Stabilitas.id — Asian Development Bank (ADB) mengumumkan total komitmen pembiayaan senilai US$2,55 miliar atau setara Rp42,96 triliun bagi berbagai program pembangunan di Indonesia sepanjang tahun 2025. Pendanaan ini dirancang untuk memperkuat reformasi kebijakan, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), hingga akselerasi transisi energi berkelanjutan.
Direktur ADB untuk Indonesia, Bobur Alimov, merinci bahwa mayoritas pendanaan yakni senilai US$2,4 miliar (Rp40,43 triliun) disalurkan dalam bentuk pinjaman yang dijamin pemerintah. Sementara itu, sebesar US$150 juta (Rp2,53 triliun) dialokasikan khusus untuk pengembangan sektor swasta tanpa jaminan pemerintah.
“Kami mempertahankan keselarasan erat dengan visi pemerintah. Lebih dari sekadar pembiayaan, kami memberikan transfer pengetahuan, saran kebijakan, dan kemitraan jangka panjang demi mencapai Visi Indonesia Emas 2045,” ujar Bobur dalam pertemuan media di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Bobur menjelaskan bahwa prioritas pendanaan ADB saat ini berfokus pada peningkatan produktivitas melalui sektor kesehatan dan pendidikan, serta mempercepat langkah Indonesia menuju ekonomi rendah karbon. Langkah ini selaras dengan pilar-pilar dalam Asta Cita pemerintah dan Strategi Kemitraan Negara ADB 2025–2029.
Untuk tahun 2026, ADB telah menyiapkan pipeline pendanaan dengan nilai indikatif mencapai US$2,7 miliar (Rp45,49 triliun). Dana tersebut diproyeksikan untuk pendalaman sektor keuangan, ketahanan air, hingga perlindungan ekosistem laut.
Indonesia merupakan salah satu anggota pendiri dan pemegang saham terbesar ke-6 di ADB. Bobur menegaskan komitmen ADB untuk terus mendukung target pembangunan nasional melalui solusi praktis dan dukungan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan global yang kompleks.
“Sejarah panjang kami di Indonesia mencerminkan pemahaman mendalam tentang kearifan lokal dan komitmen bersama bagi kemajuan Indonesia di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga pertanian,” pungkas Bobur.
Sinergi berkelanjutan ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap daya saing nasional di kancah global, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan bagi generasi mendatang. ***
