INDRAMAYU, Stabilitas — Otoritas Jasa Keuangan mendukung program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus memajukan sektor kelautan dan perikanan melalui LKM Nelayan yang operasionalnya diresmikan Presiden RI Joko Widodo di DesaKarangsong, Indramayu, Rabu (6/6/2018).
Dalamkesempatanitu, Presiden berpesan kepada nasabah dan nelayan jika menerima pembiayaan atau kredit harus digunakan untuk usaha yang produktif dan tertib mengembalikan pokok dan bunga. Khusus untuk LKM Nelayan yang beliau sebut sebagai bank mikro nelayan, kedepannya diharapkan bunganya lebih rendah dari saat ini dan tetap tanpa jaminan danmengutamakan pendampingan untuk nelayan.
Pendampingan dan perkuatan modal kerja LKM Nelayan ini dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan (LPMUKP).
Saat ini suku bunga dari LPMUKP kepada LKM Nelayan sekitar 3%, sementara suku bunga kepada nasabah 7% per tahun. Kredit diberikan kepada nelayan sesuai kebutuhan, untuk keperluan pengadaan peralatan, pakan ternak, bibit utk nelayan budidaya, dan pemeliharaannya.
Sinergi OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan selama ini sudah berjalan baik; seperti program asuransi nelayan, dengan capaian tahun 2017 sebanyak 500ribu nelayan dengan jumlah premi sebesar Rp87,5 miliar, dan jumlah klaim per April 2018 sebesar Rp36,3 miliar.
Selain itu sudah berjalan juga program asuransi usaha budidaya udang, dengan capaian sebanyak 2.004 pembudidaya, luas area 3.300 hektar dan jumlah premi sebesar Rp1.5 miliar. Jumlah klaim per April 2018 yaitu 57,41 Ha dengan nilai klaim Rp 287 juta.
Selama ini OJK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menjalankan program Jaring (Jangkau, Sinergi dan Guideline) yang memberikan pembiayaan industri jasa keuangan kepada pelaku usaha di sektor perikanan dan kelautan pada posisi akhir Maret 2018 tercatat telah mencapai Rp 28,02 triliun.
