JAKARTA, Stabilitas.id – Pemerintah mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2025 sebesar Rp1.960,3 triliun, atau 54,1% dari pagu APBN 2025. Angka ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.388,8 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp571,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa belanja pemerintah pusat didominasi oleh program bantuan sosial dan subsidi. Belanja Kementerian/Lembaga tercatat Rp686 triliun (59,1% dari pagu), digunakan untuk:
- PBI JKN bagi 96,7 juta peserta
- PKH untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat
- Kartu Sembako untuk 18,3 juta KPM
- PIP untuk 11,3 juta siswa
- KIP Kuliah untuk 895,9 ribu mahasiswa
Semua program tersebut dijalankan melalui validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dan mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Sementara itu, belanja non-K/L sebesar Rp702,8 triliun (45,6% dari pagu) digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu. Subsidi energi mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya:
- BBM naik 3,5%
- LPG 3 kg naik 3,6%
- Listrik bersubsidi naik 3,8%
- Pupuk naik 12,1% juta ton
“Moga-moga ini terus membantu bergeraknya perekonomian di masyarakat,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita.
Realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp571,5 triliun (62,1% dari pagu) juga menunjukkan peningkatan dibanding tahun lalu, berkat perbaikan penyampaian dan pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah. Meski demikian, belanja daerah terkontraksi 14,1% akibat pergantian kepemimpinan dan kebijakan efisiensi.
Suahasil menegaskan bahwa belanja negara merupakan satu kesatuan antara BPP dan TKD, yang bertujuan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. ***
