Tahun ini, boleh dibilang, upaya-upaya untuk menekan suku bunga kredit perbankan mencapai intensitas yang belum pernah terjadi di periode-periode sebelumnya. Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga pemerintah seolah bahu membahu menunjukkan kekompakan agar suku bunga perbankan bisa turun.
Beberapa upaya, akan dan sudah dilakukan oleh regulator dan otoritas untuk memaksa suku bunga perbankan di Indonesia turun, agar sektor riil menggeliat dan bisa menjadi bahan bakar pertumbuhan ekonomi tahun ini.
Perubahan Bunga Acuan
Yang paling dini memberikan dorongan agar bunga bisa segera turun adalah Bank Indonesia. Sejak awal tahun otoritas moneter sudah menurunkan suku bunga acuan tiga kali berturut-turut hingga melongsorkan levelnya dari 7,50 persen menjadi 6,75 persen. Meski BI tak mau kebijakan itu dianggap untuk mendesak bank menurunkan suku bunga, dampak dari kebijakan itu tentu akan membuat suku bunga perbankan turun. Selama ini bank selalu memasukkan komponen BI Rate dalam penghitungan biaya dana (cost of fund), karena pengenaan bunga untuk funding biasanya akan segera disesuaikan begitu ada perubahan BI Rate.
BERITA TERKAIT
Dan tampaknya dorongan dari BI agar bunga turun akan lebih dahsyat lagi jika Agustus nanti, suku bunga acuan diubah secara fundamental dengan mengganti acuannya dari yang bertenor 1 bulan (jika dilihat dari struktur suku bunga operasi moneter) menjadi suku bunga acuan setara operasi moneter tujuh hari. Suku bunga tujuh hari atau 7-days Repo Rate berpatokan pada bunga bertenor tujuh hari yang biasa digunakan perbankan saat meminta dana dari BI dengan menjaminkan surat berharga yang dimilikinya. Atau bisa juga sebaliknya, bank membeli surat berharga dari BI dengan perjanjian akan dijual lagi 7 hari mendatang. Dalam transaksi reverse ini, bank mendapat bunga.
BI 7-day Repo Rate merupakan salah satu instrumen moneter yang aktif digunakan BI selama ini dalam operasi pasar terbuka (OPT). Instrumen ini bersifat transaksional antara BI dan perbankan dengan skema repo atau repurchase agreement menggunakan surat berharga negara (SBN) atau surat utang negara (SUN).
Jika bunga acuan baru itu sudah diterapkan bisa dipastikan transmisi dari suku bunga acuan BI kepada bunga yang dikenakan bank kepada nasabah akan lebih cepat. Bank diperkirakan hanya akan memerlukan waktu tujuh hari menyesuaikan bunga acuan baru itu kepada bunga depositonya.
Banyak kalangan mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan mempercepat penurunan suku bunga perbankan. “Perubahan ke BI 7-days Repo Rate yang (kini angkanya) 5,5 persen dinilai akan mendorong penurunan suku bunga bank lebih cepat. Kebijakan ini sendiri dinilai ditempuh, lantaran BI Rate kurang responsif dalam mempengaruhi suku bunga jangka pendek di pasar uang,” kata Ryan Kiryanto, ekonom BNI.
BI Rate yang selama ini digunakan, lanjut dia, tidak mencerminkan bunga riil, terbukti transmisinya ke suku bunga perbankan hampir tidak terlihat. “Hanya yang harus dipahami, perubahan BI Rate yang selama ini dikenal ke BI 7-days Repo Rate tidak mengubah stance kebijakan BI.”
Insentif NIM
Otoritas Jasa Keuangan juga tak kalah tanggap. Akhir April, otoritas telah menerbitkan aturan yang akan memberikan kemudahan bagi bank dalam membuka cabang jika ia bisa menurunkan marjin bunga bersihnya (Net Interest Margin/ NIM). Langkah itu akan merangsang bank-bank untuk segera menurunkan suku bunga kredit, lebih cepat lagi.
Regulasi dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum berdasarkan Modal Inti, yang merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum berdasarkan Modal Inti.
Perubahan regulasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan efisiensi yang akan berdampak pada penurunan suku bunga kredit dan pada akhirnya meningkatkan daya saing bank dalam menghadapi MEA. “Masyarakat akan mendapat pembiayaan dengan suku bunga yang lebih rendah dan dengan akses yang lebih luas,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad.
Melalui insentif ini diharapkan bank yang efisien dapat meningkatkan ekspansi penyaluran kredit karena dengan modal inti yang sama bank dapat memiliki jaringan kantor yang lebih banyak. OJK memberi batasan persentase biaya operasional per pendapatan operasional (BOPO) kepada bank-bank sebelum diberi insentif pembukaan kantor baru. Bagi bank BUKU 3 dan BUKU 4 rasio BOPO yang dimiliki harus lebih rendah dari 75 persen. Bagi bank BUKU 1 dan BUKU 2 harus memiliki rasio BOPO lebih rendah dari 85 persen.
Selain itu OJK juga memberi batasan rasio NIM yang bisa memperoleh insentif yaitu bank harus memiliki rasio NIM lebih rendah dari 4,5 persen, yang berlaku bagi semua golongan bank. Semakin rendah rasio BOPO dan/atau semakin rendah rasio NIM maka semakin besar insentif penurunan perhitungan alokasi modal inti untuk membuka jaringan kantor yang dapat diperoleh oleh bank tersebut.
Pengampunan Pajak
Pemerintah juga demikian. Meski aturannya tidak langsung berhubungan dengan pengenaan suku bunga bank, namun pada akhirnya akan membuat bank lebih leluasa menurunkan bunga. Adalah aturan tax amnesty yang saat ini tengah dalam persiapan untuk disahkan yang akan membuat suku bunga akan turun lebih cepat.
Pengampunan pajak bagi para yang aturannya masih digodok akan memberi peluang dana-dana yang tadinya mengendap di luar negeri dan tak mau kembali bisa ditarik kembali. Nah, dana-dana yang jumlahnya diperkirakan ratusan triliun ini tentu akan menambah likuiditas di pasar uang dalam negeri. Membanjirnya likuiditas tentu akan membuat ruang penurunan suku bunga akan menjadi lebih besar lagi.
Pada pekan terakhir April, Muliaman D Hadad, Bos OJK memperkirakan masuknya dana-dana tersebut akan memberikan dampak positif untuk pendalaman pasar keuangan dan lebih jauh lagi bisa mendorong penurunan suku bunga kredit. “Masuknya dana-dana tersebut di perbankan dapat mendorong turunnya cost of fund yang nantinya juga membuka peluang turunnya suku bunga kredit lebih lanjut,” kata dia.
Pada sektor pasar modal, lanjut Muliaman, kebijakan tersebut membuat penambahan likuiditas dan meningkatnya porsi kepemilikan efek oleh investor lokal. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk hak-hal yang bersifat produktif. “Pemanfaatan dana tersebut dapat digunakan sebagai pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah melalui pembelian SBN dan pembiayaan ekspansi korporasi melalui pembelian obligasi korporasi,” kata dia.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty saat ini tengah digodok oleh DPR dan pemerintah. Dari hitung-hitungan Bank Indonesia (BI), akan ada dana Warga Negara Indonesia di luar negeri Rp560 triliun yang masuk ke dalam negeri.
Gubernur BI, Agus Martowardojo juga mengatakan bahwa potensi penerimaan pajak dari kebijakan tax amnesty adalah Rp 45,7 triliun. “Bagaimana agar dana ini dapat dimanfaatkan? Kita perlu mengembangkan instrumen jangka panjang untuk pembiayaan infrastruktur. Diperlukan sinergi kebijakan agar dapat dimanfaatkan secara optimal,” kata Agus.
Jika jadi diundangkan, kebijakan tax amnesty ditargetkan hanya berlaku sampai dengan akhir tahun ini. Artinya bila pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selesai bulan depan, maka artinya Juni 2016 kebijakan tersebut dijalankan. “Ya begitu diundangkan kita mulai,” kata Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro
Menurut Bambang, kebijakan pengampunan pajak cukup dijalankan dalam kurun waktu 6-7 bulan. “Ya memang tax amnesty nggak usah lama-lama,” kata dia.
















