JAKARTA, Stabilitas—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Maret lalu sebesar Rp 102 triliun atau lebih tinggi dibandingkan defisit anggaran periode yang sama tahun 2018 yakni Rp 85,5 triliun.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemkeu Luky Alfirman menyebutkan, secara presentasi, realisasi defisit APBN mencapai 0,63 persen terhadap PDB dan keseimbangan primer sebesar negatif Rp31,4 triliun.
“Kami menyimpulkan berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, realisasi defisit APBN dan keseimbangan primer cukup terkendali.”kata Luky dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (22/4/2019).
Luky menambahkan, untuk menutupi defisit APBN, di sisi pembiayaan, Pemerintah menerapkan strategi frontloading penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara terukur dengan memanfaatkan likuiditas awal tahun dan tingginya minat investor, serta mengantisipasi kewajiban utang jatuh tempo yang cukup besar pada bulan Maret hingga Mei 2019.
“Hal ini telah turut mendukung tercapainya target SBN bruto yang ditetapkan pada APBN 2019 selama Triwulan I. Hingga akhir Triwulan I, posisi utang Pemerintah berada pada 30,12 persen terhadap PDB, yang masih lebih rendah dari batas maksimum sebesar 60 persen sebagaimana Undang-undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003.”paparnya.
Luky menambahkan, total pendapatan negara dan hibah di Februari mencapai Rp 350,1 triliun atau tumbuh 4,9 persen yoy. Realisasi pendapatan negara ini setara dengan 16,2 persen dari target pendapatan dalam APBN yang secara keseluruhan sebesar Rp 2.165,11 triliun.
Sementara itu, realisasi Belanja Negara tumbuh sebesar 7,7 persen (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tumbuh 4,9 persen (yoy). Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp260,74 triliun (15,96 persen dari pagu APBN) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp191,33 triliun (23,14 persen dari pagu APBN). Peningkatan kinerja BPP terbesar adalah realisasi belanja bantuan sosial yang sudah mencapai Rp36,97 triliun atau sekitar 36,24 persen dari pagu APBN 2019, yang turut mendukung stimulus ke perekonomian melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada Triwulan I tahun 2019.
Sementara itu, realisasi TKDD sampai dengan Maret 2019 mencapai Rp191,33 triliun atau 23,14 persen dari pagu APBN 2019, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp181,24 triliun (23,94 persen) dan Dana Desa Rp10,09 triliun (14,41 persen). Realisasi TKD sampai dengan Maret 2019 lebih tinggi Rp5,92 triliun atau sekitar 3,38 persen (yoy) bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2018. Sedangkan realisasi penyerapan Dana Desa hingga Maret 2019 (Rp10,1 triliun) hampir sama dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Rp10,3 triliun
“Capaian Belanja Negara yang baik tersebut didukung oleh Pendapatan Negara yang tumbuh sebesar 5,0 persen (yoy). Pertumbuhan Pendapatan Negara ini didukung oleh realisasi penerimaan pajak yang telah mencapai 15,78 persen dari target atau mampu tumbuh sebesar 1,82 persen (yoy) dan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh cukup signifikan sebesar 73,04 persen (yoy),”papar Luky.
Menurutnya, capaian penerimaan pajak yang cukup baik ini tidak terlepas dari kebijakan percepatan restitusi pajak dalam rangka memberikan stimulus ke perekonomian. Di samping itu, kinerja tersebut juga didukung oleh capaian PPh Orang Pribadi yang tumbuh 21,4 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar 17,6 persen (yoy). Sementara itu, pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai yang baik tersebut didorong oleh kebijakan pelunasan pita cukai dan tidak adanya perubahan tarif pada tahun 2019.
Selain didukung penerimaan perpajakan, Pendapatan Negara juga bersumber dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang antara lain didukung oleh realisasi penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Non Migas mencapai Rp8,23 triliun, meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp8,11 triliun.
“Disamping itu, realisasi PNBP Lainnya pada periode yang sama mencapai Rp25,77 triliun, sedikit lebih tinggi dari tahun 2018 yang mencapai Rp24,87 triliun. Meskipun capaian tersebut cukup positif, Pemerintah tetap mewaspadai perkembangan harga komoditas maupun nilai tukar yang sensitif terhadap PNBP,”pungkas Luky. (Is)
