• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Laporan Utama

BI Ingin Pegang ‘Ekornya’

by Sandy Romualdus
4 Juni 2016 - 00:00
15
VIEWS
0
SHARES
15
VIEWS

Sebuah perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam operasi moneter di Indonesia akan terjadi pada Agustus nanti. Suku bunga acuan yang selama ini menggunakan referensi BI Rate yang diacu oleh bank-bank dalam transaksinya antar sesama atau dengan otoritas moneter dan berjangka 30 hari, akan diganti dengan 7-days (Reversed) Repo Rate yang menjadi acuan utama dalam transaksi pasar uang.

Meski langkah ini diambil BI demi mendekatkan kebijakannya dengan kondisi pasar, BI akan menolak jika kebijakan tersebut diterbitkan untuk menekan suku bunga bank. “Perubahan BI Rate bukan bertujuan untuk menurunkan suku bunga. Itu bukan target utamanya. Perubahan itu lebih kepada mengubah BI Rate yang biasa menjadi acuan pada transaksi yang 30 hari, menjadi tujuh hari,” kata Hartadi Agus Sarwono, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Menurut pria yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Bank BNI ini, otoritas akan sangat berhati-hati dan sensitif soal kebijakan-kebijakan yang terkesan membatasi atau menetapkan suku bunga. BI dan juga Otoritas Jasa Keuangan, kata dia, akan menghindari kata-kata ‘mengarahkan’ secara langsung soal suku bunga, karena penetapan suku bunga betul-betul diserahkan kepada mekanisme pasar.

BERITA TERKAIT

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Selain itu, kata dia, dengan mengubah acuan suku bunga menjadi maksimal tujuh hari, BI akan memegang ‘ekor’ dari suku bunga yang ada di pasar sehingga ‘kepalanya’ akan lebih mudah mengikuti. Berikut petikan lengkapnya:

Mengapa Bank Indonesia mengubah bunga acuannya dari BI Rate menjadi 7-days Repo Rate?

Menurut pendapat saya, dan ini juga berdasarkan penelitian tidak saja dari Bank Indonesia, tapi juga bank-bank sentral dunia, mengendalikan suku bunga dengan tenor yang lebih pendek, seperti overnight sampai tujuh hari itu lebih efektif mengendalikan kebijakan moneternya ketimbang dengan yang bertenor lebih panjang. Mengacu pada suku bunga jangka lebih pendek itu lebih efektif karena instrumen pasar uang yang paling banyak digunakan adalah yang berjangka pendek.

Selama ini transaksi antar bank terkait likuiditas dalam PUAB memang di dominasi oleh yang overnight sampai tujuh hari. Juga transaksi bank kepada BI dalam instrumen standing facility. Nah, transaksi-transaksi itu butuh acuan. Jadi kalau suku bunga jangka pendek yang dikendalikan maka transmisinya akan lebih cepat ditransmisikan pada seluruh term structure suku bunga di pasar uang. Dan selama ini bank-bank dalam bertransaksi dengan bank lain dan juga dengan BI sudah mengacu pada suku bunga jangka pendek overnight sampai tujuh hari.

Jadi selama ini BI Rate tidak menggambarkan suku bunga yang berlaku di pasar, di PUAB?

Tidak, karena memang berlakunya atau menjadi acuan pada transaksi instrumen pasar uang yang 30 hari. Padahal instrumen yang ada di pasar uang, jarang kalau tidak mau disebut tidak ada, yang bertenor 30 hari.

Jika nanti yang dipakai menjadi acuannya adalah bunga yang berlaku di instrumen yang bertenor tujuh hari maka bank akan lebih mudah mengelola likuiditasnya untuk seluruh term structure instrumen pasar uangnya. Ini terjadi karena acuan untuk kebutuhan likuiditas hariannya kelihatan. Hal itu sangat-sangat menggambarkan kondisi riil pasar dan juga karena itulah yang dibutuhkan bank dalam mengelola likuiditasnya.

Beberapa tahun belakangan suku bunga PUAB berada di bawah BI Rate dan lebih dekat menempel kepada deposit facility?

Memang nature-nya suku bunga seperti itu. Suku bunga yang berjangka lebih pendek memang lebih rendah ketimbang yang berjangka lebih panjang. Suku bunga deposito juga begitu, yang satu bulan lebih rendah dari yang tiga bulan. Karena uncertainty yang lebih tinggi dari penempatan dana yang lebih panjang.
Juga karena kebutuhan dana di pasar uang dikelola lebih day to day. Pinjam meminjam dalam PUAB memang lebih banyak yang overnight, yang satu bulan jarang sekali. Lebih mudah bagi seorang treasury di sebuah bank untuk melakukan transaksi pinjam meminjam secara harian.

Berdasarkan berbagai penelitian yang saya tahu, acuan suku bunga jangka pendek seperti Repo Rate tujuh hari itu lebih memudahkan buat bank dalam mengelola likuditasnya. Jika bank mampu mengelola likuiditasnya hari ke hari maka nanti dia akan lebih mampu mengelolanya dalam jangka satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Kemudian dalam proses selanjutnya bank juga akan lebih mudah dan cepat menyesuaikan hal itu kepada suku bunga deposito dan akhirnya ke suku bunga kredit.

Kenapa perubahan bunga acuan itu dilakukan saat ini? Kenapa sekarang ini menjadi penting?

Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukungnya, pertama adalah karena situasi likuiditas cukup banyak, apalagi setelah The Federal Reserve mengubah kebijakannya banyak dana-dana dari AS yang lari ke emerging market termasuk Indonesia.

Saat ini Indonesia tengah menerima dana-dana asing yang cukup banyak yang akhirnya memperkuat nilai tukar rupiah dari Rp14 ribu sekarang menjadi Rp13 ribuan. Masuknya dana asing membuat pasokan rupiah bertambah, karena banyak yang menukar dollar AS dengan rupiah untuk transaksi dan kegiatan ekonomi di sini.

Nah, karena rupiah banyak, maka suku bunga yang merupakan harga dari uang juga turun, yang tampak dari kecenderungan turunnya suku bunga di PUAB yang overnight sampai tujuh hari.

Sedangkan suku bunga yang lebih panjang seperti yang satu bulan dan tiga bulan, kurang responsif, sehingga tidak mencerminkan situasi likuiditas yang ada. Perubahan menjadi Repo Rate 7 hari memperkuat sinyal kebijakan moneter. Itu alasan utamanya.

Kedua, seperti yang saya katakan sebelumnya, Repo Rate sebagai acuan utama juga memudahkan bank dalam mengelola likuiditasnya sehingga memperkuat transmisi kebijakan moneter ke seluruh term structure.

Ketiga, karena suku bunga yang satu bulan hingga tiga bulan dewasa ini kurang responsif maka ke depan harus ada financial deepening (pendalaman pasar). Artinya instrumen yang satu bulan dan tiga bulan itu harus lebih banyak lagi, dan juga banyak diperdagangkan. Jadi dia harus banyak transaksinya dan volumenya. Sekarang ini instrumen di satu bulan hingga tiga bulan jarang sekali yang menggunakan, bank lebih suka di jangka yang lebih pendek. Tujuan ketiga dari perubahan BI Rate menjadi Repo Rate 7 hari adalah agar ada pendalaman pasar.

Apakah BI Rate memang dipakai oleh bank untuk menentukan bunga depositonya selama ini?

Pada dasarnya, Bank Indonesia selama ini menggunakan BI Rate sebagai sinyal kepada bank sebagai acuan utama suku bunga pasar uang yang kemudian digunakan untuk menetapkan suku bunga deposito.

Bank sentral mengharapkan, BI Rate menjadi acuan PUAB satu bulan agar bank itu bisa langsung mentransmisikan BI Rate itu menjadi bunga deposito satu bulan. Jadi bank dalam menentukan bunga deposito satu bulan, ya lihat saja BI Rate-nya, kemudian tinggal ditambah marjin dan biaya-biaya overhead lainnya, bank bisa langsung menentukan bunga kredit.

Apakah saat ini BI Rate sudah tidak relevan lagi buat bank untuk diacu dalam menentukan bunga deposito?

Dalam situasi aliran dana masuk yang besar yang pada akhirnya menurunkan suku bunga tujuh hari baik di PUAB maupun di Repo Rate, iya menjadi kurang relevan. Karena suku bunga yang satu bulan tetap saja pada levelnya, tidak bergerak sehingga sewaktu bank mengacu itu untuk bunga depositonya, levelnya tidak turun-turun padahal suku bunga jangka pendeknya sudah mulai turun. Suku bunga pada instrumen-instrumen yang banyak digunakan oleh bank telah menunjukkan penurunan. Jadi itulah alasannya mengapa bunga yang menjadi acuan diubah sekarang.

Kenapa tidak BI Rate-nya saja yang diturunkan?

Itu akan jadi beda dampaknya. Seperti saya sudah bilang, BI Rate itu menjadi acuan bagi instrumen yang maturity-nya satu bulan, jika ia diturunkan menjadi katakanlah selevel dengan PUAB atau Repo Rate yang sekarang 5,5 persen, maka bunga pada instrumen yang maturity satu bulan akan sama dengan yang tujuh hari. Masak suku bunga pinjaman berjangka tujuh hari sama dengan yang satu bulan. Jadi tidak sesuai dengan situasi pasar sebenarnya. Itulah keberatan Bank Indonesia bila perubahan menjadi Reversed Repo Rate 7 hari ini diartikan secara langsung menurunkan suku bunga.

Apa nanti ketika BI Rate yang baru ditetapkan bank bisa langsung mengacunya sebagai bunga deposito dan transmisinya bisa lebih cepat?

Harapannya begitu. Dengan argumentasi seperti tiga alasan utama perubahan BI Rate seperti yang saya kemukakan sebelumnya. Karena asumsi saya, jika bank punya acuan bunga yang jangka pendek maka mereka lebih mampu mengelola likuiditasnya. Karena pengelolaan likuiditas kan hari ke hari, kalau dalam kegiatan itu mereka punya acuan maka pengelolaan likuiditas yang berjangka lebih panjang, sampai tiga bulan misalnya, akan lebih terkendali. Bagi mereka lebih enak pegang ekornya dan kepalanya akan mengikut. Sebaliknya kalau mereka disuruh pegang kepalanya (BI Rate), ekornya (Repo Rate atau bunga PUAB) belum tentu mengikuti gerakannya.

Oleh karena itu BI mau pegang ekornya dan bank akan mengacunya. Bisa jadi nantinya ketika Repo Rate digunakan dan memang menunjukkan penurunan akibat kelebihan likuiditas dipasar, maka bunga yang berjangka panjang akan ikut turun. Ini yang bank sentral sebut sebagai memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Jika perubahan bunga acuan ini dilakukan 5-10 tahun lalu apakah sudah memungkinkan? Apakah dampaknya sama seperti saat ini?

Bisa saya jawab tidak, karena kondisi dan tren likuiditas saat itu belum memungkinkan. Karena besar kemungkinan gerakan tren suku bunga yang bertenor satu bulan yang menjadi landasan BI Rate dan overnight itu masih sama akibat likuiditas yang lebih ketat. Akan tetapi di 2016, yang overnight sampai tujuh hari sudah mulai turun karena limpahan likuiditas tetapi yang bertenor satu bulan masih tetap relatif tinggi.

Kalau misalnya suatu saat likuiditasnya kembali kering, apakah bisa kembali ke BI Rate satu bulan?

Mudah-mudahan tidak, karena teorinya seperti saya katakan tadi, bahwa memegang ekor itu lebih mudah ketimbang pegang kepala. Jika kita pegang ‘ekor’ maka ‘kepala’ akan terkendali. Kalau pegang ini (kepala) kita tidak tahu belakangnya seperti apa, padahal transaksi yang paling banyak disini, itu teorinya. Yang satu bulan mendatang itu kepalanya. Secara teori, dan best practise dari bank sentral negara lainnya bunga acuan memang menggunakan acuan yang jangkanya pendek, overnight sampai tujuh hari. Ada yang overnight, satu hari, tiga hari dan tujuh hari.

Apa dampak perubahan BI Rate jadi Repo Rate pada obligasi atau surat berharga?

Itu agak lain ceritanya, karena pasarnya berbeda. Obligasi itu likuiditasnya masyarakat. Masyarakat punya pilihan menempatkan dananya di bank, dalam bentuk deposito atau apapun, atau beli obligasi. Pilihannya seperti itu.

Dampaknya, kalau diharapkan terjadi penurunan suku bunga deposito mengikuti bunga acuan, sementara suku bunga obligasi masih cukup tinggi akibat tingginya permintaan penerbitan obligasi, maka hal itu menjadi tidak efektif.

Contoh, pemerintah memerlukan dana untuk menutup defisit APBN, maka pemerintah mengeluarkan SUN. Artinya surat berharga terbit kemudian menarik likuiditas masyarakat. Kalau ini banyak dilakukan pemerintah seperti sekarang, orang akan cenderung masuk ke obligasi, kemudian harganya turun tapi bunganya cenderung naik.

Ini akan menjadikan komplikasi kalau tidak dikelola antara kebijakan fiskal dengan moneter. Jadi kalau nanti pemerintah jor-joran mengeluarkan obligasi, jadi nanti likuiditas masyarakat tidak lari ke bank, tapi ke instrumen itu. Sehingga, keinginan menurunkan suku bunga tidak kesampaian. Ini akan jadi komplikasi. Ini yang disebut crowding out. Sehingga harus dihitung betul timing dan magnitude-nya.

Seandainya 7-days Repo Rate diberlakukan besok, apakah masih ada Rapat Dewan Gubernur untuk menentukan bunga acuan?

Rapat Dewan Gubernur akan tetap ada untuk menentukan tingkat suku bunga acuan, Repo Rate yang 7 hari yang sesuai dengan kebutuhan likuiditas yang diperlukan bagi kegiatan ekonomi. Saya tekankan disini “kebutuhan likuiditas bagi kegiatan ekonomi”. RDG akan melakukan evaluasi situasi perekonomian secara menyeluruh, ingat RDG dilakukan dalam dua hari, sehingga BI dapat menentukan suku bunga acuan Repo Rate bagi pasar uang yang kemudian di transmisikan tidak saja pada suku bunga pasar uang yang berjangka panjang, tetapi juga pada suku bunga deposito dan suku bunga kredit yang menjadi sumber kebutuhan pembiayaan kegiatan ekonomi

Apa dampak kebijakan baru itu buat kebijakan inflation targeting framework?

Seperti yang saya kemukakan sebelumnya, sukubunga acuan kebijakan moneter yang ditetapkan dalam RDG akan ditransmisikan keseluruh term structure suku bunga agar cukup likuiditas untuk membiayai kegiatan perekonomian. Bank Indonesia akan memastikan “kecukupan” likuiditas ini, karena apabila terjadi likuiditas yang melebihi kebutuhan untuk membiayai kegiatan perekonomian, maka dampaknya adalah Inflasi. Di sinilah letak pentingnya kebijakan moneter dengan Inflation Targeting Framework, memastikan tidak terjadi kelebihan likuiditas dari yang diperlukan oleh kegiatan ekonomi yang mengakibatkan target inflasi tidak tercapai.

 
 
 
 
 
Previous Post

SUNARSO, WAKIL DIREKTUR UTAMA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK “Turunkan Bunga Perlu Sinergi”

Next Post

Jebakan Suku Bunga Negatif

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Sejarah Uang

Daya Beli Tertekan Inflasi Pangan, Saldo Rekening di Bawah Rp100 Juta Turun ke Rp1,66 Juta

by Stella Gracia
21 Oktober 2026 - 14:20

INDEF menyoroti fenomena makan tabungan akibat inflasi pangan di atas 5 persen yang membuat rata-rata saldo tabungan di bawah Rp100...

Bank BSN Perkuat Ekosistem UMKM Halal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif

Bank BSN Perkuat Ekosistem UMKM Halal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif

by Sandy Romualdus
21 Juli 2026 - 07:47

Bank BSN mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan kewirausahaan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan Stabilitas.id - Direktur Network...

Berantas Judi Online, OJK Perintahkan Bank Blokir 33.000 Rekening Penampung

Suku Bunga Tinggi dan Rupiah Loyo, OJK Evaluasi Revisi Rencana Bisnis 105 Bank

by Sandy Romualdus
10 Juli 2026 - 12:52

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengevaluasi revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2026 yang diajukan oleh sekitar 105 bank akibat penyesuaian...

Respons Aturan KUR 5% Presiden Prabowo, OJK Minta Himbara Pertebal Pencadangan

by Sandy Romualdus
21 Mei 2026 - 14:50

Stabilitas.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta perbankan pelat merah (Himbara) untuk...

Virsem LPPI #107: Bukan Sekadar Religi, Hijrah Finansial Jadi Tren Baru Ekonomi Berkelanjutan

Virsem LPPI #107: Bukan Sekadar Religi, Hijrah Finansial Jadi Tren Baru Ekonomi Berkelanjutan

by Sandy Romualdus
13 April 2026 - 14:54

Stabilitas.id — Industri perbankan syariah nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif meski masih menghadapi tantangan penetrasi pasar yang belum optimal....

Menaker Terbitkan SE WFH 1 Hari Sepekan, Dorong Ketahanan Energi Nasional

Menaker Terbitkan SE WFH 1 Hari Sepekan, Dorong Ketahanan Energi Nasional

by Stella Gracia
1 April 2026 - 21:53

Stabilitas.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi mengimbau perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah...

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
OJK Dorong Pembiayaan Infrastruktur Melalui Sukuk

OJK Terima 3.805 Aduan, Mayoritas soal Klaim Asuransi

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance