pada awal tahun ini, seluruh BPD total memiliki modal tier I sebesar Rp47,8 triliun maka pada Agustus angkanya menjadi Rp44,1 triliun.
“Kepemilikan modal inti memang menjadi salah satu pilar utama untuk BPD agar menjadi tuan rumah di daerah sendiri, selain kemampuan pelayanan bagi masyarakat dan optimalisasi fungsinya mendukung pemda,” ucap dia.
Adapun optimalisasi peran dan fungsi bank-bank daerah telah dirintis sejak 21 Desember 2010 melalui program BPD Regional Champion (BRC) yang dicetuskan pemerintah dan bank sentral bekerjasama dengan Asbanda.
Ekses Likuiditas
Kendati demikan, bagi BPD, perlambatan ekonomi dan fluktuasi rupiah terhadap dollar AS telah memicu peningkatan ekses likuiditas perbankan di tengah penurunan penyaluran kredit. Di kala ekonomi tidak baik seperti saat ini, perbankan mengalami kebanjiran dana. “Bank Jatim juga menerima dana berlebih, karena banyak orang mencari aman,” kata Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi Bank Jatim, Su’udi.
Dia berpendapat, ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi rupiah dalam tren depresiasi telah mendorong pemilik dana untuk mencari tempat aman di deposito perbankan, oleh sikap para investor yang mengurangi portofolio di saham untuk dialihkan ke deposito. “Selain itu, juga dipengaruhi oleh keputusan perusahaan untuk menunda ekspansi dan memilih menempatkan dana di bank,” kata Su’udi.
Lebih lanjut ia menuturkan, kelebihan likuiditas perbankan merupakan tantangan tersendiri bagi bank yang menempatkan dana-dana tersebut. Di kala ekonomi sulit, BPD harus ekstra waspada dalam menyalurkan kredit. BPD berusaha mencari jalur pembiayaan yang tidak berisiko terhadap NPL. Su’udi memberi contoh, hingga September 2015, penempatan dana Bank Jatim di Bank Indonesia (BI) dan lain-lain mencapai Rp15,16 triliun atau naik 30,57 persen ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, sebagai BPD yang sahamnya tercatat di bursa, Bank Jatim juga melakukan intervensi untuk mempertahankan harga sahamnya di pasar saham. Direktur Utama Bank Jatim, R Soeroso, mengatakan pihaknya akan masuk ke pasar saham dengan melakukan buyback saham BJTM melalui Dana Pensiun Bank Jatim.
Pihaknya sudah berkirim surat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas tertinggi bursa agar Dana Pensiun Bank Jatim diperbolehkan berinvestasi di pasar saham. Dana Pensiun Bank Jatim sendiri saat ini mengelola dana sekitar Rp 500 miliar. Dari jumlah tersebut, 20 persen diantaranya atau sektiar Rp 100 miliar akan diinvestasikan di pasar saham jika ijin dari OJK sudah turun.
“Saat ini Dana Pensiun hanya menginvestasikan dana di obligasi perbankan. Kedepan jika sudah diizinkan OJK, Dana Pensiun akan masuk ke pasar saham. Kami optimistis OJK akan mengizinkan karena dana pensiun lain juga sudah diizinkan masuk ke pasar saham,” tutur Soeroso.
