Krisis Eropa belum juga memperlihatkan tanda-tanda perbaikan. Bahkan diperkirakan pada 2012 nanti kawasan zona euro ini akan mengalami masa kelam mengingat belum ada solusi yang berarti.
Oleh : Ainur Rahman
Pada awal tahun 2011, para pengambil kebijakan di Eropa sangat optimistis krisis akan berangsur-angsur membaik dengan menerbitkan kebijakan krusial sebagai upaya mengakhiri defisit anggaran dan menyebarnya utang di kawasan zona euro.
Dalam skema yang luncur 13 Januari, ditetapkan bahwa anggaran nasional masing0masing anggota di masa mendatang akan berada di bawah pengawasan Uni Eropa (UE) sebelum diberlakukan pemerintah masing-masing negara.
Di bawah kebijakan yang disebut Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan Uni Eropa itu pula, para anggota harus menjaga defisit anggaran di bawah tiga persen dari PDB. Hal ini merupakan tantangan berat bagi pemerintah karena saat ini sebagian melampaui batas tersebut.
Reformasi keuangan UE yang rencananya resmi akan diadopsi September tidak berhasil membawa perbaikan bahkan parahnya lagi tidak terlaksana. Penyebabnya tak lain adalah adanya beberapa anggota yang bersikukuh menjaga kedaulatan fiskalnya. Menurut negara-negara tersebut terutama Inggris dan Jerman, kondisi dalam negeri mereka tentu yang menjadi prioritas.
Hal itu tidaklah mengherankan karena dalam tubuh organisasi negara bermata uang tunggal itu, karena persoalan mata uang memang menjadi urusan kawasan Eropa sebagai sebuah kesatuan. Namun soal anggaran dan ekonomi hanya sebagian saja yang sudah terintegrasi. Masing masing negarapun akhirnya ingin membatasi tanggung jawab dalam menanggung masalah kawasan.
Itulah yang membuat persoalan krisis Eropa demikian pelik. Belum lagi perbedaan yang mencuat antara pengambil keputusan politik dan ekonomi yang membuat proses pencarian solusi tidak juga beranjak dari tempat gelap.
Malahan krisis Eropa telah memakan korban setelah George Papandreou dari Yunani dan Silvio Berlusconi dari Italia harus rela kehilangan kursi perdana menteri. Bahkan terakhir, Kepala IMF zona Eropa Antonio Borges juga memilih mundur yang membuat krisis euro yang kental dengan masalah politik makin jauh dari penyelesaian.
“Antonio Borges, Direktur International Monetary Fund’s European Department, telah memberitahu Direktur Pelaksana di Inggris menyatakan pada 31 Oktober lalu, dengan mengurangi kepemilikan obligasi Spanyol, Italia, Portugal, Irlandia dan Yunani sebesar 31 persen dalam tiga bulan bisa jadi pilihan yang realistis.
Royal bank of Scotland Group Plc, sebagai bank milik pemerintah terbesar di Britain, juga telah mengurangi obligasi dari negara-negara itu menjadi 1,1 miliar pounds dari 4,6 miliar pounds tahun ini juga akibat makin tidak menentunya penyelesaian krisis negara tersebut.
Hengkangnya pembeli obligasi kelas kakap ini membuat Uni Eropa pincang dan langkah rekapitalisasi perbankan Eropa hampir tak ada efeknya. CreditSights Inc dalam catatannya mengatakan, “langkah ini tidak memperbaiki masalah utama yakni status obligasi yang buruk,” kata laporan ini.
BANK TERGUNCANG
Bahkan kerugian akibat obligasi Yunani dan pelemahan penyerapan obligasi pemerintah ini telah menghantam pendapatan perbankan Eropa di kuartal ketiga 2011. Bank-bank seperti Commerzbank, asal Jerman melaporkan kerugian sebesar 687 juta euro pada 4 November lalu, setelah melakukan cut loss di obligasi Yunani dan sekuritas di Eropa Selatan merugi.
Chief Financial Officer (CFO) Commerzbank, Eric Strutz, menyalahkan regulator yang dianggapnya memperkeruh keadaan dengan membuat peraturan pengetatan perbankan dengan mengharuskan perbankan meningkatkan modal. Hal ini secara efektif mendorong perbankan Eropa untuk menjual obligasi pemerintah yang mereka punya “Sedikit aneh melihat para pembuat kebijakan berdebat tidak pada penciptaan suplai di pasar. Dengan pengetatan itu, semua bank tentu akan menjual obligasi, karena pada akhirnya, perbankan butuh modal untuk memenuhi aturan pengetatan itu,” ujar Strutz.
Sekadar informasi, menurut Open Europe, lembaga riset yang berbasis di London dan Brussels, dari obligasi Yunani sebesar 355 miliar euro, sebesar 127 miliar euro surat utang dipegang oleh Uni Eropa (UE), International Monetary Fund (IMF) dan European Central Bank (ECB). Sementara sekitar 90 miliar euro milik perbankan Eropa yang sebagian besar adalah perbankan Yunani.
Fitch Ratings yang melakukan pemeringkatan utang menyatakan bahwa terdapat beberapa bank yang kondisinya tidak sehat lagi. Tiga bank raksasa kelas dunia yang terpaksa menelan pil pahit menurut survey dari Fitch adalah UBS AG, Lloyds Banking Group Plc, dan Royal Bank of Scotland Group Plc. Lebih dari sepuluh bank lainnya dilaporkan segera menerima nasib serupa.
Peringkat jangka panjang UBS berkurang dari semula A+ menjadi A. Meski UBS memiliki kedekatan dengan Pemerintah Swiss yang saat ini dianggap aman dari goncangan krisis, hal tersebut tidak menjadi jaminan.
Peringkat Lloyds dan RBS diturunkan dua grade, yaitu dari AAAA- menjadi A. Menurut Fitch, prospek ke depan bank belum memberikan jaminan kemajuan yang signifikan. Selain tiga bank tersebut, Fitch menempatkan peringkat kelayakan dan prospek negatif tujuh bank berskala global, termasuk Goldman Sach Group Inc dan Morgan Stanley terkait dengan peraturan baru bagi perbankan dan perkembangan ekonomi global.
Lembaga pemeringkat kelas dunia itu juga memasukkan bank asal Eropa, yaitu Credit Agricole SA dalam status pengawasan sehubungan dengan kekhawatiran utang negara di Uni Eropa.
Sementara itu, Otoritas Perbankan Eropa (EBA) menilai bahwa bank-bank Uni Eropa akan memerlukan tambahan 106 miliar euro (147 miliar dolar AS) untuk memenuhi persyaratan modal baru di bawah kesepakatan untuk mengatasi krisis utang zona euro. “Target awal dan agregat indikatif modal di tingkat Uni Eropa, berdasarkan angka imbal hasil obligasi negara Juni dan akhir September, sebesar 106 miliar euro,” kata badan pengawas dalam sebuah pernyataannya.
Maka banyak pihak yang mengatakan bahwa tahun ini menjadi titik balik penyelesaian krisis di zona euro ini. Jika tidak ada langkah penyelesaian maka dipastikan dampak krisis ini akan semakin besar. Bahkan dipastikan pada 2012 nanti kawasan zona euro ini akan mengalami masa kelam dan gaungnya juga akan dirasakan Asia, termasuk Indonesia.
Oleh karena itu, tak ingin perekonomian Indonesia terguncang, Bank Indonesia menyiapkan langkah antisipatif untuk menangkal imbas krisis utang zona euro. Namun demikian, pejabat BI belum bisa mengungkapkan kebijakan apa yang akan diluncurkannya terkait hal itu. “Kami masih perkirakan krisis Eropa itu akan tetap terjadi. Ya kita lihat lah nanti,” kata Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad.
“Saya belum bisa komentar banyak soal itu. Memang berbagai kemungkinan masih bisa karena krisis di Eropa kita juga belum tahu arahnya seperti apa, terutama yang terkait dengan supply and demand valas yang ada di sini,” ujar Muliaman. SP
