Bisnis waralaba mendapatkan tantangan tak ringan saat investor asing berbondong-bondong membuka usaha di Indonesia. Merek waralaba lokal yang belum sempurna secara sistem tentu membutuhkan proteksi pemerintah.
Oleh: Ainur Rahman
BERITA TERKAIT
Kesetaraan bisnis memang sedang menjadi buah bibir. Setelah bisnis perbankan meminta otoritas agar memperjuangkan perlakuan sama pada bank yang ingin ekspansi ke luar negeri, kini bisnis waralaba juga menginginkan hal yang sama.
Di tengah serbuan investor dan pebisnis asing di hampir semua sektor usaha, sejatinya perusahaan-perusahaan nasional mampu melakukan “serangan balik”, jika negara lain juga memberi kemudahan bisnis layaknya di Indonesia. Namun apa daya, ketika semua investor asing disambut dengan berbagai kemudahan bisnis ketika menanamkan modalnya, sebaliknya investor Indonesia seperti tengah menerjang karang proteksi yang tebal.
Sektor perbankan sudah mengalaminya dan kini bisnis waralaba mulai merasakannya. Bisnis waralaba sudah mulai dikenal di Indonesia saat perusahaan makanan siap saji Kentucky Fried Chiken (KFC) dibawa masuk oleh pengusaha Dick Gelael pada 1979. Mulai saat itu, mulai banyak perusahaan-perusahaan AS mewaralabakan pemasarannya di Indonesia, meski tidak semuanya menuai sukses. Hingga saat ini sekurangnya ada 370 outlet waralaba asal negeri Paman Sam itu di Indonesia.
Besarnya potensi pasar dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia membuat bisnis dengan sistem pemasaran yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan omzet tanpa meningkatkan aset mereka itu terus meningkat.
Menurut data Asosiasi Franchise Indonesia, pada 2010, jumlah waralaba di Indonesia, termasuk waralaba AS, mencapai 1.500 unit usaha yang sebagian besar berupa makanan dan minuman. Meski belum ada data resmi, jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi 1.700 usaha hingga akhir 2011.
Dari jumlah tersebut, waralaba lokal memang masih unggul dalam jumlah yaitu berkisar 60 persen dan sisanya asing. Akan tetapi dari segi omzet, waralaba lokal agak keteteran. Pada akhir 2011, dari total omzet bisnis franchise yang diperkirakan mencapai Rp 120 triliun, lokal hanya berkontribusi kurang dari 30 persen yaitu sekitar Rp 40 triliun.
Angka ini bisa terdesak lagi jika beberapa perusahaan AS jadi membuka usahanya di sini. Menjelang berakhirnya kalender 2011, Indonesia kedatangan misi dagang AS yang membawa 16 waralaba AS yang siap masuk pasar Indonesia pada tahun ini.
Mereka terdiri dari Applebee’s, Denny’s, Johnny Rockets, Carvel Ice Cream, Cinnabon, Schlotzsky’s, Moe’s Southwest Grill, Great American Cookies, Marble Slab Creamery, Pretzelmaker, Pollo Tropical, Rita’s Italian Ice, Which Wich, Wing Zone. Sedangkan dua perusahaan waralaba lainnya bergerak di luar industri makanan, yakni Crestcom (waralaba pelatihan kepemimpinan) dan The Vitamin Shoppe.
Menurut Ketua Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), Anang Sukandar, masuknya investor AS itu didorong oleh pendapatan masyarakat Indonesia yang terus meningkat. Tahun lalu diperkiraan pendapatan per kapita Indonesia sebesar 3.500 dollar AS per tahun, telah naik enam kali lipat sejak pertama kali Dick Gelael memperkenalkan KFC. “Ini menjadikan Indonesia sebagai pasar menarik,” kata Anang.
Bahkan tahun ini tambah dia, omzet bisnis waralaba bisa mencapai sekitar Rp144 triliun. Sayangnya, asing lebih dominan dengan kontribusi diperkirakan mencapai sekitar Rp 100 triliun atau 70 persen dari total prediksi omzet.
Kondisi di atas tentunya tidak diharapkan oleh sebagian besar pihak karena perusahaan Indonesia hanya menang di jumlah dan tak berdaya dalam hal sumbangan bisnis. Meski hal tersebut juga bisa memacu kualitas waralaba lokal tapi jika dibiarkan berlarut maka usaha lokal akan makin terpinggirkan. Dan Anang sebagai Ketua AFI paham benar akan situasi itu.
Bahkan kata dia, mobilisasi waralaba asing khususnya AS bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang sedang dalam tren positif. Maka dari itu dia menuntut pemerintah untuk segera membuat peraturan yang bisa memberi perlindungan pada waralaba nasional.
“Jika tidak ada pengaturan dan pengetatan terhadap masuknya waralaba asing bisa-bisa, ibarat bunga yang sedang tumbuh, akan kembali layu karena banyaknya waralaba asing di pasar dalam negeri,” jelas Anang.
Sebagai tahap awal, waralaba asing harus diwajibkan untuk masuk dalam keanggotaan AFI agar memudahkan dalam pengawasan.
Prakondisi Waralaba Lokal
Diakui, pemerintah tidak akan begitu saja membatasi bahkan melarang investor asing dalam bisnis waralaba untuk membuka usaha di Tanah Air. Meskipun demikian, pemerintah dinilai sanggup untuk lebih selektif memilih usaha asing yang memang dibutuhkan setelah sebelumnya menetapkan terlebih dahulu sektor mana yang boleh dimasuki asing. Dengan kalimat yang lebih singkat, seharusnya pemerintah menciptakan prakondisi domestik yang harus dipenuhi sebelum pihak asing diperbolehkan memasuki bidang tersebut.
Kendati begitu, Direktur Indonesia Resources Studies (IRIRESS) Marwan Batubara berpendapat berbeda. Menurut dia, serbuan waralaba asing ke Indonesia tidak cukup dihadapi dan ditanggapi dengan upaya perkuatan waralaba lokal di pasar domestik dan penyebarannya ke mancanegara.
“Hal ini bukan sekedar masalah waralaba melawan waralaba dan penerapan prinsip resiprokal. Tetapi mencakup berbagai aspek terkait yang lebih luas di luar waralaba, seperti perlindungan usaha rakyat, budaya hidup, dan identitas nasional,” jelas Marwan.
Bahkan kata mantan anggota DPR ini, masalah yang ada juga mencakup susahnya pengusaha Indonesia yang ingin membuka bisnis di mancanegara. Waralaba domestik dinilai kesulitan jika ingin membuka usaha di negara lain karena kebijakan yang ketat negara tuan rumah dalam rangka melindungi kepentingan usaha domestiknya. Sedangkan pemerintah Indonesia begitu longgar memberi kesempatan usaha kepada waralaba asing, sekaligus lemah untuk mendukung ekspansi bisnis waralaba Indonesia ke mancanegara. Oleh karena itu peran pemerintah dibutuhkan untuk aktif mendukung waralaba lokal meluaskan usaha ke mancanegara.
Sementara itu, keinginan menjaga pasar waralaba dalam negeri yang terus tumbuh mendapat tanggapan Menteri Perdagangan. Gita Wirjawan yang baru setengah tahun menjabat Menteri Perdagangan akan melakukan pengetatan terhadap masuknya waralaba asing khususnya dari AS. “Langkah tersebut bukan sikap anti impor, tapi menjaga agar masyarakat Indonesia tidak terlalu bergantung pada produk impor,” kata mantan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal itu.
Bagi pengamat ekonomi ININDEF Ahmad Erani Yustika, ada banyak dampak negatif dari ekspansi waralaba asing daripada beberapa sisi positifnya yaitu salah satunya penyerapan tenaga kerja. Dengan makin gencarnya waralaba lokal akan semakin mempersengit kompetisi antar waralaba. “Dikhawatirkan, ini justru akan merugikan waralaba lokal,” kata Erani.
Apalagi, sebagian besar waralaba lokal dinilai belum memiliki syarat untuk dikatakan sebagai waralaba, misalnya terkait aturan, sistem, pelatihan staf dan lainnya. “Kalau untuk mengurus diri sendiri agar menjadi waralaba yang baik saja pengusaha lokal masih kesulitan, lalu bagaimana nasib mereka jika harus dihadapkan pada persaingan dengan waralaba asing,” kata Erani lagi.
Di sinilah peran pemerintah, kata Guru Besar di Universitas Brawijaya itu, untuk mengembangkan dan memperbaiki kondisi waralaba lokal sangat diperlukan. Sebelum hal itu diwujudkan maka mau tidak mau pemerintah mesti memperketat izin waralaba asing dengan hanya membolehkan mereka membangun gerai di kota-kota besar tertentu.
Usaha waralaba selalu melibatkan dua pihak, franchisor (pemilik waralaba) dan franchisee (pihak yang ingin berbisnis dengan menggunakan merek franchisor). Franchisor memiliki merek dagang yang ia setuju untuk digunakan franchisee dengan sejumlah bayaran. Franchisor atau pewaralaba menyediakan bantuan (keuangan, pilihan situs, dan sebagainya) dalam menyiapkan operasi bagi franchisee atau terwaralaba. SP
















