• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Laporan Utama

Operasi Bersama Turunkan Bunga

by Sandy Romualdus
4 Juni 2016 - 00:00
10
VIEWS
Operasi Bersama Turunkan Bunga
0
SHARES
10
VIEWS

Tahun ini, boleh dibilang, upaya-upaya untuk menekan suku bunga kredit perbankan mencapai intensitas yang belum pernah terjadi di periode-periode sebelumnya. Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga pemerintah seolah bahu membahu menunjukkan kekompakan agar suku bunga perbankan bisa turun.

Beberapa upaya, akan dan sudah dilakukan oleh regulator dan otoritas untuk memaksa suku bunga perbankan di Indonesia turun, agar sektor riil menggeliat dan bisa menjadi bahan bakar pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Perubahan Bunga Acuan

Yang paling dini memberikan dorongan agar bunga bisa segera turun adalah Bank Indonesia. Sejak awal tahun otoritas moneter sudah menurunkan suku bunga acuan tiga kali berturut-turut hingga melongsorkan levelnya dari 7,50 persen menjadi 6,75 persen. Meski BI tak mau kebijakan itu dianggap untuk mendesak bank menurunkan suku bunga, dampak dari kebijakan itu tentu akan membuat suku bunga perbankan turun. Selama ini bank selalu memasukkan komponen BI Rate dalam penghitungan biaya dana (cost of fund), karena pengenaan bunga untuk funding biasanya akan segera disesuaikan begitu ada perubahan BI Rate.

BERITA TERKAIT

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Dan tampaknya dorongan dari BI agar bunga turun akan lebih dahsyat lagi jika Agustus nanti, suku bunga acuan diubah secara fundamental dengan mengganti acuannya dari yang bertenor 1 bulan (jika dilihat dari struktur suku bunga operasi moneter) menjadi suku bunga acuan setara operasi moneter tujuh hari. Suku bunga tujuh hari atau 7-days Repo Rate berpatokan pada bunga bertenor tujuh hari yang biasa digunakan perbankan saat meminta dana dari BI dengan menjaminkan surat berharga yang dimilikinya. Atau bisa juga sebaliknya, bank membeli surat berharga dari BI dengan perjanjian akan dijual lagi 7 hari mendatang. Dalam transaksi reverse ini, bank mendapat bunga.

BI 7-day Repo Rate merupakan salah satu instrumen moneter yang aktif digunakan BI selama ini dalam operasi pasar terbuka (OPT). Instrumen ini bersifat transaksional antara BI dan perbankan dengan skema repo atau repurchase agreement menggunakan surat berharga negara (SBN) atau surat utang negara (SUN).

Jika bunga acuan baru itu sudah diterapkan bisa dipastikan transmisi dari suku bunga acuan BI kepada bunga yang dikenakan bank kepada nasabah akan lebih cepat. Bank diperkirakan hanya akan memerlukan waktu tujuh hari menyesuaikan bunga acuan baru itu kepada bunga depositonya.

Banyak kalangan mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan mempercepat penurunan suku bunga perbankan. “Perubahan ke BI 7-days Repo Rate yang (kini angkanya) 5,5 persen dinilai akan mendorong penurunan suku bunga bank lebih cepat. Kebijakan ini sendiri dinilai ditempuh, lantaran BI Rate kurang responsif dalam mempengaruhi suku bunga jangka pendek di pasar uang,” kata Ryan Kiryanto, ekonom BNI.

BI Rate yang selama ini digunakan, lanjut dia, tidak mencerminkan bunga riil, terbukti transmisinya ke suku bunga perbankan hampir tidak terlihat. “Hanya yang harus dipahami, perubahan BI Rate yang selama ini dikenal ke BI 7-days Repo Rate tidak mengubah stance kebijakan BI.”

Insentif NIM

Otoritas Jasa Keuangan juga tak kalah tanggap. Akhir April, otoritas telah menerbitkan aturan yang akan memberikan kemudahan bagi bank dalam membuka cabang jika ia bisa menurunkan marjin bunga bersihnya (Net Interest Margin/ NIM). Langkah itu akan merangsang bank-bank untuk segera menurunkan suku bunga kredit, lebih cepat lagi.

Regulasi dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum berdasarkan Modal Inti, yang merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum berdasarkan Modal Inti.

Perubahan regulasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan efisiensi yang akan berdampak pada penurunan suku bunga kredit dan pada akhirnya meningkatkan daya saing bank dalam menghadapi MEA. “Masyarakat akan mendapat pembiayaan dengan suku bunga yang lebih rendah dan dengan akses yang lebih luas,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad.

Melalui insentif ini diharapkan bank yang efisien dapat meningkatkan ekspansi penyaluran kredit karena dengan modal inti yang sama bank dapat memiliki jaringan kantor yang lebih banyak. OJK memberi batasan persentase biaya operasional per pendapatan operasional (BOPO) kepada bank-bank sebelum diberi insentif pembukaan kantor baru. Bagi bank BUKU 3 dan BUKU 4 rasio BOPO yang dimiliki harus lebih rendah dari 75 persen. Bagi bank BUKU 1 dan BUKU 2 harus memiliki rasio BOPO lebih rendah dari 85 persen.

Selain itu OJK juga memberi batasan rasio NIM yang bisa memperoleh insentif yaitu bank harus memiliki rasio NIM lebih rendah dari 4,5 persen, yang berlaku bagi semua golongan bank. Semakin rendah rasio BOPO dan/atau semakin rendah rasio NIM maka semakin besar insentif penurunan perhitungan alokasi modal inti untuk membuka jaringan kantor yang dapat diperoleh oleh bank tersebut.

Pengampunan Pajak

Pemerintah juga demikian. Meski aturannya tidak langsung berhubungan dengan pengenaan suku bunga bank, namun pada akhirnya akan membuat bank lebih leluasa menurunkan bunga. Adalah aturan tax amnesty yang saat ini tengah dalam persiapan untuk disahkan yang akan membuat suku bunga akan turun lebih cepat.

Pengampunan pajak bagi para yang aturannya masih digodok akan memberi peluang dana-dana yang tadinya mengendap di luar negeri dan tak mau kembali bisa ditarik kembali. Nah, dana-dana yang jumlahnya diperkirakan ratusan triliun ini tentu akan menambah likuiditas di pasar uang dalam negeri. Membanjirnya likuiditas tentu akan membuat ruang penurunan suku bunga akan menjadi lebih besar lagi.

Pada pekan terakhir April, Muliaman D Hadad, Bos OJK memperkirakan masuknya dana-dana tersebut akan memberikan dampak positif untuk pendalaman pasar keuangan dan lebih jauh lagi bisa mendorong penurunan suku bunga kredit. “Masuknya dana-dana tersebut di perbankan dapat mendorong turunnya cost of fund yang nantinya juga membuka peluang turunnya suku bunga kredit lebih lanjut,” kata dia.

Pada sektor pasar modal, lanjut Muliaman, kebijakan tersebut membuat penambahan likuiditas dan meningkatnya porsi kepemilikan efek oleh investor lokal. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk hak-hal yang bersifat produktif. “Pemanfaatan dana tersebut dapat digunakan sebagai pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah melalui pembelian SBN dan pembiayaan ekspansi korporasi melalui pembelian obligasi korporasi,” kata dia.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty saat ini tengah digodok oleh DPR dan pemerintah. Dari hitung-hitungan Bank Indonesia (BI), akan ada dana Warga Negara Indonesia di luar negeri Rp560 triliun yang masuk ke dalam negeri.

Gubernur BI, Agus Martowardojo juga mengatakan bahwa potensi penerimaan pajak dari kebijakan tax amnesty adalah Rp 45,7 triliun. “Bagaimana agar dana ini dapat dimanfaatkan? Kita perlu mengembangkan instrumen jangka panjang untuk pembiayaan infrastruktur. Diperlukan sinergi kebijakan agar dapat dimanfaatkan secara optimal,” kata Agus.

Jika jadi diundangkan, kebijakan tax amnesty ditargetkan hanya berlaku sampai dengan akhir tahun ini. Artinya bila pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selesai bulan depan, maka artinya Juni 2016 kebijakan tersebut dijalankan. “Ya begitu diundangkan kita mulai,” kata Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro

Menurut Bambang, kebijakan pengampunan pajak cukup dijalankan dalam kurun waktu 6-7 bulan. “Ya memang tax amnesty nggak usah lama-lama,” kata dia.

 
 
 
 
 
Previous Post

Musim Semi Instrumen Obligasi

Next Post

Keraguan Berlandaskan Pengalaman

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Sejarah Uang

Daya Beli Tertekan Inflasi Pangan, Saldo Rekening di Bawah Rp100 Juta Turun ke Rp1,66 Juta

by Stella Gracia
21 Oktober 2026 - 14:20

INDEF menyoroti fenomena makan tabungan akibat inflasi pangan di atas 5 persen yang membuat rata-rata saldo tabungan di bawah Rp100...

Bank BSN Perkuat Ekosistem UMKM Halal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif

Bank BSN Perkuat Ekosistem UMKM Halal, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif

by Sandy Romualdus
21 Juli 2026 - 07:47

Bank BSN mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan kewirausahaan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan Stabilitas.id - Direktur Network...

Berantas Judi Online, OJK Perintahkan Bank Blokir 33.000 Rekening Penampung

Suku Bunga Tinggi dan Rupiah Loyo, OJK Evaluasi Revisi Rencana Bisnis 105 Bank

by Sandy Romualdus
10 Juli 2026 - 12:52

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengevaluasi revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2026 yang diajukan oleh sekitar 105 bank akibat penyesuaian...

Respons Aturan KUR 5% Presiden Prabowo, OJK Minta Himbara Pertebal Pencadangan

by Sandy Romualdus
21 Mei 2026 - 14:50

Stabilitas.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta perbankan pelat merah (Himbara) untuk...

Virsem LPPI #107: Bukan Sekadar Religi, Hijrah Finansial Jadi Tren Baru Ekonomi Berkelanjutan

Virsem LPPI #107: Bukan Sekadar Religi, Hijrah Finansial Jadi Tren Baru Ekonomi Berkelanjutan

by Sandy Romualdus
13 April 2026 - 14:54

Stabilitas.id — Industri perbankan syariah nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif meski masih menghadapi tantangan penetrasi pasar yang belum optimal....

Menaker Terbitkan SE WFH 1 Hari Sepekan, Dorong Ketahanan Energi Nasional

Menaker Terbitkan SE WFH 1 Hari Sepekan, Dorong Ketahanan Energi Nasional

by Stella Gracia
1 April 2026 - 21:53

Stabilitas.id – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi mengimbau perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah...

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

MSCI Kerek Peringkat ESG BNI Jadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
OJK Dorong Pembiayaan Infrastruktur Melalui Sukuk

OJK Terima 3.805 Aduan, Mayoritas soal Klaim Asuransi

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance