Bencana alam yang datang silih berganti, tidak diimbangi oleh jaminan negara dalam memproteksi kerugian akibat bencana yang dialami masyarakat. Pemerintah perlu belajar banyak dari pemerintah Negeri Sakura terkait proteksi kerugian bencana alam.
Oleh : Romualdus San Udika
Riuh bunyi terompet menyambut tahun baru sudah tak terdengar lagi. Namun bencana alam yang mengikuti pergantian tahun 2011 lalu hingga kini belum juga berhenti. Ya, bencana alam yang mulai akrab dengan Indonesia karena seringnya peristiwa tersebut terjadi seakan tiada hentinya menimpa masyarakat.
Sebut saja bencana banjir, badai, gunung meletus, gempa bumi hingga tsunami sudah mewarnai alam Indonesia sejak beberapa tahun lalu hingga awal tahun ini. Yang terakhir adalah gempa berkekuatan dahsyat 7,6 skala richter (SR) dan berpotensi tsunami yang terjadi di Aceh 11 Januari lalu. Gempa yang juga terasa hingga ke wilayah Bengkulu dan Lampung itu sontak membuat panik warga yang masih trauma akan kejadian tsunami tujuh tahun lalu.
Bencana alam yang terjadi itu tak pelak selalu diikuti oleh kerusakan yang berujung pada kerugian yang dialami manusia. Kerugian-kerugian materi yang jumlahnya tidak sedikit itu sejatinya bisa tidak membuat para korban makin menderita jika saja ada asuransi bencana.
Ya, untuk wilayah seperti Indonesia yang dilalui oleh lempengan bumi yang disebut Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, gempa memang sangat mungkin bisa terjadi sewaktu-waktu. Karena itulah sangat mengherankan jika hingga kini tak ada satupun asuransi yang meng-cover bencana.
Namun risiko yang tinggi yang dihadapi perusahaan akan membuat biaya asuransi bencana –jika perusahaan akan menerbitkannya–menjadi mahal. Kenyataan itu tentu akan menjadi halangan terbesar bagi masyarakat berpendapatan minim, ditambah dengan kesadaran asuransi yang masih rendah untuk berasuransi. Padahal merekalah kelompok yang biasanya mendominasi jumlah korban bencana alam sekaligus membutuhkan proses recovery dengan biaya yang cukup besar.
Kondisi itu tidak terlihat di Jepang yang juga merupakan negeri yang rawan gempa. Bukti sahih bisa dilihat saat negeri itu saat gempa dahsyat 9 skala richter (SR) di timur laut Jepang pada Maret 2011 lalu. Gempa itu kemudian disusul tsunami hebat yang telah meluluhlantakkan gedung, rumah, dan aset-aset berharga milik warga Jepang, serta reaktor nuklir pemerintah.
Perusahaan simulasi risiko, AIR Worldwide, memprediksi kerugian bencana gempa dan tsunami di Jepang mencapai 35 miliar dollar AS atau sekitar Rp 304 triliun. Itu merupakan bencana termahal dalam sejarah.
Melihat jumlah kerugian dan kerusakan akibat gempa yang begitu dahsyat, pemerintah Jepang cepat bertindak. Bank of Japan sebagai bank sentral langsung mengucurkan dana senilai 183 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.610 triliun ke sistem perekonomian. Langkah itu dilakukan untuk mendorong recovery ekonomi pascagempa dan tsunami tersebut. Pemerintah Jepang juga mengganti rumah-rumah penduduk yang hancur, mengingat perumahan di Jepang memang ditanggung oleh sistem asuransi nasional milik pemerintah.
Oleh karena itu sudah seharusnya, pemerintah Indonesia juga mengikuti langkah yang diterapkan Jepang dalam menangani dampak dari bencana alam, terutama untuk membantu kalangan berpendapatan minim.
Lalu bagaimana pemerintah mengawali langkah meniru model yang penjaminan yang dilakukan Negeri Sakura? Menurut Linda Delhaye, Direktur PT Asuransi Multi Artha Graha (AMAG), langkah awal untuk mewujudkan asuransi bencana adalah dengan masuknya pemerintah sebagai salah satu pembuat regulasi. Menurutnya, instruksi yang nantinya diberikan pemerintah akan langsung berdampak pada pasar sehingga mampu meningkatkan kontribusi premi dari produk asuransi bencana.
Saat ini sebenarnya, sudah banyak masyarakat yang meminta adanya asuransi bencana, namun perusahaan asuransi masih takut memenuhinya karena besarnya risiko yang dihadapi. “Banyak permintaan berasal dari daerah yang rawan gempa. Bukannya kami tak mau, kalau pemerintah saja tak membantu, (maka kalau kami penuhi) yang ada justru merugikan untuk pelaku usaha,” kata Linda.
Ketiadaan dukungan pemerintah minimal dalam bentuk penjaminan kepada perusahaan-perusahaan asuransi juga membuat perusahaan yang sudah menawarkan produk asuransi bencana belum bisa meningkatkan pendapatannya.
Julian Noor, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyebutkan, kontribusi pendapatan premi dari produk asuransi bencana sampai saat ini sebesar 2 persen sampai 3 persen saja. Angka tersebut bisa meningkat kalau ada campur tangan pemerintah, baik dari regulasi maupun permodalan.
“Target utama kami adalah agar pemerintah mau masuk ke dalam industri ini. Selama ini hanya dari perusahaan asuransi yang mendukung asuransi bencana. Nah, masyarakat juga tidak akan merasa penting kalau tidak ada instruksi atau campur tangan dari pemerintah,” tegas Julian.
Menurut Julian, salah satu bentuk campur tangan pemerintah adalah membantu industri untuk membuka jalur distribusi pembiayaan asuransi bagi si miskin melalui konsep micro-insurance. Selama ini industri dihadapkan persoalan mahalnya investasi pembukaan jalur distribusi untuk asuransi mikro.
Jadi Reasuransi
Sementara itu, jika serius ingin meniru apa yang dilakukan Jepang, Kornelius Simanjuntak, Ketua Umum AAUI mengatakan, mengusulkan agar pemerintah menjadi reasuradur yaitu pihak yang menerima pertanggungan ulang dari suatu penutupan asuransi.
“Produk asuransi bencana alam yang didukung penuh oleh pemerintahnya dapat dilihat dari reasuradur yang seluruh modalnya didapat dari negara,” tukas Cornelius sekaligus menjelaskan bahwa reasuradur yang didukung pemerintah mempengaruhi harga premi yang ditetapkan oleh para pelaku menjadi lebih murah.
Nah, jika pemerintah bisa menjamin sepenuhnya modal perusahaan reasuransi maka harga premi asuransi bencana akan bisa ditekan ke level yang bisa dijangkau masyarakat. Saat ini premi yang berlaku di pasar saat ini berkisar antara 2 permil hingga sekitar 2 persen dari total harga bangunan yang diasuransikan. Harga tersebut masih bisa lebih mahal atau lebih murah tergantung dari wilayahnya. Namun harga premi bisa lebih murah lagi kalau peserta yang ikut dalam produk asuransi bencana alam lebih banyak lagi.
Selama ini pelaku asuransi bencana di Tanah Air masih mengandalkan perusahaan reasuransi asing. Kondisi itu bisa membuat harga premi lebih mahal lagi karena penghitungan asuransi bencana alam tidak hanya dari dalam negeri melainkan juga dari luar negeri. “Pemberian premi ke luar negeri tadi mempengaruhi harga premi yang dibayarkan karena kalau di negara lain ada bencana efeknya juga akan kena terhadap harga premi bencana di dalam negeri,” jelas Konelius.
Kalau pemerintah mendukung sepenuhnya modal perusahaan reasuradur di dalam negeri, tentunya harga premi tidak akan terpengaruh dengan bencana di luar negeri dan karenanya bisa lebih murah.
Jadi tunggu apalagi, belajarlah asuransi bencana sampai ke Negeri Sakura. SP
