Wamenkeu Juda Agung sebut kebutuhan investasi 2027 capai Rp8.705 T, sementara APBN hanya mampu Rp459 T. Sektor swasta & pasar modal dituntut pasok 91%.
Stabilitas.id – Kementerian Keuangan memperkirakan kebutuhan investasi Indonesia untuk menopang target pertumbuhan ekonomi pada 2027 mencapai Rp8.705 triliun. Namun, porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat hanya mampu membiayai sekitar Rp459 triliun atau tak sampai 6% dari total kebutuhan.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan bahwa cakupan investasi tersebut meliputi sektor-sektor krusial, mulai dari infrastruktur, transisi energi, pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga proyek hilirisasi industri.
“APBN saja tidak pernah cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan kita. Kebutuhan infrastruktur, energi, pendidikan, kualitas SDM hingga hilirisasi membutuhkan skala pembiayaan yang jauh melampaui kemampuan fiskal,” ujar Juda dalam Pembukaan Perdagangan HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Juda memaparkan, dari total kebutuhan Rp8.705 triliun, BUMN bersama Danantara Indonesia diperkirakan berkontribusi sekitar Rp330 triliun. Dengan demikian, porsi terbesar yakni Rp7.973 triliun atau sekitar 91% wajib dipenuhi dari sumber pembiayaan non-pemerintah.
Sumber pembiayaan swasta tersebut diharapkan mengalir melalui saluran perbankan, lembaga keuangan non-bank, serta optimalisasi pendalaman pasar modal domestik.
Pasar Modal Sebagai Katalis Pembiayaan
Mengingat keterbatasan kapasitas fiskal negara, Kemenkeu mendorong pasar modal untuk berperan agresif sebagai jembatan efisien yang menghubungkan kebutuhan ekspansi korporasi dengan dana masyarakat.
Sepanjang semester I/2026, pasar modal Indonesia telah menghimpun dana lebih dari Rp125 triliun dengan jumlah basis investor menembus 28 juta akun. Kendati begitu, pencapaian tersebut dinilai belum cukup ideal untuk menutup jurang pembiayaan (financing gap).
“Kita perlu terus memperluas basis investor, menambah keragaman instrumen, meningkatkan likuiditas, serta memperkuat tata kelola pasar modal,” imbau Juda.
Pemerintah menyambut baik paket reformasi struktur keuangan yang digulirkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Pendalaman pasar serta transparansi instrumen diproyeksikan dapat menempatkan pasar modal sebagai katalis utama pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ruang gerak APBN yang terbatas. ***
