Pemerintah jadi juga membatasi penggunaan BBM. Namun kebijakan itu juga sekaligus dibonceng kebijakan untuk mengalihkan penggunaan bensin ke bahan bakar gas. Sudah siapkan pemerintah?
Oleh : Egenius Soda
BERITA TERKAIT
Dua bulan lagi kebijakan baru pengelolaan bahan bakar nasional akan diterapkan. Ya, pemerintah akhirnya berani memutuskan membatasi penggunaan bensin bersubsidi hanya untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Polemik mengenai bahan bakar minyak (BBM) sejatinya sudah mencuat sepanjang tahun lalu setelah harga minyak dunia melonjak mendekati 100 dollar AS per barel. Maret tahun lalu, pemerintah pun melempar usulan agar penggunaan bensin bersubsidi hanya boleh digunakan oleh kalangan tak mampu.
Ada sekitar tujuh pilihan metode yang rencananya akan digunakan untuk membatasi penggunaan bensin premium itu. Di antaranya adalah dengan menggunakan smart card, berdasarkan kapasitas mesin, berdasarkan tahun pembuatan kendaraan hingga melarang semua mobil pribadi. Dan akhirnya yang dipilih pemerintah adalah melarang semua mobil pribadi untuk membeli dan menggunakan premium.
“Pemerintah memilih langkah mengurangi beban subsidi pada APBN 2012 dengan melakukan pembatasan konsumsi BBM secara bertahap yang mana sejak 1 April 2012 semua kendaraan pribadi tidak lagi diperkenankan menggunakan BBM subsidi,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir tahun lalu.
Sejatinya, sejak Maret tahun lalu juga pemerintah sudah menuntaskan penelitian mengenai kebijakan yang seharusnya dipilih dalam menghadapi kenaikan harga minyak global. Tim Pengawasan Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi yang saat itu dipimpin oleh Anggito Abimanyu, ekonom UGM, menelurkan tiga opsi.
Opsi pertama, menaikkan harga bensin premium Rp500 per liter namun untuk angkutan umum diberikan semacam cash back atau jaminan kembalian, sehingga tarifnya tidak naik.
Opsi kedua, perpindahan penggunaan BBM bagi kendaraan pribadi dari premium ke pertamax, agar ada pengurangan konsumsi BBM bersubsidi oleh pengguna kendaraan pribadi. Opsi ini diterapkan seiring dengan menjaga harga pertamax berdasarkan survey kemampuan daya beli masyarakat di angka Rp 8.000 per liter.
Opsi ketiga, penjatahan konsumsi premium dengan sistem kendali penjatahan yang berlaku tidak hanya untuk kendaraan umum tapi juga kendaraan pribadi.
Pada awalnya, opsi menaikkan harga BBM yang akan diambil pemerintah dan diterapkan tahun lalu. Namun akhirnya pemerintah memutuskan melakukan pembatasan dengan opsi perpindahan penggunaan BBM bagi kendaraan pribadi dari premium ke pertamax yang akan diterapkan tahun ini. Pada saat yang sama pemerintah juga mendorong masyarakat pengguna BBM untuk beralih menggunakan bahan bakar gas (BBG).
Pemerintah tampaknya sudah kewalahan mengelola dan memenuhi kebutuhan bensin dalam negeri hingga akhirnya memaksa pengguna kendaraan untuk menggunakan gas. Selama ini memang ketergantungan pada minyak sebagai sumber energi menjadikan biaya energi di Indonesia sangat mahal. Padahal Indonesia sudah bukan lagi produsen minyak tetapi sudah menjadi importir.
Akibatnya, angka subsidi BBM terus melonjak dari tahun ke tahun bahkan menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan sejak 2000. Malahan pada tahun itu realisasi subsidi BBM mencapai lebih dari dua kali lipat nominal yang ditargetkan pemerintah. Kondisi lebih parah terjadi pada 2004 dan 2005, di saat angka realisasi melonjak lebih dari lima kali lipatnya.

Itulah yang memaksa pemerintah untuk menerapkan kembali yang pernah dilakukannya saat mendesak masyarakat untuk mengganti minyak tanah dengan gas untuk keperluan memasak.
Sayangnya tidak seperti kebijakan konversi minyak tanah ke gas yang memberikan kompor gas secara cuma-cuma pada awal pelaksanaannya, dalam pengalihan bensin ke BBG pemerintah tidak memberi fasilitas penunjang secara gratis.
Sebagaimana diketahui untuk mengganti bahan bakar dari bensin ke gas, sebuah kendaraan membutuhkan converter kit, sebuah alat yang berfungsi menyalurkan bahan bakar gas ke mesin sebagai pengganti BBM. Alat itu diperlukan karena saat ini kendaraan yang beredar di Indonesia memang untuk yang berbahan bakar bensin dan belum ada yang convertible dengan BBG.
Namun tampaknya yang akan menjadi ganjalan adalah masih mahalnya harga converter kit yaitu satu unitnya dibanderol Rp9 juta-15 juta karena belum adanya produsen dalam negeri yang memproduksinya. Pemerintah sendiri kabarnya hanya akan membagikan alat itu kepada kendaraan angkutan umum dan kendaraan dinas para pejabat, sedangkan mobil pribadi harus membelinya.
“Semua mobil menteri dan pejabat tinggi karena itu merupakan bagian yang diberikan secara gratis dan memang itu adalah mobil negara,” kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.
Infrastruktur Belum Siap
Hal inilah yang membuat berbagai kalangan mengatakan bahwa rencana pembatasan BBM dan pengalihan ke BBG belum dipersiapkan secara matang. Waktu yang hanya empat bulan untuk menyiapkan infrastruktur kebijakan itu juga dianggap terlalu mepet.
“Dengan ketersediaan infrastruktur yang masih sangat terbatas dan juga konsep yang belum jelas menjadikan kebijakan terlihat prematur dan tidak terencana dengan baik,” kata Wakil Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro.
Pemerintah dinilai hanya ingin melaksanakan amanat Undang Undang (UU) tanpa mempertimbangkan dan melihat kondisi riil yang ada di lapangan. “Ketentuan dalam UU APBN 2012 telah membelenggu Pemerintah sehingga tidak ada jalan lain selain melaksanakan kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi tanpa melihat kesiapan infrastrukturnya,” kata Komaidi.
Belum lagi dengan kurangnya persiapan dalam infrastruktur hukum. Hingga pertengahan Januari, regulasi yang mengatur mekanisme pembatasan BBM itu belum kunjung diterbitkan. Revisi dua Peraturan Presiden (Perpres), yaitu Perpres No.55 Tahun 2005 dan Perpres No.9 Tahun 2006 belum juga rampung direvisi. Padahal kedua perpres itulah yang secara teknis mengatur penggunaan BBM bersubsidi.
Dalam nada yang hampir sama wakil rakyat dari fraksi Golkar Satya W Yudha melihat kebijakan pembatasan ini merupakan kebijakan setengah hati karena tidak diikuti pembangunan infrastruktur. Pembatasan yang diikuti konversi BBM ke BBG membutuhkan lebih banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), padahal pembangunan SPBG itu membutuhkan waktu minimal enam bulan. “Akhirnya masyarakat tidak punya pilihan lain selain menggunakan BBM non subsidi (pertamax) yang harganya jauh lebih mahal,” tandas Satya.
Saat ini, di wilayah Jabodetabek, baru 10 SPBG yang menyediakan gas dan pada Februari direncanakan akan bertambah jadi 19 SPBG. Ditambah dengan mahalnya harga satu unit converter kit, memang tak bisa dielakkan kesan bahwa pemerintah seolah memaksa masyarakat untuk beralih ke pertamax yang harganya tidak disubsidi pemerintah.
Harga pertamax yang saat ini berada di kisaran Rp.8.300 per liter atau hampir 100 persen. Kondisi tersebut bisa dipastikan akan membuat pengeluaran masyarakat untuk bahan bakar melonjak dua kali lipat. Hal ini tentu akan memicu inflasi dan jelas akan menambah pekerjaan bank sentral. “Kita perhitungkan inflasi kita paling rendahnya naik 0,72 persen sampai paling tingginya 0,94 persen,” jelas Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution.
Dengan harga pertamax yang mengacu pada harga internasional maka ancaman inflasi pun selalu akan muncul setiap waktu. Meski pemerintah juga tak diharapkan akan mengubah lagi kebijakannya, namun seyogianya infrastruktur pendukung kebijakan juga harus segera disiapkan. Selain juga meminimalisir dampak-dampak yang bisa menyebar ke segala arah. Mumpung masih dua bulan lagi. SP
















