Krisis yang tengah berkecamuk di Eropa dan AS belum juga menunjukkan tanda-tanda positif. Apakah hal itu akan menghantam perekonomian Indonesia dalam jangka waktu dekat?
Oleh: Romualdus San Udika
Ibarat sebuah bola, jika satu sisinya tak bulat, maka putaran bola tersebut tidak akan mulus dan akan bergelombang. Demikian pula dengan aktivitas perekonomian di dunia, jika satu belahan dunia mengalami stagnasi bahkan kemerosotan ekonomi maka akan menciptakan guncangan yang akan berimbas pada bagian dunia lain.
Itulah sebabnya setiap negara di dunia ini sudah mengambil ancang-ancang untuk menyiapkan bantalan guna menahan guncangan ekonomi dunia yang disebabkan krisis di wilayah Eropa dan Amerika Serikat (AS). Termasuk Indonesia.
Persiapan kebijakan antisipatif memang mendesak dilakukan mengingat kondisi ekonomi Eropa terus memburuk. Hal itu tergambar dari pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 pada 13-14 Oktober lalu di Paris yang menyebutkan bahwa situasi perekonomian global saat ini lebih buruk dari tiga pekan sebelumnya. Jika situasi tidak berubah, pertemuan tersebut memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan turun dari 4 persen menjadi sekitar 1 persen.
Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir selalu bisa mencatatkan pertumbuhan yang terus meningkat tentu tidak ingin terbawa arus krisis di Eropa dan AS yang berujung pada melemahnya perekonomian.
Oleh karena itu, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo yang menghadiri pertemuan G20 itu benar-benar mengumpulkan data dan fakta yang terjadi di Eropa dan AS untuk kemudian bisa digunakan untuk mempersiapkan kebijakan antisipatif.
Ada lima peringatan awal yang membuat perekonomian dunia terkoreksi, dan itu harus sudah diwaspadai Indonesia. Peringatan itu adalah intensifikasi risiko krisis ekonomi Eropa, perlambatan ekonomi AS, goncangan pada pasar surat utang pemerintah di seluruh dunia, ancaman panasnya (overheat) ekonomi di negara berkembang, dan risiko krisis Timur Tengah.
Sementara itu, Agus menyimpulkan peringatan itu bisa jadi akan membuat krisis di Eropa menjalar ke Indonesia yang diperkirakan akan melaui tiga jalur yaitu kepercayaan, perdagangan, dan keuangan. Artinya, jika kepercayaan investor menurun kepada negara berkembang, maka Indonesia bakal tak luput dari krisis global tersebut.
Untuk jalur perdagangan yang sementara ini didominasi ekspor ke Jepang, China, dan India, dampak krisis akan sampai juga ke Indonesia jika ketiga negara tersebut mengalami overheat ekonomi. Seperti diketahui, China yang digadang-gadang tengah bersiap menggantikan AS sebagai benchmark perekonomian dunia, juga mengalami goncangan di sektor keuangan. Indikator shahih bisa dilihat di saat pemerintah Tirai Bambu itu merekapitalisasi empat bank papan atasnya dengan dana senilai 400 juta dollar AS pada pertengahan Oktober lalu. India diketahui saat ini tengah digerogoti ancaman inflasi yang tinggi, sedangkan Jepang dihadang tingginya harga surat utang pemerintahnya.
Pada jalur keuangan, krisis akan menjamah Indonesia jika negara-negara Asia Pasifik yang memiliki hubungan finansial langsung ke perbankan kawasan Eropa juga ikut limbung. Hal itu dipastikan akan menjalar ke Indonesia.
Sederet persoalan yang mengancam ekonomi nasional itu membuat Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan prediksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2012. Tahun depan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 6,3 persen atau melambat dibandingkan prediksi PDB tahun ini yang sebesar 6,4 persen.
Senior Resident Representative IMF untuk Indonesia Milan Zavadjil mengatakan, penurunan PDB akibat sentimen negatif yang cukup kencang yang tengah melanda perekonomian dunia saat ini, khususnya krisis utang yang diderita beberapa negara kawasan Eropa dan AS.
Tidak hanya Indonesia, IMF juga menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi sebesar 4 persen baik untuk tahun 2011 maupun 2012. Padahal pertumbuhan 2010 masih sebesar 5,1 persen. Khusus untuk Negeri Paman Sam, IMF meramalkan pertumbuhan akan sebesar 1,5 persen pada 2011 dan 1,8 persen pada 2012. Sementara untuk kawasan yang seringkali menjadi sumber masalah dunia, Zona Eropa, lembaga tersebut memperkirakan PDB menurun dari 1,6 persen pada 2011 menjadi 1,1 persen pada 2012.
Namun demikian, penurunan PDB Indonesia, jelasnya, tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Sebab, Indonesia memiliki modal yang sangat baik untuk menunjang pertumbuhan. Di samping itu, rendahnya ketergantungan Indonesia pada aset-aset Eropa, kuatnya konsumsi domestik, cadangan devisa yang tebal serta neraca perekonomian pemerintah yang kuat; membuat ekonomi Indonesia tidak terlalu rentan. Itulah yang membedakan dengan negara lainnya apalagi dengan kondisi yang terjadi di AS dan kawasan Eropa.
Maka dari itu wajar saja jika pemerintah tetap yakin pertumbuhan ekonomi tetap bisa meningkat dan bisa mencapai 6,5 persen tahun ini dan 6,7 persen pada 2012 seperti target semula. “Kita lihat di dunia itu mengatakan Indonesia yang termasuk kinerjanya baik. Di antara pertemuan G-20 ada catatan Indonesia yang pertumbuhan dan kondisi fundamentalnya baik,” ujar Agus, Menteri Keuangan.
Meski begitu, bukan berarti tak perlu memikirkan risiko terburuk dari krisis global itu. Pemerintah menilai tetap ada risiko pada pasar surat utang pemerintah yang kemungkinan akan berfluktuasi dan tertekan apalagi saat ini porsi asing masih cukup besar, yaitu sekitar 34 persen.
Untuk itu Kementerian Keuangan tetap akan mengandalkan kerja sama dengan otoritas moneter dalam bauran kebijakan demi menjaga stabilitas harga instrumen tersebut. “Kalau untuk sovereign bond, kita meyakini bahwa kerja sama dengan BI (Bank Indonesia) begitu baik, sehingga prestasi sovereign bond kita bisa dikatakan justru lebih baik,” tutur Agus.
Keputusan bank sentral yang telah menurunkan bunga acuan menjadi 6,5 persen dinilai juga tak lepas dari antisipasi krisis global. Dengan langkah itu diharapkan bank-bank juga menurunkan suku bunga pinjaman baik ritel maupun korporat agar bisa memperkuat sektor riil. Sektor riil yang kuat dinilai akan menjadi penopang ekonomi di saat krisis.
Krisis Politik
Sementara itu, analisis berbeda datang dari Wakil Presiden Boediono. Menurut mantan Gubernur BI yang juga dosen moneter itu, krisis ekonomi yang melanda dunia dan sampai saat ini tak kunjung pulih lebih disebabkan krisis politik, dan krisis pengambilan keputusan politik di banyak negara. “Untuk itulah, jangan sampai Indonesia juga mengalami kelumpuhan pengambilan keputusan dalam mengantisipasi dampak eknomi dunia,” kata dia.
Berlarut-larutnya pengambilan keputusan karena masing-masing negara Eropa ingin menyelamatkan negaranya saja dan tak ingin bertanggung jawab terlalu jauh terhadap krisis yang mendera sejak 2008. Negara di kawasan yang menguasai 27 persen produk domestik bruto dunia tetap mengutamakan kepentingan dalam negerinya terlebih dahulu.
Apalagi beberapa kebijakan yang ditelurkan oleh Fasilitas Stabilitas Keuangan Eropa (European Financial Stability Facility /EFSF) beberapa bulan lalu tampaknya mubazir. Lembaga itu telah memutuskan bailout kedua untuk Yunani –salah satu negara terparah dalam krisis Eropa, rekapitalisasi bank dan fleksibilitas lebih untuk EFSF dalam memberikan bantuan.
Salah satunya adalah persoalan terkait mata uang. Masalah itu memang menjadi urusan kawasan Eropa sebagai sebuah kesatuan, tapi anggaran dan persoalan ekonomi hanya sebagian saja yang terintegrasi. Masing-masing negara pun ingin membatasi tanggung jawab dalam menanggung utang negara lain dan untuk mencegah campur tangan negara lainnya dalam kebijakan ekonomi.
Hal itulah yang berpotensi untuk membuat keadaan Eropa memburuk. Karena itulah, Boediono mewanti-wanti bahwa ketidaktegaskan pengambilan keputusan di Eropa bakal berpengaruh ke Indonesia, kendati saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih baik. Jika krisis dunia berlanjut sampai enam bulan, atau sampai satu tahun ke depan tanpa solusi yang jelas, tentu akan berpengaruh pada kondisi ekonomi Indonesia. Jadi patutkah kita khawatir? SP
