BERITA TERKAIT
Pemerintah sebagai penguasa fiskal dan Bank Indonesia sebagai penjaga moneter tampaknya sedang kompak. Bagaimana tidak, risiko pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari target, yang sedang dihadapi bersama memang telah memaksa kedua lembaga itu segendang sepenarian. Dan sektor properti menjadi titik fokus keduanya untuk menggantungkan harapan.
Ketika Bank Indonesia masih dalam rencana untuk memberikan pelonggaran dalam pemberian kredit sektor properti, pemerintah sudah terlebih dahulu memberikan pelumas agar sektor itu bisa berlari lebih kencang. Pada 24 Agustus 2016 pemerintah merilis paket kebijakan nomor 13 yang isinya menitikberatkan pada sektor perumahan, utamanya penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Singkatnya, lewat kebijakan ini, pemerintah menyederhanakan regulasi sekaligus menekan pajak untuk pihak yang ingin membangun kawasan perumahan. Jika dulu pengembang harus melewati 33 tahapan perizinan, kini pengembang hanya perlu melewati 11 tahapan.
Jenis perizinan yang dihilangkan antara lain menyangkut izin lokasi, rekomendasi peil banjir, persetujuan gambar master plan, persetujuan dan pengesahan gambar site plan, izin cut and fll dan analisis dampak lingkungan lalu lintas (Amdal Lalin).
Selain mengurangi jenis perizinan, ada pula beberapa proses perizinan yang digabungkan menjadi satu, yakni proposal pengembang dengan surat pernyataan bebas sengketa lahan. Mulai sekarang, pengesahan site plan juga bisa diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan), rekomendasi damkar dan retribusi penyediaan lahan pemakaman.
Deregulasi itu memang ditujukan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selama ini karena ada puluhan izin pembangunan rumah MBR memakan waktu 769 hingga 981 hari serta membutuhkan dana besar yang harus disediakan oleh pengembang.
“Dengan penyederhanaan perizinan, pembangunan rumah bagi MBR dapat dipercepat menjadi 44 hari. Pada kondisi ini, pemerintah memandang perlu penyederhanaan izin pembangunan rumah MBR. Hal ini juga harus didukung kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah,” kata Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian.
Lewat kebijakan yang menghilangkan, menggabungkan serta memangkas waktu perizinan, biaya pengurusan izin pembangunan rumah oleh pengembang akan lebih rendah dibandingkan sebelumnya. “Dengan pengurangan, penggabungan dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, maka biaya pengurusan perizinan akan menjadi 30 persen dari biaya saat ini atau turun sebesar 70 persen,” ujar Darmin.
Disambut Pengusaha Para pengembang perumahan yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) tentu menyambut baik paket kebijakan jilid 13 itu. REI menyatakan kebijakan tersebut bisa menekan biaya pengembang dalam membangun properti bagi MBR hingga 70 persen. Sehingga dapat mempercepat dan menggairahkan pembangunan. “Saat ini pembangunan rumah murah baru teralisasi 40 persen- 50 persen dari target pemerintah karena masalah biaya perizinan. Pemangkasan biaya ini, pengembang yang tadinya kurang bergairah kini mau membangun,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Perizinan DPP REI Oka Murod. “Dengan paket ini hanya 11 tahapan. Berapa item dihilangkan yakni advise planning dan izin lokasi. Ini bisa mempercepat dari sebelumnya 700 hari menjadi hanya 1,5 bulan.”
Oka menyampaikan, penghapusan lain yang tidak kalah penting yakni izin Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Kelola Lingkungan (UKL) untuk proyek pembangunan perumahan dengan luas di bawah 5 hektare (ha). Selama ini izin itu diurus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). “Jadi yang 5 ha ke bawah tidak diperlukan izin karena ini rumah MBR. Kalau rumah untuk mereka, paling limbahnya hanya limbah rumah tangga biasa,” terang dia.
DPP REI sebenarnya sudah mengajukan tambahan isi kebijakan ekonomi jilid agar kebijakan itu juga berlaku untuk lahan di atas 5 ha. Tentu saja, menurut Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy, kebijakan itu diusulkan khusus pengembang yang membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, bukan rumah mewah.
Ia mengatakan sama seperti pembangunan rumah MBR dengan luas lahan di bawah 5 ha, pembangunan untuk lahan di atas 5 hektare seharusnya juga tidak perlu izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Menurut Eddy, MBR tidak menghasilkan limbah besar sehingga tidak perlu Amdal. “Tidak ada limbah yang terlalu mengkhawartirkan, cukup septic tank,” ujarnya.
REI berharap kebijakan kemudahan perizinan dengan menghapus Amdal untuk lahan di atas 5 ha bisa dimasukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang memuat paket kebijakan ekonomi jilid 13. “Ini kebijakan paket sudah dilaunching, PP belum keluar, semoga disetujui dan masuk dalam PP yang sama,” kata Eddy.
Jika pengusaha properti bisa merespons kebijakan ini dengan meningkatkan pembangunan sektor perumahan maka ujung yang diharapkan pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi tahun ini akan tertolong. Memang sejak awal tahun sinyal pelemahan ekonomi sudah terlihat. Sepanjang triwulan pertama, ekonomi hanya tumbuh sebesar 4,92 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,04 persen. Triwulan kedua kondisi pun tak jua membaik.
Pemerintah tentu menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk mengatasi tantangan itu. Dengan menerbitkan aturan deregulas yang ke-13 sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi tidak meleset dari target. Dan kali ini pemerintah berharap dorongan pertumbuhan itu berasal dari sektor properti.
Pemberlakuan paket kebijakan ini tentu menjadi sentimen positif tambahan untuk sektor properti. Kalau kita ingat lagi, sejak 9 Agustus 2016 lalu sektor properti telah mendapat banyak angin segar, yaitu adanya program tax amnesty alias pengampunan pajak. Program ini sangat didukung oleh kalangan pengembang properti karena dana yang didapat dari perlakuan istimewa ini bisa membantu memulihkan pasar properti yang melambat.
Dana repatriasi dari tax amnesty bisa dialirkan ke sektor properti melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Jika PMK terbit, dana repatriasi atau dana pengembalian akan masuk sektor properti. Saat dana repatriasi masuk ke bank, si pemilik dana boleh membeli properti yang diawasi oleh bank, sebagai gateway.
Namun demikian, dampak pengampunan pajak bagi pasar properti Indonesia diperkirakan baru siap mengalami pemulihan kembali atau recovery pada 2017 hingga 2018 mendatang. Konsultan properti Coldwell Banker Commercial Indonesia melihat kebijakan tersebut akan memberikan sentimen positif terhadap sektor properti terutama kinerja pasar apartemen meski tidak langsung berdampak dalam waktu dekat. Di pasar menengah-menengah dan menengah atas memang belum terlalu ada dampaknya sampai akhir 2016.
“Kendati ada pergerakan tetapi belum signifkan, saya perkirakan 2017 setelah tax amnesty jalan sembilan bulan baru ada dampak yang lebih terukur,” ujar Director of Strategic Advisory Coldwell Banker Commercial Indonesia Tommy H Bastamy, saat paparan Indonesia Property Market Overview beberapa waktu lalu.
















