NEW YORK, Stabilitas– Revolusi industri 4.0 memberikan kesempatan bagi negara berkembang dan negara emerging untuk melanjutkan pembangunan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam mewujudkan cita-cita transformasi di era digital adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM). Topik ini diangkat Menteri Keuangan (Menkeu) saat memberikan kuliah umum di Cornell University, Amerika Serikat, Rabu (10/4).
“Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah menggunakan berbagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, anggaran kesehatan sebesar 5 persen, dan anggaran jaring pengaman sosial sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”
Sri Mulyani menambahkan, meski demikian Pemerintah masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam membelanjakan anggaran pendidikan. Beberapa tantangan tersebut antara lain pertama, membelanjakan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di wilayah Indonesia. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dengan anggaran yang telah didesentralisasi, yang memerlukan penguatan sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, bagaimana pendidikan menghasilkan keterampilan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan industri. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana kebijakan fiskal dapat memberikan insentif untuk mendorong partisipasi pihak swasta dalam pendidikan.
“Kami juga membuat sovereign wealth fund untuk pendidikan dimana dalam periode 10 tahun telah menghasilkan banyak hal. Kami bisa mengirimkan 25.000 mahasiswa ke universitas terbaik di dunia termasuk Cornell University. Kami juga membuat sovereign wealth fund untuk riset sebagai sarana alumni dan swasta untuk menguatkan riset dan development,” jelas Menkeu.
Lebih jauh dirinya menjelaskan, di bidang kesehatan, Pemerintah dihadapkan pada persoalan stunting yang masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Pemerintah telah bekerja sama dengan World Bank untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu, Pemerintah juga telah membuat universal health coverage untuk mengatasi berbagai masalah di bidang kesehatan.
Menkeu menekankan bahwa tantangan terbesar dalam peningkatan kualitas SDM tidak terletak pada anggaran atau kebijakan, tetapi pada eksekusinya. Hasil belanja untuk SDM tidak terlihat secara langsung dan membutuhkan waktu lama. Isu SDM juga harus diatasi dengan teknologi. Menkeu berharap, isu ini dapat terus didiskusikan, termasuk dengan akademisi.
Agar kebijakan pengembangan SDM dapat terus dilakukan, Pemerintah memerlukan dukungan masyakarat, salah satunya melalui pajak. Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan bagi wajib pajak.
“Namun pajak juga bukan semata-mata untuk penerimaan. Kami menggunakan instrumen pajak dan kebijakan fiskal untuk memberikan insentif kepada orang yang tepat,” tegas Menkeu. (Is)
